Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACA

Bogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah. "Melihat perjalanan empat tahun ini, Kementerian PUPR, yang bisa merealisasikan anggaran yang diberikan, (oleh karena itu) mungkin anggaran di kementerian lain yang masih ragu, dimasukkan ke PUPR," kata Presiden saat memberikan pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).

Menurut Kepala Negara, pembangunan infrastruktur masih akan terus dijalankan, terutama di daerah daerah yang minim infrastruktur seperti jalan dan kebutuhan air. "Belanja modal berbicara bahwa seluruh kabupaten dan provinsi memang kecenderungannya masih berkutat kepada infrastruktur, ada kekurangan di infrastruktur. Kebutuhan di infrastruktur itu baik jalan, juga masalah air. Oleh sebab itu, melihat perjalanan empat tahun ini, Kementerian PUPR, yang bisa merealisasikan anggaran yang diberikan," kata Presiden.

Dalam sidang kabinet yang digelar di Ruang Garuda Istana Bogor dan membahas ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 ini, poin utama yang ditekankan adalah belanja modal yang diperkuat dan ditingkatkan. "Semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggarannya betul-betul bisa direalisasikan," kata Presiden.

Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga mengurangi belanja barang sebanyak-banyaknya. "Ibu Menkeu (Sri Mulyani) agar dilihat pada tahun yang posisinya normal, 2017, sebagai patokan untuk dipaksa ke angka-angka itu," tegasnya. Sementara itu, saat dimintai keterangan setelah sidang kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rapat paripurna itu dalam rangka memulai penyusunan format RAPBN 2020.

Dia mengatakan sesuai peraturan pemerintah mengenai siklus anggaran, maka persiapan penyusunan RAPBN 2020 memang dimulai sejak Februari, dengan membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makronya dan rapat paripurna kali ini adalah dalam tahap menyusun pagu anggaran sementara untuk seluruh kementerian/lembaga. Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam sidang kabinet paripurna telah ada arahan dari Presiden mengenai apa-apa yang menjadi prioritas untuk anggaran pada 2020.

Arahan presiden, katanya, seluruh porsi kebijakan maupun instrumen digunakan, termasuk APBN dalam rangka memacu investasi dan ekspor. "Terutama bertumpu kepada bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur karena berdasarkan pertumbuhan dan berbagai program yang kita lihat di masyarakat. Kebutuhan infrastruktur apakah itu dalam bentuk jalan raya, air, sanitasi, listrik, itu yamg masih diusahakan di berbagai tempat," katanya.

Kedua, lanjut Sri Mulyani, Presiden meminta anggaran diefisienkan, terutama dari sisi belanja barang dalam rangka memfokuskan anggaran untuk kebijakan pembangunan, terutama belanja modal dan belanja yang berhubungan dengan SDM dan infrastruktur. Ia juga mengatakan bahwa arahan presiden adalah efisiensi birokrasi harus dilakukan, termasuk upaya mendorong investasi dan ekspor melalui berbagai macam insentif, yaitu fiskal yang bisa dilakukan maupun dari sisi pelayanan untuk memberi kemudahan kepada investor.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hongkong

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI Mengabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong…

Membawa Produk Daur Ulang Plastik ke Kancah Internasional

    NERACA   Jakarta - Diaspora dan Desainer Indonesia Mey Hasibuan membawa kasil karyanya yang didominasi dengan bahan sampah…

Proteindotama Cipta Pangan Ingin Tambah 325 Outlet Baru

    NERACA   Jakarta – PT Proteindotama Cipta Pangan dengan tiga brand kulinernya di kategori ayam goreng seperti C’Bezt…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Raih Juara DSSC 2019, Tiga Tim SMK Berkesempatan ke Italia

    NERACA   Jakarta - Kompetisi Dekkson SMK Sales Championship (DSSC) 2019 telah memasuki babak final akhir. Lebih kurang…

Menkumham Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022

    NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat…

Pameran IEAE 2019 Targetkan Nilai Transaksi US$1 Juta

    NERACA   Jakarta - Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics &…