Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

NERACA

Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan terdapat 114 orang penyelenggara negara yang belum melaporkannya dari 516 orang yang wajib lapor.

Rilis diterima di Palembang, kemarin, menyebutkan penyelenggara negara yang tersebar di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Sumsel hanya 78 persen tingkat kepatuhannya atau sebnyak 402 orang.

Data KPK merincikan DPRD provinsi hanya 56 persen yang sudah melapor atau 32 orang, sedangkan yang belum melaporkan 25 orang. Kemudian, DPRD kabupaten/kota di Sumsel hanya 81 persen sudah melaporkan atau 370 orang, dan belum melaporkan 25 orang. Informasi lebih lengkap dapat dilihat melalui website KPK di alamat: https://kpk.go.id/id/pantau-lhkpn.

Pengumuman LHKPN sektor legislatif ini merupakan bagian dari kerja bersama KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai ikhtiar mewujudkan pemilu yang berintegritas. Hal ini merupakan rangkaian dari realisasi Program "Pilih Yang Jujur", sehingga sebelum memilih calon wakil rakyat pada Pemilu 17 April 2019 ini diharapkan masyarakat mendapat informasi yang mencukupi.

Informasi itu meliputi adanya calon anggota legislatif di tempat mereka yang sebelumnya sudah menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD ternyata belum melaporkan LHKPN.

KPK bersama KPU, Senin (8/4), telah mempublikasikan bersama nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia yang telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu (sebelum 31 Maret 2019), melaporkan terlambat (setelah 31 Maret 2019), dan tidak melaporkan LHKPN.

Secara umum, dari 18.419 orang wajib lapor, tingkat kepatuhan adalah 70 persen (12.880 orang), sedangkan yang belum lapor berjumlah 5.539 orang.

Sebelumnya diwartakan, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK menyambangi Kota Palembang selama dua hari, 19-20 Maret untuk memperkenalkan program pencegahan korupsi ke pemerintah daerah, dan institusi-institusi terkait.

Pada kunjungan hari kedua, KPK menyosialisasikan rencana aksi korsupgah bidang BUMD, diskusi progress e-sumsel dan pembahasan optimalisasi pendapatan daerah ke Kepolisian Daerah Sumsel, dan Kejaksaan Sumsel.

Pada prinsipnya KPK menyampaikan juga hasil evaluasi terhadap data-data pencapaian delapan program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi pada tiap pemerintah daerah. Selain itu juga menyampaikan data terkait tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan gratifikasi, penanganan perkara, khususnya yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD.

Beberapa catatan perbaikan dalam kunjungan KPK ini yakni penyempurnaan e-planing dan e-budgeting, kemandirian dan independensi ULP, perbaikan aplikasi e-PTSP, penguatan dan pemberdayaan APIP, pengelolaan SDM terutama terkait dengan peningkatan kinerja ASN melalui tunjangan penghasilan.

Kemudian, kepatuhan terhadap LHKPN, dan transparansi rekruitmen-rotasi-mutasi, implementasi optimalisasi pendapatan daerah terutama terkait pajak daerah dan PBB, serta implementasi pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel. Ant

BERITA TERKAIT

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan - Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat NERACA Jakarta - Hanya tinggal selangkah lagi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber…

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah   NERACA Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak…

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang…