Pengembangan Mobil Listrik Perlu Lebih Difokuskan ke MPV dan SUV - Riset Akademik

NERACA

Jakarta – Kalangan akademisi memaparkan sejumlah rekomendasi pengembangan mobil listrik di Indonesia, di antaranya fokuskan penerapan teknologi hibrid, plug in hybrid, maupun baterai pada dua jenis kendaraan terlaris yaitu mobil serba guna (MPV) dan sport (SUV).

"Pasar kendaraan kita didominasi MPV sekitar 32 persen dan SUV 17," kata Ketua Tim Teknis Mobil Listrik Nasional (Molina) Agus Purwadi pada pemaparan kesimpulan hasil Riset Komprehensif Electrified Vehicle dengan Melibatkan Perguruan Tinggi, di Jimbaran, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta.

Ia mengatakan MPV merupakan kendaraan yang cocok dengan selera masyarakat Indonesia karena bisa memuat banyak penumpang dan SUV yang selain semakin disukai masyarakat Indonesia juga merupakan tren dunia. Karena itu, lanjut dia, kedua jenis tersebut paling tepat dikembangkan untuk program mobil listrik atau electrified vehicle. "Toyota Prius itu walaupun bagus, tidak cocok untuk pasar Indonesia, karena harganya 'middle up'. Indonesia yang sejuta umat, seperti Avanza," katanya.

Pengembangan teknologi listrik baik berbasis hibrid, plug in hybrid, maupun baterai, untuk MPV dan SUV, menurut dia, juga akan menyelesaikan problem borosnya pemakaian BBM untuk transportasi di Indonesia.

Agus juga menyebut bahwa pengembangan mobil listrik berbasis teknologi hibrid lebih tepat saat ini, sebelum langsung ke teknologi kendaraan berbasis listrik penuh yang menggunakan baterai (battery electric vehicle/BEV) mengingat infrastruktur stasiun pengisian listrik umum (SPLU) belum masif dan pengisian baterai mobil listrik di rumah juga belum siap. "Riset kami, kalau langsung ke BEV maka dampaknya tidak besar, hanya 6,4 persen pemakainya, karena infrastrukturnya belum siap," katanya.

Ia juga meminta agar pengembangan mobil listrik juga fokus pada harga yang terjangkau, mulai dari Rp200 jutaan. "Kalau itu bisa, pasti permintaannya luar biasa. Kalau harganya (mobil listrik) Rp600 jutaan tidak banyak yang beli," kata Dosen Teknik Elektro ITB itu.

Sementara itu, Akademisi dari LPEM UI Riyanto mengatakan mobil listrik dengan teknologi hibrid (hybrid electric vehicle/HEV) dan plug in hybrid electric vehicle (PHEV) memiliki keunggulan dalam biaya operasional dibanding mobil konvensional berbasis bensin maupun BEV. "Keunggulan BEV biaya perawatannya paling murah, begitu juga dengan biaya sosialnya, karena paling rendah emisi karbonnya," kata Riyanto.

Sebelumnya, pemerintah siap memacu ekspor industri otomotif dengan harmonisasi skema Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dalam aturan baru ini, PPnBM tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, namun pada emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Semakin rendah emisi, semakin rendah tarif PPnBM kendaraan. Skema itu tengah dikonsultasikan oleh pemerintah pada parlemen.

“Insentif baru yang dikeluarkan pemerintah ini disederhanakan menjadi berbasis emisi. Skema harmonisasi ini diharapkan bisa mengubah kendaraan produksi dalam negeri menjadi rendah emisi, meningkatkan investasi dan memperluas pasar ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/3).

Menurut Airlangga, dalam aturan baru, pemerintah mengusulkan supaya prinsip pengenaan PPnBM melihat semakin rendah emisinya maka semakin rendah tarif pajaknya. Berbeda dengan aturan sekarang yang mempertimbangkan besaran kapasitas mesin mobil.

Harmonisasi skema PPnBM ini sekaligus memberikan insentif produksi motor dan mobil listrik di Tanah Air, sehingga PPnBM menjadi nol persen. Bila dalam aturan sebelumnya insentif hanya diberikan untuk kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau (KBH2), dalam aturan baru ini insentif diberikan kepada Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) atau kendaraan bermotor kategori beremisi karbon rendah.

Selain itu, kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang mengadopsi motor listrik dan baterai untuk peningkatan efisiensi, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang dayanya dapat diisi ulang di luar maupun di luar kendaraan, dan Flexy Engine.

Airlangga mengatakan, perubahan skema PPnBM ini diproyeksikan berlaku pada tahun 2021. Hal tersebut mempertimbangkan pada kesiapan para pelaku usaha. Dengan tenggat waktu dua tahun, pelaku usaha akan mampu melakukan penyesuaian dengan teknologi atau bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif PPnBM yang lebih rendah lalu pelaku usaha baru bisa mendapatkan kepastian berusaha.

“Kami sudah berdiskusi dengan para pelaku usaha. Mereka sudah minta waktu dua tahun untuk menyesuaikan. Pabrikan Jepang yang sudah eksisting di industri otomotif sudah siap, juga pabrikan dari Eropa,” tuturnya.

Airlangga menuturkan, pertumbuhan industri otomotif di Tanah Air sangat meyakinkan dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor industri nonmigas sebesar 9,98 persen. Data ekspor kendaraan bermotor roda dua menunjukkan tren kenaikan sebesar 53 persen dan 44 persen pada 2016-2018.

BERITA TERKAIT

Perlu Rekonsiliasi Nasional

Hari pemungutan suara telah dilewati dengan berbagai berita, hal tersebut menandakan bahwa sesuai UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,…

Menteri Perhubungan - Mudik Harus Berjalan Lancar dan Aman

Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Mudik Harus Berjalan Lancar dan Aman Bandarlampung - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan…

Stabilitas Ekonomi Jangka Pendek Juga Perlu Diperhatikan

    NERACA   Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Abra Talattov menilai bahwa…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Akuakultur - KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

NERACA Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang…

Rekind Langgar Kontrak, PAU Tempuh Jalur Hukum

NERACA   Jakarta - PT Panca Amara Utama (PAU) membantah semua klaim sepihak dan tidak berdasarkan fakta yang disampaikan oleh…

Pengusaha Optimistis Regulator Dukung Industri

NERACA Jakarta – Pelaku usaha mengaku optimistis dengan hasil pemilihan umum yang baru dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pemerintah…