Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

NERACA

Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan terdapat 114 orang penyelenggara negara yang belum melaporkannya dari 516 orang yang wajib lapor.

Rilis diterima di Palembang, kemarin, menyebutkan penyelenggara negara yang tersebar di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Sumsel hanya 78 persen tingkat kepatuhannya atau sebnyak 402 orang.

Data KPK merincikan DPRD provinsi hanya 56 persen yang sudah melapor atau 32 orang, sedangkan yang belum melaporkan 25 orang. Kemudian, DPRD kabupaten/kota di Sumsel hanya 81 persen sudah melaporkan atau 370 orang, dan belum melaporkan 25 orang. Informasi lebih lengkap dapat dilihat melalui website KPK di alamat: https://kpk.go.id/id/pantau-lhkpn.

Pengumuman LHKPN sektor legislatif ini merupakan bagian dari kerja bersama KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai ikhtiar mewujudkan pemilu yang berintegritas. Hal ini merupakan rangkaian dari realisasi Program "Pilih Yang Jujur", sehingga sebelum memilih calon wakil rakyat pada Pemilu 17 April 2019 ini diharapkan masyarakat mendapat informasi yang mencukupi.

Informasi itu meliputi adanya calon anggota legislatif di tempat mereka yang sebelumnya sudah menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD ternyata belum melaporkan LHKPN.

KPK bersama KPU, Senin (8/4), telah mempublikasikan bersama nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia yang telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu (sebelum 31 Maret 2019), melaporkan terlambat (setelah 31 Maret 2019), dan tidak melaporkan LHKPN.

Secara umum, dari 18.419 orang wajib lapor, tingkat kepatuhan adalah 70 persen (12.880 orang), sedangkan yang belum lapor berjumlah 5.539 orang.

Sebelumnya diwartakan, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK menyambangi Kota Palembang selama dua hari, 19-20 Maret untuk memperkenalkan program pencegahan korupsi ke pemerintah daerah, dan institusi-institusi terkait.

Pada kunjungan hari kedua, KPK menyosialisasikan rencana aksi korsupgah bidang BUMD, diskusi progress e-sumsel dan pembahasan optimalisasi pendapatan daerah ke Kepolisian Daerah Sumsel, dan Kejaksaan Sumsel.

Pada prinsipnya KPK menyampaikan juga hasil evaluasi terhadap data-data pencapaian delapan program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi pada tiap pemerintah daerah. Selain itu juga menyampaikan data terkait tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan gratifikasi, penanganan perkara, khususnya yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD.

Beberapa catatan perbaikan dalam kunjungan KPK ini yakni penyempurnaan e-planing dan e-budgeting, kemandirian dan independensi ULP, perbaikan aplikasi e-PTSP, penguatan dan pemberdayaan APIP, pengelolaan SDM terutama terkait dengan peningkatan kinerja ASN melalui tunjangan penghasilan.

Kemudian, kepatuhan terhadap LHKPN, dan transparansi rekruitmen-rotasi-mutasi, implementasi optimalisasi pendapatan daerah terutama terkait pajak daerah dan PBB, serta implementasi pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel. Ant

BERITA TERKAIT

BI Siapkan Kebutuhan Likuiditas Perbankan di Sumsel Selama Ramadhan

BI Siapkan Kebutuhan Likuiditas Perbankan di Sumsel Selama Ramadhan   NERACA Palembang - Bank Indonesia (BI) kantor perwakilan Provinsi Sumatera Selatan…

"Capital Flight" Berlanjut Karena Belum Ada Perbaikan Signifikan

Oleh: Djony Edward Kabar buruk perang dagang AS-China dan defisit transaksi perdagangan telah membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah…

Rantai Perdagangan Beras di Sumsel Diperkirakan Bertambah

Rantai Perdagangan Beras di Sumsel Diperkirakan Bertambah NERACA Palembang - Rantai perdagangan beras di Sumatera Selatan (Sumsel) bertambah jika dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Jubir KPK : MCP Papua Baru 25 Persen

Jubir KPK : MCP Papua Baru 25 Persen NERACA Jayapura - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dari hasil evaluasi hingga…

PT PAU Milik Boy Thohir Diduga Akibatkan Kerugian Negara Rp2 Triliun Lebih

PT PAU Milik Boy Thohir Diduga Akibatkan Kerugian Negara Rp2 Triliun Lebih NERACA Jakarta - Perusahaan milik pengusaha nasional Garibaldi…

KY: DPR Memang Berwenang Menolak Usulan CHA

KY: DPR Memang Berwenang Menolak Usulan CHA NERACA Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengatakan DPR memang…