Tunda Pemberlakuan NJOP di Bawah Rp 1 Miliar

Rencana Gubernur DKI Anies Baswedan akan memberlakukan kembali aturan PBB untuk NJOP di bawah Rp 1 Miliar hendaknya dipertimbangkan dulu. Jangan diberlakukan mulai tahun 2020, mengingat kondisi ekonomi sebagian warga pemilik rumah di bawah Rp 1 Miliar saat ini memprihatinkan. Kalaupun akan diberlakukan pemungutan kembali, kami usulkan mulai tahun 2025. Gubernur DKI perlu perhatikan kondisi ekonomi kerakyatan masih belum cerah.

Sulaiman Kadir, Jakarta Pusat

BERITA TERKAIT

Tunda Bagikan Dividen - BSDE Patok Pertumbuhan Konservatif

NERACA Tangerang– Meskipun ada keyakinan bisnis properti tahun ini masih tumbuh positif, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) masih mematok…

GEMA Kantungi Kontrak Rp 475 Miliar

Hingga April 2019, PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA) berhasil mengantongi kontrak senilai Rp475 miliar. Sekretaris Perusahaan Gema Grahasarana, Ferlina Sutandi…

Tingkatkan Kapasitas Produksi - Impack Anggarkan Capex Rp 188 Miliar

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) tahun ini menyiapkan belanja modal sebesar Rp 188…

BERITA LAINNYA DI SURAT PEMBACA

Gerai ATM BNI di Summarecon Bekasi

Penutupan gerai ATM BNI di mal Summarecon Bekasi jelas sangat merugikan kami sebagai nasabah BNI. Pasalnya, sekarang kami kesulitan setor…

Apakah Ada Larangan Memotret di KRL?

Kami pernah melihat petugas Patwalka menegur penumpang saat memotret di dalam gerbong KRL Commuterline rute Bekasi-Jakarta. Padahal aturan yang terpasang…

Perjalanan KRL Selalu Terlambat

Kami bingung hampir setiap hari perjalanan KRL Commuterline selalu terlambat. Padahal jalur double double track (DDT Jatinegara-Cakung sudah selesai, sehingga…