Pilpres 2019: Benahi Ekonomi, Hapus Oligarki

Oleh: Sarwani

Pilpres 2019 usai sudah. Indonesia akan memiliki presiden hasil pilpres pada Oktober tahun ini. Banyak harapan yang dipikulkan ke pundaknya, sekaligus pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, amanah yang tidak ringan.

Ketidakpastian perekonomian internasional sebagai dampak perang dagang AS dan China, melambatnya pertumbuhan ekonomi global, defisit transaksi berjalan, deindustrialisasi, merosotnya investasi asing, dan ketergantungan pada ekspor komoditas menempatkan Indonesia dalam situasi yang sangat menantang.

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini sebesar 3,3 persen berdasarkan perhitungan Dana Moneter Internasional yang dirilis pada April tahun ini, sementara Bank Dunia memperkirakan lebih rendah lagi sebesar 2,9 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan hasil koreksi dari perkiraan sebelumnya masing-masing 3,5 persen dan 3 persen.

Prediksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya akan berdampak pada perdagangan global. Padahal Indonesia membutuhkan peningkatan perdagangan untuk mengerek ekspor, sekaligus memperbaiki neraca perdagangan yang terseok-seok dalam beberapa bulan terakhir. Apakah kondisi perekonomian global ini akan semakin mempersulit upaya pemerintah menggenjot ekspor?

Di sisi lain, ekspor memerlukan investasi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis nilai investasi yang justru di bawah target. Realisasi investasi pada 2018 mencapai Rp721,3 triliiun, di bawah target pemerintah sebanyak Rp765 triliun, atau sebesar 94,3 persen dari target. Selain itu, indeks daya saing RI belum beranjak membaik di posisi 45 dari 140 negara. Mengapa Indonesia masih tertahan di posisi tersebut? Faktor apa yang menghambatnya?

Apakah melesetnya target investasi tersebut terkait dengan persoalan kultural dan struktural yang masih bercokol dalam praktek bisnis di Tanah Air? Apakah pemerintah dapat membenahi masalah intervensi dan oligarki penguasa dan pengusaha, dan tata kelola investasi besar yang ditengarai sarat dengan praktek penggelembungan nilai proyek (mark-up)?

Persoalan mendasar tersebut jika tidak dibenahi akan membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan dananya. Bukankah mereka membutuhkan perlakuan yang sama, ketegasan sikap, kepastian, dan bebas dari ekonomi biaya tinggi?

Bergelut dengan pembenahan struktural agar upaya mendorong ekspor bisa berjalan dengan baik, perlu dibarengi juga dengan kebijakan impor yang memberikan perlindungan kepada petani sebagai aktor ekonomi mikro. Kebijakan impor serampangan—membeli komoditas seperti beras, jagung, atau garam dari luar negeri pada saat panen di dalam negeri—justru mencekik petani.

Alih-alih melindungi kepentingan konsumen dari kenaikan harga yang tinggi, petani dibuat rugi dengan penurunan harga di bawah biaya pokok produksi. Apakah pemerintahan yang akan datang dapat mengatasi problem klasik ini? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

AKIBAT AKSI DEMO 22 MEI 2019 - Aprindo: Pengusaha Mal Rugi Rp1,5 Triliun

Jakarta-Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan, kerugian pusat perbelanjaan atau mal di kawasan Jakarta yang menutup kegiatan operasionalnya karena demo…

MK Dahulukan Perkara Sengketa Hasil Pilpres 2019

MK Dahulukan Perkara Sengketa Hasil Pilpres 2019 NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyatakan pihaknya…

Bagikan Dividen Rp 298,4 Miliar - Saratoga Berharap Bisnis Pulih Pasca Pilpres

NERACA Jakarta – Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) menetapkan dividen senilai…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Merajut Ekonomi Politik

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Kejadian 22 Mei seolah menjadi sangat menakutkan ketika ada…

Strategi Ekspansif Tidak Tampak di RAPBN 2020

Oleh: Tauhid Ahmad, Mantan Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta Tema kebijakan fiskal 2020 adalah Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi…

Belajar dari Pemblokiran Beberapa Media Sosial

  Oleh : Rahmat Yulianto, Pegiat Media Sosial     Pemilu 2019 merupakan ajang pesta demokrasi yang tidak terimunisasi dari…