JELANG RAMADHAN HARGA TIKET PESAWAT MASIH MAHAL - Menhub Panggil Operator Maskapai Soal Tiket

Jakarta-Harga tiket pesawat mahal saat ini masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadhan 2019, moda udara diprediksi masih jadi primadona bagi para pemudik. Karena itu, Menhub akan memanggil operator maskapai penerbangan pekan ini untuk memastikan harga tiket pesawat terjangkau bagi masyarakat saat momentum libur Idul Fitri, mengingat hal ini merupakan bagian dari langkah persiapan angkutan lebaran tahun ini. Menhub juga akan memanggil operator maskapai pada pekan ini.

NERACA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, minggu ini akan mengundang maskapai penerbangan untuk bahas tarif pesawat yang masih mahal. "Minggu ini, akan kita undang maskapai untuk membicarakan soal tiket pesawat yang masih mahal, bagaimana bisa mengatur harga yang pantas untuk kalangan tertentu yang ingin menggunakan moda udara, tanpa mengorbankan kinerja maskapai," ujarnya di Jakarta, Senin (22/4).

Dalam rapat koordinasi (Rakor) kesiapan angkutan Lebaran 2019 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepolisian, dan asosiasi angkutan, merupakan rapat koordinasi awal sebagai pijakan rapat khusus dengan masing-masing sektor terkait yang akan dijadwalkan berikutnya.

Budi mengungkapkan angkutan pesawat masih menjadi salah satu andalan bagi pemudik. Hal itu mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Berdasarkan perkiraan Kemenhub, total penumpang angkutan udara selama periode mudik tahun ini mencapai 5,78 juta orang atau sekitar 22,83 juta orang perkiraan total pemudik. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pemudik angkutan udara meningkat 3,17%.

Meskipun jumlah penumpang angkutan udara naik, Budi memperkirakan sebagian kecil masyarakat ada yang beralih ke moda transporatasi darat. Selain karena tingginya harga tiket, beroperasinya tol Trans Jawa juga menjadi salah satu faktor. "Angkutan udara tetap akan menjadi primadona meskipun akan bergeser karena tingginya tarif," ujarnya.

Selanjutnya, Budi mengingatkan seluruh maskapai untuk melakukan persiapan dengan melakukan pengecekan kondisi armada. Selain itu, pengecekan kesiapan pilot juga perlu dilakukan misalnya dengan melakukan tes narkoba maupun pengecekan lain.

Sebelumnya, maskapai Garuda Indonesia (BUMN) sudah mencoba untuk turunkan harga tiket hingga 50%. Namun, harga tiket masih dirasakan cukup mahal. Akhirnya, sebagian besar penumpang memilih moda lain dan jumlah penumpang pesawat mengalami kemerosotan.

Budi mengaku memiliki opsi untuk kembali menurunkan harga tiket pesawat di tingkat maskapai penerbangan. Menurut dia, ada dua opsi yang nantinya bakal dilakukan Kementerian Perhubungan dalam menyesuaikan harga tiket pesawat sesuai dengan sub-harga yang telah disepakati. "Kita cari solusinya. Apakah kita menetapkan sub-price atau kita menurunkan batas atas. Mana yang secara legal memang dimungkinkan," ujarnya.

Menurut Menhub, salah satu penyebab masih mahalnya tiket pesawat yang ditawarkan oleh sejumlah maskapai pun tidak lepas dari aksi korporasi. Sehingga, tarif batas atas selama ini yang dipakai oleh sejumlah maskapai tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Atas dasar itulah, Budi menuturkan akan mendalami dan mengkaji kembali mengenai tarif batas atas sejumlah maskapai. "Masalahnya kan mereka kan upaya untuk membuat bisnisnya lebih baik, sehingga dia tidak melanggar UU karena dia sesuai dengan tarif batas atas. Saya kemarin sifatnya imbauan untuk menetapkan sub-price. Tampaknya, imbauan itu tidak dipenuhi secara maksimal. Itu yang akan didiskusikan lagi," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Budi mengungkapkan, rata-rata tarif batas atas maskapai saat ini berada di kisaran 80, 90, hingga 100%. Pihaknya pun akan mencoba mengusulkan menurunkan tarif batas atas tersebut setara dengan 80%, kemudian diikuti oleh tarif batas tengah dan bawah.

"Sebagai contoh aja, kalau yang paling atas menetapkan average-nya 80%. Average ya. Terus middle itu katakanlah average 65%. Paling bawah 60-50%. Jadi itu tercipta. Jadi ruang yang harganya 50-55% itu ada. Ini harapan, ini umpama lah. Jadi belum fix," katanya.

Setengah Hati

Sebelumnya Budi mengatakan, Garuda Indonesia setengah hati atau tidak tulus dalam melakukan penurunan harga tiket pesawat. Bahkan dia menilai, maskapai pelat merah tersebut telah melakukan tindakan yang tidak jujur.

"Makanya saya bilang kalian (Garuda Indonesia) itu tidak tulus, enggak jujur. Kita kan ngomong sama masyarakat mesti jujur," ujar Menteri Budi saat ditemui di Kawasan Perumahan Menteri Widya Chandra, Jakarta, pekan lalu.

Menurut Menhub, penurunan harga tiket harus dilakukan secara terbuka dan tidak berubah-ubah. Sehingga, penurunan tiket tidak membingungkan bagi masyarakat. "Ya kan harus terbuka dan orang kan multitafsir kalau kaya gitu kan. Kan masyarakat ini kan banyak," ujarnya.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, ketika menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian BUMN ke21, maskapai penerbangan, Garuda Indonesia memberikan diskon tarif tiket penerbangan hingga 50% untuk seluruh rute penerbangan domestik.

Promo potongan harga tiket penerbangan tersebut dikemas dalam acara 'Garuda Indonesia Online Travel Festival' dan berlaku mulai 31 Maret hingga 13 Mei 2019 untuk channel penjualan Online Travel Agent (OTA), aplikasi mobile apps, Linkaja hingga website perusahaan.

Menurut Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, penawaran diskon tarif tiket pesawat hingga 50% tersebut juga bagian dari dukungan Garuda Indonesia bagi seluruh sektor masyarakat dalam menunjang pergerakan perekonomian nasional khususnya sektor pariwisata, UMKM, hingga industri logistik nasional, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan infrastruktur perekonomian.

Berbagai program potongan harga akan terus dilakukan sesuai dengan ekspektasi pelanggan melalui travel fair atau online market. Adapun yang perlu diperhatikan adalah pentingnya untuk melakukan pemesanan tiket harus dilakukan jauh hari sebelum keberangkatan untuk mendapatkan tarif promo tersebut.

Pada bagian lain, Menko bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, telah menagih janji pihak maskapai penerbangan untuk menurunkan harga tiket. Pemerintah telah melakukan komunikasi dengan pihak maskapai terkait penurunan harga tiket pesawat.

Meski demikian, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak dalam posisi 'menekan' maskapai untuk menurunkan harga tiket pesawat. Imbauan menurunkan harga tiket berdasarkan pada kondisi pasar yang didukung oleh penurunan harga avtur, harga tiket pesawat sudah selayaknya diturunkan. bari/mohar/fba

 

 

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…