APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial. "Terkait penyusunan pagu indikatif 2020, perlu saya ingatkan, yang pertama untuk kesinambungan pembangunan kita harus fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial, menyambung apa yang kita mulai 2019," kata Presiden dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (22/4).

Presiden menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020 yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan, para menteri Kabinet Kerja serta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Kita harus memastikan bahwa tahapan kerja teknokratik dalam penyusunan RAPBN 2020 tetap berjalan, 2019 sudah mulai," tambah Presiden. Presiden mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi pada 2020 akan semakin meningkat dan tidak mudah. "Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus berubah secara dinamis dan terus bergerak," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, kuncinya adalah peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi Indoneia. "Terutama dua hal yang sudah sering saya sampaikan, investasi dan ekspor, karena itu APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang rata, dan berkeadilan," jelas Presiden.

Rencana anggaran untuk 2020 juga harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan. "Hal yang paling utama harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya," tambah Presiden. Dalam sejumlah pernyataan, Presiden juga mengatakan pada 2020 pemerintah akan memulai program tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, prinsip penyusunan RAPBN 2020 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) oleh Bappenas. Selain itu, ujar Sri, fokus pembangunan mulai mengarah pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bergeser dari prioritas sebelumnya yakni infrastruktur. Sejalan dengan ini, dalam RAPBN 2020 juga mulai dibahas mengenai sejumlah program unggulan Jokowi seperti adanya kartu-kartu bantuan sosial baru, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako Murah.

Ini masih tahap awal mengenai desain kami ke depan. Sebetulnya penekanannya lebih ke jangka menengah karena ini dikaitkan dengan RPJMN. Itu (kartu baru Jokowi) salah satu yang jadi isu atau pertimbangan dalam desain RAPBN 2020," jelas Sri Mulyani, bulan lalu. Prioritas pembangunan SDM yang dimaksud pemerintah, ujar Sri, sebetulnya sudah diimplementasikan dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat UU. Hanya saja, porsi belanja di masing-masing bagian yang akan diatur lagi oleh pemerintah pusat. Misalnya, porsi belanja pendidikan untuk kementerian, lembaga, hingga daerah nantinya akan kembali diatur.

"Atau ada penekanan tertentu seperti yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan untuk dukung produktivitas dan skill. Masalah vokasi siapa yang melakukan dan desainnya seperti apa, itu yang lebih ditekankan, bukan kepada jumlahnya," ujar Sri. Sri memandang, program-program yang diusung Jokowi dan prioritas pembangunan yang mengarah kepada pembangunan SDM tidak akan memberatkan APBN.

Alasannya, pemerintah tetap berhati-hati dalam menyusun pos-pos belanja termasuk pengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial dan pendidikan. Kalau ditilik dari jumlah anggaran yang akan dikucurkan, Sri menilai angkanya akan naik seiring dengan tubuh APBN yang semakin membesar. "Tentu anggaran pendidikan juga akan meningkat karena 20 persen dari total anggaran akan meningkat juga. Kami akan tetap, kan APBN secara besar akan tetap dijaga secara hati-hati," katanya.

BERITA TERKAIT

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…

Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek Baru 30%

    NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan hingga saat ini penggunaan angkutan umum di wilayah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cegah Kartel Perdagangan Nikel, Aturan Pertambangan Perlu Diperbaiki

NERACA Jakarta - Dugaan praktek kartel perdagangan nikel domestik oleh pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia kian meresahkan pengusaha…

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…