Bank BJB Diminta Tidak Pilih Dirut Bermasalah

Bank BJB Diminta Tidak Pilih Dirut Bermasalah

NERACA

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang rencananya digelar dalam waktu dekat, akan menjadi pertaruhan reputasi bank daerah terbesar di Indonesia itu. Sehubungan dengan persaingan di sektor perbankan yang kian ketat, para pemegang saham diwanti-wanti agar memilih Direktur Utama (Dirut) dengan rekam jejak terbaik dan visi kepemimpinan yang kuat.

Menanggapi hal itu pegiat Bank Daerah Watch (BDW), AK Supriyanto, menuturkan para pemegang saham perlu mencermati penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan di Bank BJB oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Sebab, berdasarkan SP LIDIK/294/III/2019/DITRESKRIMSUS Polda Jabar, salah satu kandidat Dirut dikabarkan ikut diperiksa, meskipun kapasitasnya masih sebatas saksi.

Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang itu disebut-sebut terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang kurang berjalan dengan baik di dalam Bank BJB, seperti munculnya kredit bermasalah dan praktek percaloan kredit pensiun di Bandung maupun kredit pegawai di Jakarta.“Jika para pemegang saham tidak berupaya untuk memetakan seluk beluk perkara hukum ini, Bank BJB akan memiliki risiko reputasi yang serius,” kata Supriyanto dalam keterangan tertulisnya kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta, Minggu (28/4).

Soal lain yang menjadi sorotan BDW adalah adanya informasi mengenai pergantian pejabat-pejabat dalam organisasi Bank BJB yang terkesan masif dalam beberapa bulan terakhir.

Mengingat pemimpin tertinggi BJB saat ini bersatus Plt (Pelaksana Tugas) Dirut, pergantian-pergantian tersebut dapat memunculkan isu conflict of interest (konflik kepentingan) ketika sang Plt Dirut juga ikut mencalonkan diri untuk jabatan Dirut.

“Pergantian secara besar-besaran dalam waktu yang cepat berpotensi membahayakan sistem yang sudah berjalan baik pada organisasi manapun. Dalam industri perbankan, rotasi perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika pergantian pejabat dalam posisi tertentu memerlukan ijin dari Dewan Komisaris dan OJK, maka yang harus diurus dahulu adalah persetujuan dari lembaga-lembaga itu dulu, bukan pergantiannya,” lanjut alumnus Universitas Islam Antarabangsa Malaysia ini.

Lebih lanjut, Supriyanto mengingatkan bahwa Bank BJB memiliki tantangan berat untuk mempertahankan posisinya sebagai bank daerah dengan market terbesar. Pasalnya, bank-bank nasional maupun bank asing ke daerah makin agresif dalam melakukan penetrasi pasar perbankan di daerah.

“Jangan sampai calon terbaik dikalahkan oleh calon bermasalah melalui lobi-lobi tak sehat atau kampanye-kampanye politik ke para pemegang saham. Salah pilih Dirut bukan hanya merugikan Bank BJB ke depan, tapi juga mengkhianati masyarakat Jawa Barat sebagai stakeholders terpenting," kata dia.

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra, Syahrir mengingatkan kepada jajaran komisaris dan direksi Bank BJB yang akan melakukan RUPS untuk melakukan pembahasan secara optimal terkait kinerja bank itu."Jangan sampai pemilihan Dirut Bank BJB sarat akan kepentingan politik atau pribadi salah satu tokoh di Jawa Barat. Hal ini dapat menciderai martabat Bank kebanggaan warga Jabar," kata Syahrir dalam keterangannya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Syahrir pun menilai kinerja bank BJB bilamana dilihat dari pertumbuhan bisnis tidak menunjukkan peningkatan, padahal target bisnis sudah dikecilkan."Info periode bisa dicek dari pencapaian target di cabang-cabang, sebagian besar tidak tercapai dan berbeda dengan semangat pencapaian target di tahun sebelumnya," tukas Syahrir.

Selain minimnya target, Sejumlah catatan juga diberikan oleh Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat ini terkait kurang efisien dam sinerginya antar hubungan intra lembaga di Bank milik warga Jabar tersebut.

"Pelaksanaan bisnis dan operasional bank bjb dinilai belum efisien, masih banyak pemborosan yang sebenarnya bisa diminimalkan, sehingga BOPO tdk berada di atas 80%. Tidak ada upaya strategis yang dilakukan berupa program efisiensi dan optimalisasi anggaran biaya," ungkap Syahrir.

Syahrir pun menambahkan, memimpin Bank BJB sama seperti mengendarai mobil, dimana semua tergantung yang menyupir."Jadi saya rasa Pemprov perlu mencermati lebih dalam lagi soal kemajuan BJB. Jangan sampai salah memilih SDM yang tidak bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan Jawa Barat," tutupnya. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Konstitusi Terkait Erat Dengan Anti Korupsi

Konstitusi Terkait Erat Dengan Anti Korupsi   NERACA Jakarta - Sekretaris Jenderal MPR Dr H Ma'ruf Cahyono mengungkapkan konstitusi memiliki kaitan…

Satgas Kembali Temukan Usaha Gadai Swasta Ilegal

Satgas Kembali Temukan Usaha Gadai Swasta Ilegal   NERACA Jakarta - Satgas Waspada Investasi menemukan kembali 22 kegiatan usaha gadai swasta…

KPK Dorong Evaluasi Kinerja Bapenda Kota Sorong

KPK Dorong Evaluasi Kinerja Bapenda Kota Sorong   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator   NERACA Jakarta - Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menekankan pemberlakuan…

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012  NERACA Jakarta - Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) yang mengaku keberatan…

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT  NERACA Padang - Mahkamah Konstitusi (MK) RI meluncurkan 25 buku bertema hukum…