Pertumbuhan Kuartal I-2019 Diprediksi 5,2% - ALIRAN MODAL ASING MASUK MENCAPAI RP 73,28 TRILIUN

Jakarta-Bank Indonesia mencatat peningkatan aliran modal asing yang masuk Indonesia (capital inflow) sejak Januari hingga 24 April 2019 (year to date-ytd) mencapai Rp 73,28 triliun. BI juga memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 di level 5,2%.

NERACA

Dari jumlah tersebut, tercatat modal asing yang masuk lewat surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 58,38 triliun, dan yang masuk ke saham tercatat Rp 14,90 triliun.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, angka tersebut meningkat signifikan bila dibandingkan dengan nilai modal asing yang masuk ke RI dari Januari hingga 6 Maret 2019. Pada saat itu, capital inflow hanya mengalir sebanyak Rp 59,9 triliun. "Ini adalah realisasi (aliran modal asing) yang sudah masuk. Termasuk angka-angka setelah Pemilu," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/4).

Bank Indonesia, menurut dia, memprediksi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini maupun tahun depan. Kebijakan The Fed ini akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang akan muncul bila The Fed menahan suku bunga, yakni makin derasnya aliran masuk modal asing, terutama ke SBN. "Karenanya investasi portofolio di SBN itu akan semakin menarik," tutur Perry.

Dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2% di kuartal I-2019. Konsumsi bakal menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi. "Kuartal I tahun 2019 ini (pertumbuhan ekonomi) bisa mencapai 5,2%,” ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Perry mengatakan, konsumsi yang tetap tinggi tersebut, didukung oleh terjaganya daya beli dan keyakinan masyarakat serta berlanjutnya stimulus fiskal, termasuk melalui bantuan sosial dan belanja terkait Pemilu 2019.

"Investasi sedikit melambat sejalan pola musiman awal tahun dan diprakirakan kembali menguat pada triwulan-triwulan berikutnya didukung keyakinan dunia usaha yang membaik serta proyek infrastruktur yang berlanjut," ujarnya.

Namun demikian, menurut dia, peran ekspor neto belum kuat sejalan dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan menurunnya harga komoditas. Ke depan, prospek pertumbuhan ekonomi tetap kuat ditopang permintaan domestik sejalan keyakinan pelaku ekonomi yang tetap terjaga. "Bauran kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait akan terus diperkuat guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang diprakirakan berada dalam kisaran 5,0-5,4%,” ujarnya.

Sebelumnya Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 ini bakal berada di kisaran 5,2%. Proyeksi ini lebih tinggi dari capaian pertumbuhan tahun lalu yang berada di level 5,17%.

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih akan ditopang oleh permintaan dalam negeri yang masih akan meningkat dan konsumsi pemerintah yang diperkirakan akan tetap menguat.

Meskipun demikian investasi diperkirakan akan melambat dibanding 2018. Namun akan tetap kuat pasca pemilihan umum dengan munculnya beberapa investasi baru.

Menanggapi hal ini, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa prediksi tersebut, dikeluarkan World Bank dengan pertimbangan ekonomi global yang sedang melambat."Dia pasti melihatnya dunia sedang melambat ekonominya, maka perdagangannya juga melambat," kata Darmin saat ditemui di PKN STAN, kemarin.

Dia mengatakan, Indonesia tentu dapat menjalankan berbagai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari proyeksi tersebut. Sebagai informasi, dalam RAPBN tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok sebesar 5,3%. "Tapi itu kan hitungan rata-ratanya. Kita kan tidak mesti ikut rata-rata," ujarnya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. "Asal kita melakukan hal-hal lebih dari orang lain," ujarnya.

Tren Investasi

Pemerintah memprediksi tren peningkatan investasi pasca Pemilu 2019 akan terjadi. Hal ini didasarkan Data BKPM dari tahun 2003-2018 yang menunjukkan perkembangan investasi selama satu tahun sebelum Pemilu cenderung mengalami penurunan, sedangkan setelah Pemilu cenderung meningkat, terutama pada investasi asal luar negeri.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan peningkatan investasi guna mengurangi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, di samping dua strategi lain yaitu mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor.

"Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing ekonomi dengan mendorong ekspor dan investasi sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi," ujarnya melalui rilisnya, Rabu.

Susiwijono menggarisbawahi, ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat.

Dalam jangka pendek, pemerintah menitikberatkan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS) dan e-Gov. Selain itu juga penyediaan fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan SDM (program vokasi), kebijakan peningkatan ekspor, serta pengembangan pariwisata. "Sementara di jangka menengah-panjang, Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM," ujarnya.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan akan tumbuh sebesar 5,3% untuk 2019, dan kisaran 5,3-5,6% pada 2020. Salah satu prasyarat untuk merealisasikannya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mesti tumbuh di kisaran 7,0-7,4%.

Susiwijono menambahkan, kebutuhan investasi untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 5.803 triliun sampai dengan Rp 5.823 triliun. Angka tersebut akan dipenuhi dari sektor perbankan yang diharapkan tumbuh 13,5-15%, serta sektor pasar modal yang diproyeksi tumbuh 10 %.

Untuk itu,pemerintah pusat perlu terus mengalokasi belanja produktif melalui peningkatan belanja modal di APBN. Sementara dukungan dari Pemda adalah melalui alokasi anggaran infrastruktur dengan didorong ketentuan alokasi sebesar 25 persen dari total Dana Transfer Umum sehingga mampu mendukung kebutuhan investasi.

Alokasi capital expenditure BUMN juga diprediksi berkisar antara Rp 472 triliun sampai dengan Rp 473 triliun, baik dalam rangka mendukung pelaksanaan program penugasan pemerintah maupun inisiatif pengembangan bisnis BUMN.

Kemudian Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan meningkat mencapai Rp 427 triliun sampai dengan Rp 429 triliun. Hal itu didukung oleh kebijakan insentif fiskal dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan tetap menjaga ketahanan usaha dalam negeri. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…

Kebijakan Cukai Rokok Jangan Sampai Beratkan Petani

NERACA Jakarta – Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen mendapatkan…

UPAYA MENARIK INVESTOR DATANG KE INDONESIA - “Omnibus Law” Pangkas Aturan Penghambat

Jakarta-Pemerintah siap menerbitkan omnibus law yang akan menjadi payung hukum menyatukan semua peraturan menjadi satu undang-undang (UU). Skema ini diterapkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

IDENTITAS PRIBADI PERLU PERLINDUNGAN HUKUM - Data Pribadi Bocor Rawan Pemalsuan

Jakarta-Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, data identitas pribadi perlu dilindungi dari kebocoran oleh semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik dan…

Pengamat: 7 Catatan agar Regulasi Nasional Efektif

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan mengatakan terdapat tujuh catatan yang perlu dipertimbangkan oleh…

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…