Defisit APBN Capai Rp102 Triliun

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran kuartal I 2019 itu meningkat tipis dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,58 persen dari PDB. "Defisit kuartal I 2019 0,63 persen dari PDB, target defisit tahun ini 1,84 persen dari PDB," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, seperti dikutip Antara, kemarin.

Berdasarkan data Kemenkeu periode April 2019, realisasi defisit berasal dari selisih realisasi pendapatan negara yang lebih kecil dibandingkan belanja negara. Hingga akhir kuartal I 2019, realisasi pendapatan negara sebesar Rp350,1 triliun atau 16,17 persen dari alokasi Rp2.165,1 triliun. Penghimpunan pendapatan negara itu meningkat 4,9 persen dibandingkan periode sama di 2018.

Pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp248,98 triliun atau 15,78 persen dari target Rp1.577,6 triliun. Realisasi tersebut secara tahunan tumbuh 1,82 persen. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai yang melonjak 73,04 persen secara tahunan menjadi Rp30,97 triliun atau 14,83 persen dari target Rp208,82 triliun. Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun 1,47 persen menjadi Rp70,04 triliun atau. Penurunan ini terjadi karena merosotnya harga minyak dan komoditas lainnya selama kuartal I 2019.

Untuk belanja negara hingga kuartal I 2019 mencapai Rp452,06 triliun atau naik 7,75 persen secara tahunan. Belanja negara itu terkerek dari belanja pemerintah pusat yang meningkat 11,4 persen menjadi Rp260,7 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mencapai Rp191,33 triliun atau tumbuh 3,09 persen. Dalam pagu belanja pemerintah, terdapat kenaikan signifikan belanja bantuan sosial secara tahunan hingga 106,6 persen mencapai Rp36,9 triliun atau 38 persen dari pagu bantuan sosial APBN 2019 yang sebesar Rp224,41 triliun. Dengan selisih antara belanja dan pendapatan negara itu, defisit keseimbangan primer tercatat Rp31,38 triliun.

Lantas bagaimana dengan kondisi APBN 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan kas keuangan negara tahun depan lebih menitik beratkan pada pembangunan kualitas SDM, tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur. "Jadi kita menampung bagaimana menyusun baseline budget dulu, kemudian menghitung yang sifatnya prioritas dengan asumsi program di bidang SDM," kata Sri Mulyani di kompleks kepresidenan, Senin (22).

"Kemudian, infrastruktur tetap jalan dan pembangunan di daerah bencana. Itu semuanya masuk. Jadi kita koordinasi dan konsolidasi program pemerintah dan K/L agar anggaran tidak tumpang tindih," jelasnya. Pada tahun depan, pertumbuhan pendapatan negara akan berada di kisaran 10% - 13,5% dari potensi outlook pendapatan negara pada tahun fiskal 2019. "Jadi kita lihat penerimaan non migas, kita juga lihat dari PNBP terutama dari asumsi harga minyak dan kurs tentu akan sangat berubah. Finalnya nanti kita lihat dalam proposal ke DPR bulan Mei," katanya.

Sementara dari sisi belanja negara, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan akan tetap menjaga defisit tetap terjaga, meskipun beberapa program pemerintah lebih difokuskan dari sisi pengeluaran. "Kita tetap proposal defisit tidak membengkak. Defisit berkurang sedikit, namun ada realokasi. Pertama, belanja barang harus dikembalikan ke baseline 2017. Karena di 2018 ada belanja barang yang sifatnya event only," "Jadi satu kegiatan seperti Asian Games, Asian Para Games, IMF - World Bank Meeting, kemudian Pemilu, itu kan tidak berulang. Sehingga itu semua dihilangkan, kita memiliki baseline bersih," tuturnya.

BERITA TERKAIT

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…

Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek Baru 30%

    NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan hingga saat ini penggunaan angkutan umum di wilayah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cegah Kartel Perdagangan Nikel, Aturan Pertambangan Perlu Diperbaiki

NERACA Jakarta - Dugaan praktek kartel perdagangan nikel domestik oleh pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia kian meresahkan pengusaha…

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…