Utang Pemerintah Meningkat 10,42% per Maret - PASAR OBLIGASI INDONESIA DIPREDIKSI MEMIKAT INVESTOR

Jakarta-Data Kementerian Keuangan mengungkapkan, posisi utang pemerintah per akhir Maret 2019 mencapai Rp4.567 triliun, atau meningkat 10,42% dibanding posisi yang sama tahun sebelumnya Rp4.136 triliun. Sementara itu, pasar obligasi Indonesia diprediksi masih menjadi incaran investor pasca Pemilu 2019.

NERACA

Menurut data Kemenkeu, utang pemerintah didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp3.776 triliun atau 82,68% dari seluruh utang outstanding pemerintah. Sementara itu, sisa Rp791,19 triliun merupakan pinjaman biasa.

Hanya saja, pertumbuhan utang dari penerbitan SBN meningkat lebih tinggi. Kemenkeu mencatat penerbitan SBN naik 12,49% dari Rp3.356 triliun pada Maret 2018 menjadi Rp3.776 triliun pada Maret 2019.

Namun, hal itu tak terlepas dari kebijakan prefundingatau kebijakan menarik porsi pembiayaan yang cukup besar pada awal tahun untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Berdasarkan data yang sama, penarikan SBN neto selama kuartal I-2019 mencapai Rp185,83 triliun atau mencapai 47,78% dari target pembiayaan SBN tahun ini Rp388,96 triliun. Angka ini lebih tinggi 25,37% dibanding Maret tahun lalu, saat pemerintah menerbitkan SBN neto sebesar Rp148,22 triliun.

"Patut juga dicatat bahwa meskipun minat atas SBN semakin tinggi, pemerintah secara hati-hati dan terukur dalam menerbitkan SBN demi memenuhi kebutuhan pembiayaan dan permintaan (demand) di pasar keuangan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip cnnindonesia.com, pekan ini.

Menurut dia, pemerintah mempertimbangkan unsur kehati-hatian karena SBN merupakan utang yang mengandung risiko dan biaya. Utangpemerintah tembus Rp4.567 triliun per Maret 2019 merupakan 30,12% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada periode yang sama tahun lalu, utang tersebut tercatat Rp4.136,9 triliun. Artinya, pemerintah menambah utang Rp430,41 triliun dalam satu tahun terakhir.

Apabila dirinci, berdasarkan data Kementerian Keuangan tumpukan utang itu banyak berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yakni Rp3.776,12 triliun, atau sekitar 82,68% dari total utang.

Wajar, penerbitan SBN dilakukan dengan kebijakan front loading atau penarikan di awal. Hal itu diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani demi mengurangi risiko pasar keuangan di kemudian hari yang berpotensi memengaruhi imbal hasil (yield) SBN yang diterbitkan.

Apalagi, sinyal di pasar keuangan yang tak kondusif tampak dari beberapa negara yang memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonominya. Sebutlah China dan Uni Eropa. "Jadi, kami ambil pembiayaan yang cukup agresif, mengambil kesempatan market yang positif dengan front loading dalam jumlah besar," katanya belum lama ini.

Kendati demikian, perlu diketahui bahwa kebijakan front loading dalam penarikan utang tidak dilarang dalam pengelolaan keuangan negara. Berbeda halnya dengan utang rumah tangga, misalnya, yang bijaknya ditarik hanya ketika dibutuhkan (just in time).

Menurut Piter Abdullah, ekonom Center of Reform on Economics (CORE), kebijakan front loading dalam penarikan utang pemerintah dapat dimaklumi. Pasalnya, selain untuk membiayai defisit APBN, front loading dalam jumlah besar juga diperlukan lantaran minimnya penerimaan negara untuk belanja dan membayar utang-utang jatuh tempo.

Bahkan, dia menilai tak bijak apabila membandingkan pengelolaan utang pemerintah saat ini dengan era sebelum krisis moneter 1998. Alasannya, kini pemerintah cukup baik dengan memitigasi risiko utang. Hal itu dibuktikan dengan peringkat surat utang dari beberapa lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P, Moody's, dan Fitch Ratings.

Pasar Obligasi

Selain itu, pasarobligasi Indonesia diyakini masih menjadi incaran para investor pada 2019 karena dukungan faktor kondisi ekonomi nasional yang membaik pasca pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Mata uang rupiah terjaga terhadap dolar AS (Amerika Serikat), inflasi cukup terkendali, serta sentimen hasil quick count pemilu yang sesuai ekspektasi membuat pasar obligasi kita masih dilirik investor," ujar Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat seperti dikutip dari Antara, pekan lalu.

Budi menambahkan perhatian pemerintah untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan turut direspons positif oleh pelaku pasar. "Perbaikan defisit menjadi faktor yang kuat bagi pasar SBN (surat berharga negara). Ditambah lagi, dengan sikap The Fed yang dovish," ujarnya.

Dia menilai sikap bank sentral AS (The Fed) yang cenderung menahan suku bunga acuan membuka peluang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga pada 2019.

"Kalau suku bunga BI diturunkan, pasar obligasi kita akan semakin menarik bagi investor. Likuiditas makin bagus dan investor asing akan menambah porsi kepemilikannya," ujarnya.

Budi menambahkan minat investor terhadap kepemilikan obligasi juga tidak lepas dari predikat investasi Indonesia yang berada di level investment grade (layak investasi). "Dampak positif obligasi akan diikuti pasar saham yang juga akan ikut naik," katanya.

Sentimen lanjutan yang akan menjadi perhatian investor ialah jajaran menteri yang akan dipilih calon presiden yang menang dalam pilpres. Terkait hal ini, ia berharap transaksi berjalan membaik dengan fokus para menteri ekonomi untuk mendorong industri manufaktur guna menjaga kepercayaan investor, terutama terhadap instrumen obligasi dalam negeri.

"Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada komoditas, harus mendorong manufaktur. Negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sudah berkembang manufakturnya," tutur Budi.

Manufaktur akan menjadi salah satu kunci memperbaiki defisit transaksi berjalan. Dia meyakini industri manufaktur yang berkembang akan mendorong kinerja ekspor Indonesia lebih berkualitas. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Kemenhub Diminta Kembangkan Logistik Dukung Pertumbuhan

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersungguh-sungguh mengembangkan transportasi logistik guna mendukung…

Wapres : RUU Pertanahan Berpihak Pada Semua Unsur

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan rancangan undang-undang (RUU) tentang pertanahan dibuat untuk kepentingan semua pihak, baik…

Perluasan Posisi TKA Perlu Diikuti Transfer Pengetahuan

  NERACA Jakarta – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai perluasan posisi atau jabatan tenaga kerja asing dalam sektor-sektor industri terutama…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DIALOG KEPALA NEGARA DENGAN KALANGAN PENGUSAHA - Presiden: Ancaman Resesi 1,5 Tahun ke Depan

Jakarta-Presiden Jokowi terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi dalam 1-1,5 tahun ke depan. Karena, menurut…

Dituntut Inovasi dan Bersaing Global - Pengusaha Muda Jangan Bergantung Proyek Pemerintah

NERACA Jakarta – Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sangat diperlukan khususnya para pengusaha muda. Hanya saja, peran…

Kemenhub Diminta Kembangkan Logistik Dukung Pertumbuhan

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersungguh-sungguh mengembangkan transportasi logistik guna mendukung…