Oleh: Djony Edward

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya menepati janji, bersama pihak China pada 26 April lalu telah menandatangani 23 Nota Kesepahaman (memorandum of understanding—MoU) dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) China. Akankah Indonesia masuk dalam perangkap BRI China?

Luhut memang cerdik, MoU itu ditekan pada saat Indonesia sibuk menghitung hasil Pilpres 2019 di tanah air. Dimana perhatian 263 juta rakyat Indonesia sedang fokus mengintip siapa calon Presiden Indonesia pada 2019-2024 mendatang itulah MoU itu ditandatangani.

Dari 23 MoU tersebut, sebanyak 14 MoU disebutkan nilainya mencapai US$14,2 miliar atau ekuivalen dengan Rp200,22 triliun. Penandatanganan dilakukan pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Forum Kedua di Beijing pekan lalu.

Adapun penandatangan MoU tersebut dari pihak Indonesia diwakili oleh Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, sedangkan dari pihak China di wakili oleh Wakil Kepala Bappenas China, Ning Jizhe. Sebelumnya kesepakatan induk juga sudah dibicarakan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Presiden China Xi Jin Ping.

Luhut menegaskan bahwa nilai MoU sebesar US$14,2 miliar tersebut bukanlah utang yang harus ditanggung pemerintah dimasa yang akan datang. Penegasan itu sengaja disampaikan oleh Luhut karena kecurigaan banyak orang soal model kerjasama BRI dengan Indonesia yang bisa mencelakai Indonesia dimasa yang akan datang.

Kecurigaan itu juga beralasan, karena negara yang terjebak dalam debt trap diplomacy of China, jebakan diplomasi utang China, sehingga negara tersebut collapse dan bahkan menimbulkan kegaduhan politik di dalam negeri. Seperti Angola, Srilanka, Pakistan, Montenegro (Eropa Timur), Malaysia dan sejumlah negara lainnya, sudah sulit menghindar dari debt trap diplomacy of China.

"Kita (proyek BRI) hampir tidak ada urusan pada debt atau utang nasional," kata Luhut.

Hal itu bisa terjadi karena hampir semua proyek yang termasuk dalam Koridor Belt and Road sifatnya business to business (B to B), bukan governor to governor (G to G). Karena itu, pihaknya akan berusaha maksimal untuk mempermudah perizinan kepada pengusaha China yang berminat menanamkan modal di Indonesia.

Sebelumnya, Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan pemerintah Indonesia juga mendukung investasi dari Negeri Tirai Bambu yang dipayungi program jalur sutra abad 21 atau BRI.

Hal itu disampaikan JK ketika bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di The Great Hall of People di Beijing. Meski demikian, JK menegaskan Indonesia tetap memegang kendali dan tidak bisa didikte oleh pihak luar.

"Indonesia sangat mendukung pertemuan Belt and Road Forum, tetapi ownership-nya tetap Indonesia. Tidak semuanya Belt and Road, tergantung kerja sama," ujarnya.

Menurutnya, masuknya investasi asal China melalui BRI akan meningkatkan investasi China ke Indonesia.

Pasalnya, proyek yang masuk berjenis business to business (B to B). Apalagi, saat ini investasi asal China dan Hong Kong bertengger di posisi satu. "Total investasi asal China dan Hong Kong sekarang sudah peringkat satu mengalahkan Singapura. Ini artinya hubungan dagang Indonesia-China besar sekali," lanjutnya.

Proyek OBOR yang digagas oleh Presiden China Xi Jinping menuai kritik dari beberapa pihak. Pengamat dan negara penerima donor mengungkapkan proyek infrastruktur jalur sutra modern juga menjadi "jebakan utang", khususnya bagi negara berkembang.

Seperti diketahui, porsi utang Indonesia pada akhir November 2018 semakin bertambah. Posisi ULN Indonesia tercatat US$372,9 miliar atau meningkat dibandingkan Oktober 2018 yang mencapai US$360,5 miliar.

Jika menggunakan asumsi kurs Rp14.100 per dolar AS, maka posisi ULN Indonesia di akhir November 2018 setara dengan Rp5.257 triliun. Sudah sangat besar tentunya.

Titik Krusial

Sehingga pernyataan Luhut dan Jusuf Kalla tidak serta merta meneduhkan hati rakyat kebanyakan. Pengalaman pahit negara-negara yang bekerjasama dengan China dalam kerangka BRI (sebelumnya bernama One Belt One Road—OBOR) dikhawatirkan akan menimpa Indonesia.

Sebab Luhut menggaransi bahwa proyek senilai US$14,2 miliar itu sama sekali bukan utang, melainkan kerjasama B to B. Namun angka itu baru 14 proyek yang ditandatangani MoU-nya. Padahal proyek BRI yang ditandatangani dengan Indonesia ada 23 MoU, artinya ada 9 proyek yang masih gelap modus, jumlah dan tempatnya dimana saja.

Di sinilah titik krusial kerjasama Indonesia dalam proyek BRI China. Bukan berburuk sangka, kisah pahit yang melanda Angola, Srilanka, Pakistan, Montenegro (Eropa Timur), Malaysia dan sejumlah negara lainnya patut menggelisahkan rakyat Indonesia. Pelabuhan diambil alih, mata uang diganti, hingga pengerahan pasukan China guna mengamankan aset-asetnya di negara dimana proyek BRI itu macet.

Ekonom senior Rizal Ramli memprediksi proyek-proyek Indonesia dengan China akan memposisikan Indonesia di bawah pengaruh China. Hal ini sangat disayangkan, karena menurutnya, Indonesia seharusnya bisa saja menempatkan diri sebagai “pemain penyeimbang” di lingkup internasional.

“Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di beberapa negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu mereka akan memilikinya,” demikian Rizal memperingatkan.

Tulisan sangat menarik di majalah online, Forbes. Majalah ini terkenal dengan sajian khususnya tentang siapa-siapa saja orang terkaya di berbagai negara. Tetapi, majalah ini juga menyajikan laporan-laporan dan artikel “indepth”(rinci, lengkap) mengenai ekonomi dan keuangan internasional.

Adalah laporan wartawan Forbes, Parnos Mourdoukuotas, edisi online 20 April 2019 yang sangat pantas kita cermati. Di bawah judul “Malaysia Cannot Escape from China –It’s Too Late” (Malaysia Tak Bisa Lepas dari China –Sudah Terlambat), Mourdoukuotas menjelaskan pengakuan PM Mahathir Mohamad bahwa Malaysia sudah sangat jauh masuk ke perangkap utang China.

Forbes, sengaja atau tidak, memasang foto ‘close-up’ wajah Mahathir yang menunjukkan ekspresi kecewa campur ‘helpless’ (tak berdaya). Memang Tun Dr Mahathir mengambil kesimpulan yang bisa membuat rakyat Melayu tertegun.

Mahathir mengakui, “Sudah terlambat.” Malaysia tidak bisa lagi lepas dari perangkap utang China. Ada beberapa faktor penyebab. Pertama, denda pembatalan proyek sangat mahal. Kedua, prosentase pengerajaan proyek-proyek tersebut sudah lumayan besar. Ketiga, proyek-proyek itu memang diperlukan walaupun tidak semuanya urgen.

Salah satu dorongan yang paling kuat bagi Dr M (begitu beliau sering disingkat oleh media massa) untuk merebut kekuasaan dari PM Najib Razak adalah soal China yang ‘merajalela’ di Malaysia. Investasi RRC memang sangat besar di negara tetangga kita itu. Setidaknya ada 11 proyek raksasa yang dibiayai dengan utang dari China.

Pada hari-hari pertama terpilih sebagai PM tahun lalu, Tun Mahathir mengirimkan pesan keras kepada Beijing tentang keinginan dan tekad beliau untuk mengendalikan arah perjalanan Malaysia. Caranya ialah dengan membatalkan proyek-proyek besar China.

Mahathir sungguh-sungguh ingin melepaskan Malaysia dari jeratan utang China. Dan dia malah sempat mengatakan kepada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, agar menghindarkan jebakan utang China. Mahathir juga mengatakan Najib Razak menggadaikan Malaysia kepada China.

Laporan yang disampaikan wartawan senior Asyari Usman menunjukkan, malangnya, Malaysia sendiri akhirnya tak bisa lepas dari cengkeraman China. Paling banter Mahathir hanya bisa merundingkan kembali proyek-proyek besar untuk memperkecil biayanya. Salah satu yang bisa dipangkas adalah Jalur Kereta Pantai Timur (East Coast Rail Link, ECRL). Biaya ECRL yang semula ditetapkan US$15,7 miliar diperkecil menjadi US$10,7 miliar.

Mahathir sangat ingin mengendalikan investasi China karena melihat pengalaman banyak negara lain. Negara-negara itu terpaksa menyerahkan proyek-proyek vital kepada RRC karena tak sanggup membayar cicilannya.

Sebagai konsekuensinya, pihak China harus dibolehkan mengelola pelabuhan, bandara, jalan tol atau jaringan kereta api sebagai ganti pembayaran cicilan utang. Inilah yang terjadi di Djibouti, Angola, Sri Lanka, Pakistan, Montenegro (di Eropa timur), dan sejumlah negara lain.

China-lah yang mengatur syarat dan ketentuan pengelolaan fasillitas-fasiitas penting itu. Mereka bisa saja membawa warga China ke negara-negara itu sebagai staf atau pekerja biasa.

Perlu diketahui bahwa pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan rel kereta api pasti akan selalu ditawarkan China. Bahkan mereka bantu dengan pinjaman lunak (soft loan). Mengapa? Karena jaringan transportasi (dara, laut, dan udara) sangat vital bagi ambisi proyek global China yang disebut BRI.

Tujuan utama BRI adalah untuk menyebarluaskan ‘business parks’ (pusat perindustrian) China ke seluruh penjuru dunia. Negara-negara yang ‘takluk’ ke dalam desain besar hegemoni ekonomi ini hampir pasti akan terjerat utang yang berkepanjangan.

Jerat utang itulah yang digunakan China untuk mengendalikan negara-negara ‘jajahan BRI’. Tidak saja kendali ekonomi, tapi pasti juga kendali politik.

Pertanyaannya, akankah Indonesia bernasib sama dengan Angola, Srilanka, Pakistan, Montenegro (Eropa Timur), Malaysia dan sejumlah negara lainnya? Semua sangat tergantung pada upaya dan kerja keras dan keterbukaan informasi pemerintah, sehingga dari sana rakyat bisa mengukur apakah pemerintah akan memajukan atau justru mencelakai bangsa ini. (www.nusantara.news)