Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibayarkan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Sri Mulyani, kenaikan PBI tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan. "Kita udah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI-pemerintah," ujar Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).

Ia menyebut, besaran iuran PBI saat ini yang sebesar Rp 23 ribu kemungkinan akan bertambah. Namun, ia belum dapat memastikan jumlah kenaikan iuran PBI yang akan ditanggung. "Dari yang sekarang ini Rp 23 ribu menjadi lebih tinggi lagi. Tapi belum ditetapkan namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan," tambah dia.

Menurutnya, pemerintah masih akan melakukan kajian terhadap BPJS Kesehatan berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, pemerintah juga berencana menambah jumlah peserta PBI menjadi lebih dari 100 juta orang. "Juga jumlah penerimanya dinaikkan jadi di atas 100 juta orang," ucap Sri Mulyani.

Sekedar informasi, tahun lalu BPJS Kesehatan memberikan klaim Rp 94 triliun. Menurut data BPJS Kesehatan, setidaknya setiap bulan BPJS Kesehatan harus memberikan klaim Rp 8 triliun. Sedangkan dana iuran Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun tiap bulan. Jadi, setidaknya setiap bulan ada utang Rp 1 triliun. Untuk menutupi kerugian tersebut, ada berbagai langkah BPJS Kesehatan untuk mengurangi defisit anggaran. Salah satunya, bekerja sama dengan beberapa lembaga asuransi. Itu dilakukan untuk memilah siapa yang berhak memberikan klaim.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan beberapa lembaga yang melakukan penjaminan atau asuransi. Lembaga tersebut, antara lain, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabro, dan PT Taspen. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2018. “Sekarang masih koordinasi,” terangnya.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk melihat penyebab pasien masuk rumah sakit. Jika pasien terlibat kecelakaan lalu lintas, klaim bisa ke Jasa Raharja. Lalu, pasien yang dirawat karena kecelakaan kerja ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Dalam PMK tersebut diatur kasus apa saja yang mendapatkan klaim. Selain kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja, ada sakit karena kerja dan kasus lain yang membutuhkan layanan kesehatan. “Yang tidak bisa dibayarkan BPJS Kesehatan, bisa dibayarkan mereka (lembaga penjamin, Red),” ungkapnya.

Hasil pengkajian itu akan menghasilkan coding yang kemudian diinput rumah sakit untuk menentukan siapa yang berhak menanggung klaim. Yang terjadi selama ini, acap kali dobel klaim. Misalnya, untuk kasus kecelakaan lalu lintas, pasien mendapat klaim dari BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja. Hal tersebut menjadi pemborosan. Jika administrasi sudah rapi, negara diharapkan bisa berhemat. Menurut PMK yang diteken Oktober tahun lalu itu, diperkirakan negara bisa berhemat hingga Rp 300 miliar per tahun. “Sekarang belum berjalan. Koordinasi kan perlu,” kata Iqbal.

Dalam PMK No 141 Tahun 2018 juga diatur bagaimana antarlembaga bisa berkoordinasi dan saling tukar data. Data kepesertaan dipertukarkan, antara lain, untuk sinkronisasi nomor identitas peserta dan pemutakhiran data kepesertaan. Hal itu pernah dilakukan BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja pada awal tahun ini.

BERITA TERKAIT

Hindari Pikiran Sempit Atasi Defisit

Oleh: Sarwani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat akan perubahan cuaca yang sangat dinamis dengan potensi datangnya gejala El…

Pemerintah Buka Posko Pengaduan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR Tahun 2019. Posko…

Defisit Neraca Dagang - Pemerintah Dinilai Perlu Hati-Hati Sikapi Pengendalian Impor

NERACA Jakarta – Defisit neraca dagang Indonesia pada April 2019 merupakan yang tertinggi sejak April 2013, dimana angka defisit mencapai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menko Darmin Pastikan Kondisi Ekonomi Aman

  NERACA   Jakarta – Sepanjang selasa hingga rabu kemarin, situasi keamanan di kota Jakarta belum kondusif. Namun begitu, Menteri…

Sejumlah Brand Sukses Jadi Yang Pertama

    NERACA   Jakarta – Tras N Co Indonesia bekerjasama dengan Infobrand.id menghadirkan penghargaan kepada sejumlah brand yang terbukti…

Perusahaan Di Kawasan Industri Diminta Manfaatkan Tarif Premium Services PLN

    NERACA   Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan harapannya agar perusahaan-perusahaan yang berada…