Pemkab Tangerang Ajukan Raperda PDAM Menjadi Perum Daerah

Pemkab Tangerang Ajukan Raperda PDAM Menjadi Perum Daerah

NERACA

Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) ke DPRD mengenai perubahan status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat agar menjadi perusahaan umum (perum) daerah.

"Perubahan itu bertujuan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga status perusahaan menjadi jelas dan dapat memberikan kontribusi," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di Tangerang, dikutip dari Antara, kemarin.

Maesyal mengatakan pengajuan serupa lainnya juga dilakukan terhadap Perusahaan Daerah (PD) Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR).

Dia mengatakan perubahan status itu sesuai amanat UU. No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2017. Bahkan pengajuan perubahan tersebut juga harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 tahun 2018.

Menurut dia, semua perusahaan daerah harus diubah menjadi perseroan daerah (Perseroda) atau perum daerah (perumda). Pihaknya berupaya agar dapat meyakinkan fraksi di DPRD setempat supaya perubahan itu memiliki payung hukum dengan pengajuan raperda menjadi peraturan daerah (perda).

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Sumardi mengatakan jika seluruh fraksi setuju maka perlu menunggu jawaban dari Bupati Ahmed Zaki Iskandar. Politisi Partai Golkar itu mengatakan raperda itu perlu dibahas dan dikaji oleh masing-masing fraksi sehingga diharapkan menghasilkan perda untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bila raperda itu menjadi perda, maka fungsi utama adalah peningkatan pelayanan kepada publik dan memberikan pemasukan ke kas daerah.

Dalam laporan audit keuangan perusahaan daerah itu tahun 2018, PDAM menargetkan laba tahun 2019 sebesar Rp79 miliar. Namun laba tersebut menjadi pemasukan ke kas daerah sebesar Rp20 miliar berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat untuk digunakan diantaranya membiayai insfrastruktur.

Sebelumnya, pihaknya juga mengajukan status PT Lembaga Keuangan Mikro Arta Kerta Raharja dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja serta Perusahaan Mitra Kerta Raharja sebagai Perumda atau Perseroda. Ant

BERITA TERKAIT

PNM: Pentingnya Perlindungan Konsumen Bagi UMKM

PNM: Pentingnya Perlindungan Konsumen Bagi UMKM NERACA Jakarta - Potensi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pertumbuhan, kesejahteraan,…

Fachry Ali : Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode “Post Java” - FGD KLHS Pemindahan Ibu Kota

Fachry Ali : Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode “Post Java”   FGD KLHS Pemindahan Ibu Kota NERACA Jakarta - Pengamat…

Pertamina EP Tanggap Darurat Karhutla

Pertamina EP Tanggap Darurat Karhutla NERACA Jakarta – PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) sekaligus kontraktor kontrak kerjasama…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kopitu: Pemerintah Belum Optimal Terhadap UMKM

Jakarta-Pemerintah dinilai belum optimal memberikan perhatian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga belum memberikan dampak yang berarti. Padahal,…

Tiga Sumber Mata Air PDAM Sukabumi Semakin Turun - Perlu Studi Tentang Air Baku

Tiga Sumber Mata Air PDAM Sukabumi Semakin Turun Perlu Studi Tentang Air Baku NERACA Sukabumi - Menyusutnya tiga sumber mata…

Komitmen Hero Supermarket Penuhi Kebutuhan Masyarakat Indonesia - Grand Opening di Apartemen Casa Domaine

Komitmen Hero Supermarket Penuhi Kebutuhan Masyarakat Indonesia Grand Opening di Apartemen Casa Domaine NERACA Jakarta – Hero Supermarket sebagai pelopor…