NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien mengungkap banyaknya bank sampah yang berhenti beroperasi karena tidak terkoneksi dengan pabrik daur ulang sampah. "Tanpa koneksi dengan pabrik daur ulang, bank sampah ya tidak dapat uang," kata Rosa, seperti dikutip Antara, kemarin.

"Bila sudah terkoneksi ya bisa sangat menguntungkan, contohnya salah satu bank sampah di Jakarta Barat yang telah berdiri selama 1,5 tahun bisa beromzet sekitar Rp7 miliar," katanya. Tanggung jawab untuk membantu menghubungkan bank sampah dengan pabrik-pabrik daur ulang, menurut dia, ada di tangan pemerintah pusat hingga daerah.

Rosa juga menjelaskan bahwa KLHK sedang mengidentifikasi bank-bank sampah yang masih hidup dan sudah berhenti beroperasi. Pemerintah, menurut dia, ingin membantu bank-bank sampah yang mati supaya bisa beroperasi kembali serta menjalankan peran dalam pengelolaan sampah.

Menurut Rosa sekarang ada sekitar 7.000 bank sampah di seluruh Indonesia. "Nasabahnya dapat mencapai ratusan ribu orang," katanya. Dengan nasabah yang sedemikian banyak, ia mengatakan, perputaran uang di bank-bank sampah tersebut sampai miliaran rupiah per tahun. 

Dalam kesempatan lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan akan mengurangi sampah hingga 30% pada tahun 2025. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lawin Bastian mengatakan, KLHK menargetkan akan mengurangi sampah hingga 30 persen pada 2025. "KLHK menargetkan mengurangi sampah sebesar 30% pada 2025," kata Lawin.

Lawin bilang, saat ini KLHK tengah melakukan kampanye dan sosialisasi kepada Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan bank sampah. Serta mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. KLHK menyebutkan, saat ini sudah ada 14 kabupaten/kota melarang penggunaan kantong plastik, diantaranya Banjarmasin, Bogor, dan Bali.

Direktur Marine WWF Indonesia Imam Musthofa meminta, produsen makanan maupun minuman mulai mempertimbanglan untuk mengurangi penggunaan kemasan berbahan plastik. Tidak hanya itu, dia berharap pemerintah membuat peraturan yang berdampak untuk mengurangi penggunaan plastik. "Misalkan buat insentif kepada toko yang mengurangi plastik, pajaknya juga dikurangi," tutur Imam.