Tim Gabungan Sampaikan Perkembangan Kasus Novel ke Pimpinan KPK

Tim Gabungan Sampaikan Perkembangan Kasus Novel ke Pimpinan KPK

NERACA

Jakarta - Tim gabungan bentukan Polri untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/4) menyampaikan perkembangan yang sudah dikerjakan.

"Intinya adalah kami menyampaikan beberapa perkembangan apa yang bukan dihasilkan tapi apa yang sudah kami kerjakan," kata anggota tim gabungan bentukan Polri Hendardi usai pertemuan tersebut.

Selain Hendardi yang juga Ketua Setara Institute itu, anggota tim gabungan bentukan Polri yang turut hadir, yakni mantan Ketua Komnas HAM Nur Kholis, ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim.

Mereka ditemui oleh dua pimpinan KPK masing-masing Saut Situmorang dan Laode M Syarif."Jadi, "progress" kerja, proses kerja antara lain kami melakukan reka ulang terhadap TKP, pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik saksi lama maupun yang baru, pemeriksaan tambahan, pemeriksaan ulang juga, dan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli," ungkap Hendardi.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya juga melakukan uji alibi terhadap beberapa saksi."Juga kami berharap tentu saja terhadap saksi korban, yaitu Pak Novel Baswedan kami bisa melakukan semacam pembicaraan atau katakan lah penyelidikan investigasi apa yang beliau ketahui sehingga mendapat lampu hijau dari pimpinan KPK untuk bisa kami lakukan," kata dia.

Selain itu, kata dia, tim gabungan juga mengharapkan terhadap pihak-pihak lain yang mengetahui soal kasus tersebut bisa dimintai keterangan."Tentu saja kami juga menyampaikan bahwa bukan saja Novel Baswedan tetapi juga teman-teman lain yang mengetahui dan bisa membuat terang perkara ini tentu diharapkan akan ikut bisa dimintai keterangan," ujar Hendardi.

Ia pun mengharapkan tim gabungan ini bisa bekerja dengan baik dan dapat memperoleh kepercayaan dari publik serta dapat menyamakan persepsi dengan pimpinan KPK.

Sementara itu terkait uji alibi yang telah dilakukan, Nur Kholis menyatakan tim gabungan telah melakukan uji alibi terhadap saksi-saksi di Malang, Ambon, dan Bekasi."Uji alibi itu bertujuan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan (saksi) berada di satu wilayah. Nah hasilnya sementara apa yang disampaikan di penyelidikan awal memang menyatakan yang bersangkutan berada di wilayah yang disebutkan," ungkap Nur Kholis.

Menurut dia, saksi-saksi tersebut sebelumnya juga sudah berulang-ulang dipanggil untuk dimintai keterangan untuk kasus yang sama tersebut."Jadi (tiga) lokasi itu bukan dipilih karena lokasi itu di mana mereka berada saat ini, kan tim ini dibentuk belakangan sehingga kami kalau ingin mintai keterangan itu lebih kami yang datang supaya kami dapat penjelasan keterangan yang memadai," tutur dia.

Menurut dia, ada beberapa saksi yang juga akan didatangi oleh tim gabungan, misalnya di Jawa Tengah pada pekan depan."Oleh karena itu, tadi kami mendapatkan komitmen yang cukup baik dari pimpinan KPK, prinsipnya siap untuk bekerja sama bagaimana mengungkapkan persoalan ini," kata Nur Kholis.

Sebelumnya, dalam surat tugas Kapolri bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019, kepolisian dalam tim gabungan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kekerasan yang terjadi kepada Novel Baswedan. Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

Novel Baswedan diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai sholat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya.Ant

BERITA TERKAIT

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan - Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat NERACA Jakarta - Hanya tinggal selangkah lagi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber…

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah   NERACA Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak…

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang…