Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April nanti tinggal menghitung hari. Maka tidak heran aksi mahasiswa menolak kebijakan kenaikan BBM pun terus bertubi-tubi datang dari berbagai pelosok di daerah. Dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, mahasiswa paling lantang dan berada terdepan menyuarakan soal BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat, memiskin rakyat secara struktural hingga upaya menjatuh kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Memang bicara soal kenaikan BBM memberikan implikasi yang sangat besar terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian kelas bawah. Pasalnya, kebijakan kenaikan BBM memberikan multiplaier effect terhadap kenaikan harga sembako. Maka alasan inilah yang dikeluhkan masyarakat hingga pelaku usaha.

Atas dasar pertimbangan itulah, baik buruh, mahasiswa, rakyat dan pelaku usaha satu suara menolak kenaikan BBM. Namun sebaliknya, bila BBM tidak dinaikkan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bakal jebol harus menanggung besarnya subsidi yang harus dikeluarkan.

Tentunya bicara kenaikan BBM harus disikapi dengan bijak dan termasuk bagaimana menyampaiannya kepada pemerintah sebagai policy maker. Selama ini, aksi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa sudah melupakan intelektualnya, sehingga caranya terkadang tidak elok dengan merugikan kepentingan rakyat. Alhasil, cara seperti inilah yang kurang mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Namun hal yang tidak elok lagi apabila benar isu rektor perguruan tinggi disogok oleh pemerintah lantaran diminta untuk mengintervensi mahasiswa agar tidak melakukan orasi menolak kenaikan harga BBM. Sungguh ini bukanlah sifat seorang pimpinan perguruan tinggi yang harus menggadaikan institusinya hanya untuk kepentingan pribadi.

Sejatinya, perguruan tinggi sebagai tempat menciptakan para intelektual muda dituntut menjaga sikap jujur dan integritas tinggi dalam mengawal kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak lagi berpihak pada rakyat. Karena bagaimanapun perguruan tinggi dan juga mahasiswa sebagai agen perubahan masih menjadi harapan masyarakat luas.

Selain itu pemerintah juga perlu untuk duduk bareng dengan para mahasiswa bagaimana memberikan pemahaman soal kenaikan BBM dan solusinya agar bisa diselesaikan. Bukan sebaliknya, pemerintah hanya melakukan komunikasi satu arah melalui pertemuan para rektor perguruan tinggi se-Indonesia hanya untuk memberikan kuliah soal alasan kenaikan BBM.

Begitu juga sebaliknya, sebagai masyarakat berpendidikan tinggi harus menjaga integritas perguruan tinggi dan tidak mudah disogok Rp 600 juta, konon rumor hanya untuk mengikuti kemauan pemerintah dan mengorbankan nilai akademisinya. Oleh karena itu, bobroknya negara ini bila para akademisi dan para intelektual sudah tidak bisa dijadikan suri tauladan para mahasiswa ditengah krisisnya suri tauladan dari pemimpin.

Bagaimanapun juga sikap kritis dan konsistensi para akademisi baik mahasiswa dan rektor sangat diperlukan bangsa ini untuk mengawal kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak berpihak pada rakyat.