Bank BJB Diminta Tidak Pilih Dirut Bermasalah

Bank BJB Diminta Tidak Pilih Dirut Bermasalah

NERACA

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang rencananya digelar dalam waktu dekat, akan menjadi pertaruhan reputasi bank daerah terbesar di Indonesia itu. Sehubungan dengan persaingan di sektor perbankan yang kian ketat, para pemegang saham diwanti-wanti agar memilih Direktur Utama (Dirut) dengan rekam jejak terbaik dan visi kepemimpinan yang kuat.

Menanggapi hal itu pegiat Bank Daerah Watch (BDW), AK Supriyanto, menuturkan para pemegang saham perlu mencermati penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan di Bank BJB oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Sebab, berdasarkan SP LIDIK/294/III/2019/DITRESKRIMSUS Polda Jabar, salah satu kandidat Dirut dikabarkan ikut diperiksa, meskipun kapasitasnya masih sebatas saksi.

Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang itu disebut-sebut terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang kurang berjalan dengan baik di dalam Bank BJB, seperti munculnya kredit bermasalah dan praktek percaloan kredit pensiun di Bandung maupun kredit pegawai di Jakarta.“Jika para pemegang saham tidak berupaya untuk memetakan seluk beluk perkara hukum ini, Bank BJB akan memiliki risiko reputasi yang serius,” kata Supriyanto dalam keterangan tertulisnya kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta, Minggu (28/4).

Soal lain yang menjadi sorotan BDW adalah adanya informasi mengenai pergantian pejabat-pejabat dalam organisasi Bank BJB yang terkesan masif dalam beberapa bulan terakhir.

Mengingat pemimpin tertinggi BJB saat ini bersatus Plt (Pelaksana Tugas) Dirut, pergantian-pergantian tersebut dapat memunculkan isu conflict of interest (konflik kepentingan) ketika sang Plt Dirut juga ikut mencalonkan diri untuk jabatan Dirut.

“Pergantian secara besar-besaran dalam waktu yang cepat berpotensi membahayakan sistem yang sudah berjalan baik pada organisasi manapun. Dalam industri perbankan, rotasi perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika pergantian pejabat dalam posisi tertentu memerlukan ijin dari Dewan Komisaris dan OJK, maka yang harus diurus dahulu adalah persetujuan dari lembaga-lembaga itu dulu, bukan pergantiannya,” lanjut alumnus Universitas Islam Antarabangsa Malaysia ini.

Lebih lanjut, Supriyanto mengingatkan bahwa Bank BJB memiliki tantangan berat untuk mempertahankan posisinya sebagai bank daerah dengan market terbesar. Pasalnya, bank-bank nasional maupun bank asing ke daerah makin agresif dalam melakukan penetrasi pasar perbankan di daerah.

“Jangan sampai calon terbaik dikalahkan oleh calon bermasalah melalui lobi-lobi tak sehat atau kampanye-kampanye politik ke para pemegang saham. Salah pilih Dirut bukan hanya merugikan Bank BJB ke depan, tapi juga mengkhianati masyarakat Jawa Barat sebagai stakeholders terpenting," kata dia.

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra, Syahrir mengingatkan kepada jajaran komisaris dan direksi Bank BJB yang akan melakukan RUPS untuk melakukan pembahasan secara optimal terkait kinerja bank itu."Jangan sampai pemilihan Dirut Bank BJB sarat akan kepentingan politik atau pribadi salah satu tokoh di Jawa Barat. Hal ini dapat menciderai martabat Bank kebanggaan warga Jabar," kata Syahrir dalam keterangannya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Syahrir pun menilai kinerja bank BJB bilamana dilihat dari pertumbuhan bisnis tidak menunjukkan peningkatan, padahal target bisnis sudah dikecilkan."Info periode bisa dicek dari pencapaian target di cabang-cabang, sebagian besar tidak tercapai dan berbeda dengan semangat pencapaian target di tahun sebelumnya," tukas Syahrir.

Selain minimnya target, Sejumlah catatan juga diberikan oleh Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat ini terkait kurang efisien dam sinerginya antar hubungan intra lembaga di Bank milik warga Jabar tersebut.

"Pelaksanaan bisnis dan operasional bank bjb dinilai belum efisien, masih banyak pemborosan yang sebenarnya bisa diminimalkan, sehingga BOPO tdk berada di atas 80%. Tidak ada upaya strategis yang dilakukan berupa program efisiensi dan optimalisasi anggaran biaya," ungkap Syahrir.

Syahrir pun menambahkan, memimpin Bank BJB sama seperti mengendarai mobil, dimana semua tergantung yang menyupir."Jadi saya rasa Pemprov perlu mencermati lebih dalam lagi soal kemajuan BJB. Jangan sampai salah memilih SDM yang tidak bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan Jawa Barat," tutupnya. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Perang Dagang Diharapkan Tidak Semakin Gerus Ekspor RI

NERACA Jakarta – PT. Bank Central Asia Tbk mengingatkan perlunya antisipasi dari pemerintah agar berlarutnya konflik perdagangan antara Amerika Serikat…

Bank NTT Akhirnya Punya Dirut Baru

    NERACA   Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) bakal dinakhodai Direktur Utama (Dirut)…

BEI Beri Notasi Khusus 51 Emiten Bermasalah

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyematkan notasi khusus pada 51 kode saham emiten hingga tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN NERACA Jakarta - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa…

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan - Reforma Agraria

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Reforma Agraria NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kamis…

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah NERACA Jakarta – Jika ada divisi yang paling disibukkan dalam industri…