Komisi II Desak Pemprov Jabar Buat Perda BPSK

NERACA

Sukabumi – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Agus Welianto Santoso, SH., kepada NERACA di sela-sela kunjungannya ke BPSK Kabupaten Sukabumi, Kamis (25/4) lalu mengatakan, saat ini, BPSK se Jawa Barat masih menerima anggaran bersifat hibah.“Tentu dana hibah yang diterima BPSK di wilayah Jawa Barat ini, tidak bisa selamanya kalau tidak dibuatkan Perda-nya. Kendati ada aturan yang menyatakan bahwa anggarannya bisa berasal dari hibah, tetap harus ada Perdanya,” tegas Agus.

Perda itu, sebut dia, bukan hanya menyangkut anggaran operasional BPSK. Namun juga sebagai pedoman bagi BPSK dalam menjalankan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hal teknis lainnya, yang berhadapan dengan kepentingan di masyarakat.“Semacam proteksi terhadap konsumen dan pelaku usaha,” tandasnya.

Dari hasil pertemuan dengan BPSK se Jawa Barat, tegas dia, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, menyimpulkan adanya persoalan yang sama.“Sehingga Perda itu perlu dibuatkan segera, sebagai legitimasi untuk membantu kinerja BPSK. Dan kami akan memperjuangkan konektivitas antara daerah dan provinsi, karena kami memandang kehadiran dan keberadaan BPSK sangat penting,” kata Agus.

Tentu, sebut dia, agar Perda tentang BPSK ini segera bisa direalisasikan, perlu adanya usulan dari BPSK itu sendiri.“Secara formal, kami sudah memahami kebutuhannya. Namun secara teknis, BPSK yang mengetahui kebutuhannya,” papar dia.

Khusus Kabupaten Sukabumi, dengan wilayah terluas se Jawa dan Bali, serta meraih peringkat ketiga Nasional sebagai BPSK berkinerja terbaik, sebut dia, perlu peningkatan kapasitas kelembagaan.“Kantor BPSK harusnya sudah tersendiri. Kemudian kebutuhan sarana dan prasarana harus lengkap,” imbuhnya.

Sementara Anggota Komisi II lainnya, Ridho Budiman menyatakan sangat miris atas anggaran yang diterima BPSK di Jawa Barat. Ia membandingkan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar terhadap pengembangan sarana fasilitas umum.“Daripada menggelontorkan anggaran yang belum tentu semua pihak manfaatnya bisa menikmati, kenapa tidak Pemprov Jabar menambah alokasi anggaran kepada BPSK,” ujarnya.

Senada dengan sejawatnya, Lina Ruslinawati politisi asal Sukabumi ini mengatakan akan berupaya maksimal mengusung aspirasi BPSK ke Pemprov Jawa Barat.“Ini PR bagi saya. Dan kami akan mendorong Pemprov Jabar segera memperjuangkan kebutuhan BPSK,” katanya. Ron