Hasil Penelitian: Masyarakat Masih Permisif Pada Politik Uang

Hasil Penelitian: Masyarakat Masih Permisif Pada Politik Uang

NERACA

Jakarta - Hasil penelitian Founding Fathers House (FFH) menemukan bahwa 57,75 persen responden atau pemilih akan menerima politik uang atau barang jika ditawari oleh tim sukses atau konsultan atau calon peserta Pemilu 2019.

"Alasan yang menerima politik uang itu, 74 persen menyatakan rejeki tidak boleh ditolak, 15,8 persen sebagai penambah uang dapur dan kebutuhan sehari-hari. 4,89 persen sebagai ongkos pengganti lantaran pada hari 'coblosan' tidak bekerja," kata peneliti senior FFH Dian Permata di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Selain itu, baik pihak pemberi maupun penerima lebih suka pemberian dalam bentuk uang daripada barang karena praktis. Dian mengaku tak habis pikir, dari 57,75 persen yang mau terlibat politik uang, 51,62 persen mengaku tahu ada larangan soal menerima politik uang.

Bahkan, lanjut Dian, jika dibedah lebih mendalam lagi, dari 57,75 persen itu pemilih umur 17-19 tahun sebanyak 66,67 berpotensi menerima politik uang, usia 20-29 tahun 63,49 persen menerima, usia 30-39 tahun 58, 67 persen menerima."Jika dilihat dari angka-angka tersebut, milenial terancam terkena politik uang. Ini pekerjaan berat kita semua. Mereka adalah calon tumbuh kembangnya demokrasi," ujar alumnus S2 University Sains Malaysia (USM).

Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz menyatakan potensi politik uang bakal jor-joran di hari akhir. Dia mencurigai lantaran adanya ketimpangan Laporan Perimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) partai politik di Pemilu 2019 dan Pemilu 2014."Ada gap sekitar Rp1,7 triliunan. LSPDK 2014 sebesar Rp2,1 triliun, tahun 2019 sebesar Rp427 miliar," tutur dia.

August menengarai besarnya gap itu bakal memunculkan transaksi jual beli suara di antara peserta pemilu dengan pemilih dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu."OTT penyelenggara pemilu di Garut menjadi pembuka kotak pandora adanya transaksi peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu," ujar dia.

Kondisi ini makin diperberat dengan makin kompetitifnya di antara peserta pemilu. Ini dibuktikan makin marak tertangkapnya sejumlah peserta pemilu yang mencoba peruntungan di pemilu melalui politik uang melalui serangan fajar dan serangan dhuha."Karena itu, KPK dan Saber Politik Uang Polri harus ikut masuk untuk mengawasi tahapan krusial itu menjelang masa akhir pemilu," tegas August.

Tentang politik uang, menjelang pencoblosan 2019 ini memang belum sirna sama sekali. Polisi menemukan sejumlah kasus praktik politik uang di sejumlah daerah. Bahkan KPK juga memproses dugaan politik uang yang cukup fenomenal, dalam bentuk 400 ribu amplop berisi uang yang siap dibagikan di daerah pemilihan Jateng, yang dilakukan caleg dari Partai Golkar.

Dengan penegakan hukum terhadap pelanggar politik uang saat ini, prospek pelanggaran pidana terkait pemilu menjelang pencoblosan di masa depan akan semakin berkurang. Ant

BERITA TERKAIT

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD   NERACA Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema…

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa…

Parpol Belum Maksimal Jalankan Pendidikan Politik

Parpol Belum Maksimal Jalankan Pendidikan Politik   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, mengatakan partai politik…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kinerja KPK Harus Dievaluasi, Perlu Dewan Pengawas

Jakarta-Kyai muda NU Gus Sholeh mengatakan, kinerja KPK dalam 17 tahun terakhir memberantas kasus korupsi dinilai masih banyak yang harus…

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli…

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian…