Belum Ada Rencana Menaikkan Harga BBM - Pemerintah Minta Jangan Panik

Pemerintah Minta Jangan Panik

Belum Ada Rencana Menaikkan Harga BBM

Jakarta—Kelangkaan BBM disejumlah daerah di Indonesia menimbulkan issu akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Namun issu itu dibantah pemerintah dan masyarakat diminta tak mempercayainya. "Tak akan ada kenaikan BBM, jadi masyarakat nggak perlu panik," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh kepada wartawan di Jakarta,9/3.

Menurut Darwin, pemerintah hingga kini punya agenda menaikan harga BBM. Meski harga minyak dunia terus melonjak. Karena itu tidak perlu memborong BBM di SPBU. Maka sebaiknya membeli BBM sesuai kebutuhan. "Janganlah menimbun. Kita harus berhemat menggunakan BBM, itu merupakan sikap yang bijaksana," tambahnya.

Namun demikian, kata Darwin, masyarakat diminta jangan boros menggunakan BBM."Untuk itu, masyarakat harus mendukung komitmen pemerintah dengan menggunakan BBM secara normal,” tegasnya.

Yang jelas, lanjut Darwin, pemerintah tetap berkomitmen dan menjaga kestabilan pasokan BBM di seluruh tanah air guna menghindari gejolak. “Karena pemerintah komit untuk sediakan BBM, dalam situasi gejolak harga minyak seperti ini kita harus mengupayakan agar gangguan faktor ekternal tidak berdampak berlebihan," ucapnya.

Lebih jauh kata Darwin, kenaikan harga minyak Indonesia (ICP/Indonesia crude price) saat ini masih 10% di bawah asumsi perhitungan APBN 2011 yang sebesar US$ 80 per barel. Karena itu harga BBM tak akan dinaikkan. “"Pada waktunya, kita akan lihat yang dibicarakan di APBN-P. Namun perlu dilihat juga dari sisi lain, memang masalah ini kita selalu melihatnya ke rata-rata ICP, tapi coba kita lihat modal positif kita,”:urainya.

Jadi, lanjut Darwin, untuk sementara ini masih kokoh. Karena ditopang cadangan devisa negara yang cukup banyak. “Sekarang ini cadangan devisa kita sudah naik ditambah juga dengan nilai kurs kita menguat. Maka itu, kita tetap berusaha agar tidak ada pemakaian berlebih di sini, harus mencapai target kuota," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menilai langkah menaikan harga premium disertai cash back merupakan solusi paling tepat bagi pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Rusman, opsi pertama yakni menaikkan harga BBM sebesar Rp500 memang merupakan opsi dengan dampak terbesar. Di mana ada dampak langsung dan tidak langsung, sedangkan jika pembatasan sifatnya hanya pada dampak langsung.

Namun jika dimbangi dengan cash back, menurut Rusman, moral hazard tidak akan terjadi. Alasannya adalah karena cash back yang diberikan nantinya akan menekan sektor-sektor produksi yang menggunakan angkutan umum. **cahyo

BERITA TERKAIT

RENCANA PENURUNAN BATAS TRANSAKSI TUNAI

Petugas menata tumpukan uang rupiah di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (18/4). Pemerintah dan Bank Indonesia mempertimbangkan untuk menurunkan…

Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta - PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…

Tol Laut Yang Belum Sesuai Harapan

  NERACA   Jakarta – Pemerintah memiliki program tol laut. Namun begitu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti salah satu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

321 Ribu Wajib Pajak Badan Telah Laporkan SPT

      NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan sebanyak 321 ribu Wajib Pajak Badan sudah…

Air Minum Kemasan Tercemar Mikroplastik

      NERACA   Jakarta - Baru-baru ini dunia kesehatan dikejutkan dengan kabar tercemarnya air minum kemasan oleh partikel…

Pemerintah akan Bagikan Sertifikat Lahan Secara Masal pada Juni

  NERACA   Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menargetkan pembagian sertifikat lahan masyarakat…