DPR dan BEI Siap Panggil Direksi Garuda - KISRUH KEUANGAN ANCAM MOGOK KERJA

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera memanggil direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, menyusul adanya kekisruhan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2018. Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi meyakini kabar rencana mogok kerja dari pilot dan pramugari maskapai Garuda Indonesia tidak akan mengganggu operasional penerbangan nasional. Menhub yakin mogok kerja tidak akan dilakukan oleh para karyawan BUMN penerbangan itu.

NERACA

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Inas Nasrullah Zubir mengatakan, perseteruan antara komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai pelat merah tersebut. DPR dijadwalkan kembali bekerja mulai 6 Mei 2019.

Sebelumnya diketahui dua komisaris tidak setuju hingga enggan menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia 2018 adalah, Chairul Tanjung (CT) dan Dony Oskaria. Mereka adalah perwakilan dari perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd selaku pemilik dan pemegang 28,08% saham Garuda Indonesia.

Kedua komisaris itu mengirim surat kepada manajemen pada 2 April 2019 menyatakan keberatan terkait pendapatan transaksi yang tertuang di dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dan anak usaha Garuda Indonesia, yakni PT Citilink Indonesia.

Dari kerja sama itu Garuda Indonesia memiliki piutang sebesar US$239.940.000. Namun, manajemen sudah mengakuinya sebagai pendapatan meski pihak Mahata belum membayar piutangnya kepada Garuda Indonesia.

Hal itu membuat keuangan Garuda Indonesia berubah 180 derajat. Dari yang rugi sebesar US$216,58 juta pada 2017 berubah menjadi laba pada 2018 sebesar US$809,84 ribu. "Ada rencana untuk dipanggil, tapi rapat internal dulu. Ini kan lagi masa reses, saya belum baca laporannya hanya baca-baca di media," ujar Inas seperti dikutip CNNIndonesia.com, belum lama ini.

Sejauh ini menurut dia, keuangan Garuda Indonesia terbilang wajar. Tak ada indikasi bahwa perusahaan memoles laporan keuangan agar terlihat kinclong. "Tidak mungkin Garuda Indonesia manipulasi. Kalau ada perbedaan silahkan kritisi, bukan perang seperti ini," ujarnya.

Lagipula, laporan itu juga sudah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Hotel Pullman, Jakarta pada Rabu (25/4). Jadi, menurut Inas, seharusnya tidak lagi ada tanda tanya mengenai neraca keuangan Garuda Indonesia. "Ini untuk apa komisaris ribut-ribut. Ini ada kepentingan. RUPST kan ada masyarakat umum juga (sebagai pemegang saham ritel), kalau umum sudah setuju untuk apa komisaris ribut," tutur dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Azam Azman Natawijana memandang laporan keuangan Garuda Indonesia seharusnya wajar jika sudah lolos dari auditor yang ditunjuk untuk memeriksa keuangan perusahaan tahun lalu. Dengan kata lain, neraca keuangan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). "Kalau auditor sudah setujui berarti sudah sesuai dengan standar. Tidak ada lagi yang aneh," ujarnya.

Jika komisaris masih 'ngotot' bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia menyesatkan, Azam berpendapat sebaiknya komisaris meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengecek langsung buku keuangan perusahaan. "Itu kan auditor negara, kalau nanti BPK bilang benar ya komisaris harus percaya. Kalau sama auditor negara saja sudah tidak percaya ya mau percaya sama siapa lagi," tegas dia.

Di sisi lain, dia merasa heran karena komisaris tak merespon positif laporan keuangan Garuda Indonesia yang positif. Padahal, laporan itu sudah dicek oleh auditor yang juga disetujui oleh komisaris sebelumnya. "Kan laporan itu tercatat untung, kenapa komisaris justru ingin rugi. Ini ada apa?" katanya.

Pada bagian lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan sudah memanggil manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan kantor akuntan publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan, pada Selasa (30/4). Pemanggilan itu berkaitan dengan dua pendapat yang berbeda antara pihak komisaris dan manajemen terhadap pembukuan neraca keuangan 2018.

Menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, pihaknya sudah meminta manajemen Garuda Indonesia memberikan penjelasan tertulis terkait pengakuan pendapatan atas piutang dari PT Mahata Aero Teknologi (Mahata). Dia mengaku terus melakukan koordinasi dengan maskapai penerbangan pelat merah tersebut. "Untuk memperjelas transaksi atas pendapatan tersebut, Bursa akan mengadakan hearing pada Selasa 30 April," ujarnya.

Sejauh ini, BEI sedang menelaah transaksi kerja sama Mahata dengan Garuda Indonesia, lalu pos piutang dan pendapatan Garuda Indonesia. Namun, Nyoman belum bisa memastikan apakah ada potensi manipulasi dalam pembukuan 2018. "Terkait berita mengenai laporan tahunan Garuda tahun 2018, Bursa telah dan sedang mempelajari," tegas dia.

Rencana Mogok Kerja

Pada bagian lain, Menhub Budi Karya Sumadi meyakini kabar rencana mogok kerja dari pilot dan pramugari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak akan mengganggu operasional penerbangan BUMN itu maupun penerbangan nasional. Budi yakin mogok kerja tidak akan dilakukan oleh para karyawan Garuda Indonesia.

Menhub optimistis mogok kerja tak akan dilakukan lantaran dia akan berkomunikasi dengan Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga). Meski sebelumnya kabar rencana mogok kerja sempat dianggap merupakan kabar bohong alias hoaks, namun tetap akan melakukan komunikasi dengan para pekerja.

"Insyaallah tidak (ganggu operasional penerbangan). Kami minta mereka menahan diri. Nanti hari Senin (hari ini,Red), saya akan kirim surat ke mereka," ujarnya di Jakarta, Minggu (28/4).

Budi Karya enggan berkomentar lebih lanjut terkait kabar rencana mogok karyawan Garuda Indonesia. Sebelumnya, beredar surat rencana aksi mogok kerja dari Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekarga di publik.

Dalam surat tersebut tertulis rencana mogok kerja bakal dilakukan para pilot dan pramugari maskapai nasional itu lantaran tidak setuju dengan kisruh kejanggalan laporan keuangan perusahaan.

Karyawan Garuda Indonesia termasuk pilot dan pramugari berencana untuk mogok kerja karena kisruh internal pemegang saham. Hal ini terungkap setelah surat rencana mogok kerja yang ditujukan kepada Chairul Tanjung selaku pemegang saham Garuda Indonesia bocor dan tersebar ke publik sejak Jumat (26/4) malam.

Ketua Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan mengatakan, pihaknya sudah diminta oleh Direksi dan Komisaris untuk tidak melaksanakan mogok. "Sebab itu akan memperkeruh suasana," ujarnya seperti dikutip kompas.com, Sabtu (27/4/2019).

Ahmad menegaskan, surat tersebut dibuat agar pemegang saham segera menyelesaikan kisruh internal dengan mulai berkomunikasi secara internal, tidak gembar-gembor ke luar. Menurut dia, hal ini sangat penting karena kisruh justru membuat saham Garuda Indonesia terpukul dan berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan maskapai BUMN tersebut. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Audit Tak Standar, Laporan Keuangan Garuda Berpotensi Kena Sanksi

Oleh: Djony Edward Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tidak sesuai standar akuntansi yang…

Soal Sanksi Kepada Garuda - BEI Masih Menunggu Keputusan Final OJK

NERACA Jakarta –PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku tengah menunggu keputusan final dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait sanksi yang…

Menteri LHK: Program Kerja Jokowi Jadi Perhatian di Pertemuan Internasional

Menteri LHK: Program Kerja Jokowi Jadi Perhatian di Pertemuan Internasional NERACA Incheon, Korea Selatan - Berbagai langkah korektif sektor lingkungan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kejar Ekspor, Benahi Kebijakan Perdagangan Secara Struktural

NERACA Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak cukup hanya dengan mengejar nilai ekspor dengan memperbanyak perjanjian Free…

PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA - AMRO Nilai Kawasan ASEAN Berisiko Perlambatan

Jakarta-Lembaga riset ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menilai kawasan ASEAN saat ini tengah menghadapi risiko perang dagang antara Amerika Serikat…

KEBUTUHAN INVESTASI 2020 RP 5.803 TRILIUN-RP 5.823 TRILIUN - Pemerintah Waspadai Ancaman Defisit Perdagangan

Jakarta-Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,6% dalam asumsi ekonomi makro di 2020 dengan kebutuhan investasi sebesar Rp5.803 triliun hingga Rp5.823…