Bank Asing Mulai Kena Imbas Negatif - Pembatasan DP Kredit KPR/KKB

NERACA

Jakarta – Kelompok bank asing asal Negeri Jiran, CIMB Group dan Malayan Banking (Maybank) akan terkena dampak negatif terkait pembatasan uang muka (down payment/DP) yang tinggi bagi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). "CIMB Group mendapatkan kontribusi laba besar dengan operasionalnya di Indonesia dimana mencapai 29% dan bakal terpengaruh lebih besar dibandingkan dengan Maybank yang hanya 5%," kata riset UOB KayHian yang dikutip dari The Star, Rabu (21/3/2012).

Menurut riset tersebut, kedua bank itu mempunyai saham besar di perbankan Indonesia yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) dibawah CIMB Group dengan total kepemilikan 97,9% dan Maybank yang memiliki 97,5% saham PT Bank Internasional Indonesia (BII).

Aturan Bank Indonesia yang akan berlaku 15 Juni 2012 “mewajibkan” nasabah bank harus menempatkan uang muka 30% untuk KPR dengan rumah seluas 70 m2 dan sepeda motor 25% serta mobil pribadi 30%. "Pinjaman yang lebih rendah untuk rasio nilai (Loan to Value/LTV) memang untuk mengurangi kemungkinan bubble (gelembung) kredit di sektor properti dan mobil," jelas UOB KayHian.

Pertumbuhan pembiayaan KPR di Indonesia mencapai 33,1% di Januari 2012 sementar itu KKB mencapai 25,1% di bulan yang sama. CIMB Niaga sendiri pertumbuhan KKB-nya mencapai 9% yang memang tidak begitu agresif dibandingkan industri yang mencapai 20-30%. Tetapi secara keseluruhan bakal terpengaruh.

Sementara itu, DBS Group melihat PT Bank Danamon Tbk (Danamon) yang ternyata bakal terkena dampak lebih besar. Pasalnya 41% KKB Danamon disalurkan melalui anak usahanya Adira Finance. "Pada dasarnya, KKB akan menghadapi tekanan lebih dari KPR ketika aturan berlaku, mungkin reaksi spontan yang akan ditimbulkan,'' kata Lim Sue Lin dalam laporan DBS Group.

Ia juga menambahkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga bakal mengakibatkan penurunan permintaan KKB. “BI berhati-hati untuk menghindari gelembung di sektor properti dan otomotif dimana pertumbuhan mendekati 30%,'' tambah Lim.

Ditempat terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berharap kebijakan pemerintah untuk menaikkan uang muka (down payment/DP) kendaraan bermotor tidak akan mempengaruhi industri automotif di Indonesia. "Saya harapkan ini tidak menganggu industri automotif, terutama kendaraan. Katakanlah gejala mungkin pengaruh dari kurang lancarnya pembayaran. Saya berharap dengan menaikan ini tidak sama sekali mengganggu pertumbuhan sektor automotif kita," paparnya

Untuk pembayaran kredit perumahan, Hatta menilai bahwa hal tersebut haruslah dipermudah terutama untuk kalangan masyarakat bawah dan juga untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Kalau perumahan memang seharusnya ada upaya memberikan satu kemudahan bagi perumahan-perumahan yang betul-betul diperlukan seperti tipe-tipe kecil 36 untuk PNS dan masyarakat kelas bawah," paparnya. **cahyo

Related posts