BLSM Tidak Mendidik Masyarakat

Maraknya demo menolak kenaikan harga BBM per 1 April 2012 hampir merata di seluruh Indonesia, menunjukkan indikasi kebijakan menaikkan harga bahan bakar itu direspon sebagai bad news oleh sebagian masyarakat.

Pemerintah memang mengantisipasi dampak kenaikan itu yang bertujuan meredam dampak sosial dan ekonomi dengan mengalokasikan bantuan uang tunai yang disebut bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Walau demikian, pro dan kontra terhadap bantuan tunai itu bermunculan. Pasalnya, apakah bantuan tunai tersebut menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan?

Masalahnya, di saat pemerintah gencar menggalakkan program percepatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, kini muncul kebijakan yang paradoks, baik kenaikan harga BBM maupun penyaluran BLSM. Mengapa ? Di satu sisi, pemerintah menggiatkan program pemberdayaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang disebut dengan empat kebijakan strategi pengentasan kemiskinan melalui pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment.

Program itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan beberapa langkah strategis menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan masyarakat secara tepat sasaran dan terukur sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Namun, di sisi lain tiba-tiba muncul kebijakan baru yang terkesan tambal sulam, yang justeru akan memperlemah percepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan harga BBM dan program bantuan BLSM.

Kita melihat unjuk rasa masyarakat sebagai refleksi kegalauan bisa dipahami karena kenaikan harga BBM sangat sensitif, terutama bagi masyarakat golongan bawah dan industri yang banyak menggunakan bahan bakar. Kalau kita telaah lebih lanjut, kenaikan harga BBM bukan hal sepele karena berdampak sangat besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat, apalagi didorong kondisi jalan yang macet di mana-mana yang menimbulkan biaya tinggi dalam aktivitas ekonomi.

Dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap aktivitas ekonomi yang lazim dikenal dengan multiplier effect setidaknya berpengaruh pada kenaikan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga BBM itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang dan jasa. Ketika harga barang dan jasa naik, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun turun.

Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding dengan kenaikan harga BBM. Akibatnya, jika harga barang dan jasa naik maka produk domestik tidak dapat bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia. Dampak lebih lanjut adalah penjualan industri turun, omzet turun, pendapatan masyarakat turun. Akibat lebih jauh adalah PHK dan naiknya angka pengangguran.

Dalam waktu yang bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah program bantuan tunai yang digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak sosial ekonomi masyarakat, yang disebut BLSM.

Program bantuan tersebut bersifat konsumtif, sesaat, tampak sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, sering salah sasaran, dan justeru akan menghambat tumbuhnya potensi ekonomi masyarakat.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah agar kebijakan pemerintah direspon positif dan dapat mengurangi protes serta demo mahasiswa dan masyarakat, maka sebaiknya semua aktivitas pemerintah dikelola dan dikomunikasikan kepada publik secara transparan, fairness, serta informasi tersebut mudah diakses masyarakat luas. Jika masyarakat mengetahui dengan jelas, fenomena riil penyebab kenaikan BBM ataupun kebijakan lain, masyarakat akan mudah menerima serta menjalankan program pemerintah tersebut dengan baik. Semoga!

Related posts