Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia Tunjukan Kinerja Direksi Tak Profesional

NERACA

Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanpa diduga berhasil mencatatkan kinerja cemerlang pada 2018. Bukan ruginya lagi yang menurun, tapi perusahaan mencetak laba bersih US$809,84 ribu atau Rp11,33 miliar (Rp14.000 per dolar Amerika Serikat). Namun, berita itu rupanya tak disambut baik oleh seluruh pihak.

Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan buku tahunan Garuda 2018 karena dianggap janggal.

Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan kejanggalan laporan keuangan merupakan sebuah hal yang tidak etis dalam operasional perusahaan. Bahkan hal ini juga menunjukkan direksi Garuda Indonesia grup tidak profesional.

"Yang kita ketahui, akan ada holding BUMN penerbangan dimana Garuda Indonesia akan menjadi salah satu perusahaannya. Bisa jadi laporan tersebut sengaja dibuat untuk menunjukkan bahwa Garuda Indonesia siap untuk melakukan holding. Padahal kenyataannya tidak. Saya juga apresiasi kepada komisaris yang men-dispute laporan keuangan garuda indonesia tersebut," jelas Nailul kepada Neraca, kemarin.

Sebelumnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah konsultan terkait rencana pembentukan holding penerbangan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Manajemen yakin ke depan, rencana pemerintah tersebut akan menguntungkan Garuda.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal menjelaskan pihaknya juga semakin intens rapat dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Namun, proses pembentukan holding sampai saat ini memang masih dalam tahap awal.

"Ini kan tujuannya tidak melemahkan masing-masing pihak, tapi membesarkan anggota," ucap Fuad, dikutip dari CNN Indonesia.com. 

Fuad masih enggan menjelaskan detail keuntungan yang bisa dikantongi Garuda Indonesia bila holding penerbangan jadi terbentuk. Yang pasti, ia mengklaim manajemen mendukung proses holding tersebut.

Isu pembentukan holding penerbangan dihembuskan Menteri BUMN Rini Soemarno pada akhir bulan lalu. Rini waktu itu mengaku tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan untuk membentuk holding penerbangan.

"Dalam kami membuat holding, kami analisa. Analisa itu, kami undang Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM. Kalau holding untuk konstruksi kami undang Kementerian PUPR, kalau urusan penerbangan kami undang Kementerian Perhubungan. Hal-hal seperti itu normal, tidak ada yang out of the ordinary," papar Rini.

Dalam surat tersebut Kementerian BUMN juga mengusulkan agar PT Survai Udara Penas (Persero) bisa menjadi induk holding. Kemudian, anggotanya adalah PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan Garuda Indonesia.

Kementerian BUMN berharap holding penerbangan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan tantangan dan persoalan di industri sektor perhubungan udara. Tantangan yang dimaksud, misalnya kapasitas infrastruktur, konektivitas, keterbatasan regulasi, dinamika persaingan pasar, juga peningkatan standar pelayanan. Mohar/Iwan