NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, penggunaan teknologi dalam sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia tidak boleh buru-buru diterapkan tanpa persiapan yang matang.

Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara yang telah menerapkan teknologi Pemilu berbasis elektronik (e-voting) maupun rekapitulasi secara elektronik dalam sistem Pemilu, di antaranya Brasilia, Meksiko, India, Filipina, Korea Selatan, Australia, dan Belanda."Agar teknologi betul-betul tepat guna dalam menjawab kebutuhan penyelenggaraan Pemilu, maka harus dipersiapkan secara matang, komprehensif dan jauh-jauh hari. Tidak boleh tergesa-gesa," ujarnya seperti dikutip Antara, kemarin (25/4).

Sistem teknologi pungut hitung, kata dia, baik itu Pemilu berbasis elektronik atau rekapitulasi secara elektronik memang telah diakui oleh konstitusi. Namun sebelum menerapkan sistem tersebut, pemerintah dan DPR harus mengkaji lebih dalam terkait tujuan dan kebutuhan teknologi itu.

Apabila tidak dilakukan pengkajian mendalam serta tidak bertujuan untuk menjawab tantangan pelaksanaan pemilu selama ini, maka penerapan Pemilu berbasis elektronik atau rekapitulasi secara elektronik juga tidak menjamin Pemilu berjalan lebih baik ke depannya.

"Diujicoba terus-menerus dan berulang-ulang, serta dilakukan audit yang akuntabel atas teknologi itu. Dengan demikian kita bisa membangun kepercayaan terhadap teknologi yang digunakan, supaya juga tidak ada lagi rumor sedot-sedotan apalagi setting-setting server," tegas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) dan rekapitulasi perolehan suara elektronik (e-rekapitulasi) bisa digunakan sebagai salah satu solusi untuk meminimalkan kerumitan pemilihan umum serentak di Indonesia.

Zudan menilai kerumitan Pemilu serentak 2019 disebabkan oleh pencoblosan dan penghitungan surat suara secara manual oleh petugas penyelenggara dan pengawas hingga menyebabkan ratusan petugas meninggal dunia."Penyebab utama petugas KPPS meninggal dunia salah satunya adalah faktor kelelahan. Agar tidak bertambah lelah lagi dalam pemilu yang akan datang, salah satu alternatifnya adalah desain pemilu dengan e-voting," kata Zudan dalam pesan singkatnya.

Selain itu, penggunaan e-rekapitulasi juga akan sangat membantu kinerja para petugas penyelenggara pemilu sekaligus mempercepat proses penghitungan suara dibandingkan secara manual seperti yang dilakukan saat ini.

Ide untuk melakukan Pemilu berbasis elektronik di Indonesia telah dimunculkan sejak 2009. Saat itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Bupati Jembrana, I Gede Winasa, terhadap pasal 88 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal yang diuji itu akhirnya diubah dari pemberian suara untuk Pilkada dengan mencoblos surat suara, menjadi dapat dilakukan dengan cara memberikan suara pemilihan secara elektronik. Waktu itu, Kabupaten Jembrana berhasil menjadi daerah percontohan yang memberlakukan Pemilu berbasis elektronik dalam pemilihan kepala dusun di 54 dusun pada Juli 2009.

Sebelumnya, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan agar pemilihan umum pada masa mendatang menggunakan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting."Memang e-voting masih menjadi perdebatan. LIPI sendiri masih melakukan kajian karena e-voting tidak berarti juga bisa bebas dari kecurangan," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/4).

Profesor riset LIPI termuda itu, mengatakan bahwa pemungutan suara secara elektronik merupakan cara yang paling efektif, dibandingkan dengan pemungutan suara secara manual yang pada Pemilu 2019 menyebabkan sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan. mohar