NERACA

Jakarta – Kalangan dunia usaha meminta kepada pemerintah untuk memangkas Pajak Penghasilan (PPh) badan bagi pengusaha. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani, pemangkasan PPh badan tersebut dibuat agar iklim investasi di Indonesia mengalami peningkatan.

Ia juga mengatakan jika langkah tersebut bisa direalisasikan oleh pemerintah maka hal itu akan mendorong daya saing industri dalam negeri. “Masih banyak janji pemerintah kita tunggu, misalnya potongan pajak PPh (badan). Oke, sekarang udah lakukan assesment di ditjen pajak, tapi ini sudah lama diurusnya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/4).

Rosan mengatakan meski pemerintah sudah menyediakan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday, namun perpajakan juga garus direformasi. Diharapkan pemerintah mengambil langkah serius untuk memangkas PPh Badan. “Reformasi pajak itu kita tunggu pembaruan itu kita tunggu, belum lagi kita kan juga harus bersaing sama negara lain," ungkapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga sekaligus calon presiden petahana nomor urut 01 sempat mendeklarasikan akan menurunkan Pajak Korporasi (PPh Badan) di hadapan 10.000 pengusaha. Seperti diketahui, tarif PPh Badan Indonesia saat ini sebesar 25 persen. PPh Badan di Indonesia juga bukan yang tertinggi di ASEAN. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejatinya tarif PPh diatur dalam Undang-Undang (UU). Proses untuk revisi sedang dibahas bersama DPR. Di sisi lain, pembahasan UU tersebut berada di wilayah legislatif alias DPR. "Jadi penurunan tarif hanya dimungkinkan kalau melakukan revisi UU PPh yang sekarang sudah dipersiapkan oleh kita. Kita tentu masukan dalam daftar legislasi di DPR. Di DPR sekarang sesudah ini akan fokus bisa jalankan fungsi legislasi secara lebih cepat sehingga kita bisa segera bahas," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mengatakan saat ini pemerintah masih terus membahas revisi UU tersebut dengan DPR. Dia bilang semua masih dalam proses. "Kita menyiapkan RUU nya dan kita terus berdiskusi untuk supaya proses legislasi yang sekarang sedang di DPR. kami masih ada RUU KUP dan kemarin RUU PNBP sudah selesai. Kita berharap untuk DPR menyelesaikan," tuturnya.

Wakil presiden Jusuf Kalla (JK) beberkan rencana pemerintah merombak aturan pajak penghasilan badan usaha. Menurutnya kini hal tersebut masih sedang dipelajari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan. "Itu juga lagi distudi Menko dan Menteri Keuangan di bidang apa pajak itu dikurangkan. Karena juga pengurangan ini meningkatkan investasi, tapi lain pihak kalau terlalu cepat penerimaan negara kurang maka pembangunan akan menurun," ungkap JK.

JK menilai hal ini perlu dikaji karena di lain pihak bisa saja apabila terburu-buru dalam kajiannya malah menurunkan penerimaan negara. Maka dari itu dia mengatakan pihaknya masih mengkaji agar hal tersebut tidak terjadi. "Jadi bagaimana batasannya, agar pajak itu bisa majukan pembangunan dan perbaiki defisit kita," ungkap JK.

JK menjelaskan lebih rinci mengenai rencananya, ibarat perusahaan mendapatkan untung dengan pajak yang kecil maka pengusaha akan makin bergairah untuk melakukan investasi. "Bisa dihitung berapa perbandingannya, kalau pajak diturunkan investasi bisa naik, kalau perusahaan untungnya 100 kemudian pajak dikurangi dia bisa investasi banyak lagi," kata JK.