KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

NERACA

Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), karena dinilai tidak menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Seharusnya berkontribusi bagi daerah, bukan malah membebani keuangan daerah," kata Koordinator Supervisi KPK Wilayah Kepri, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, Aida Ratna Zulaiha di Tanjungpinang, Kepri, dikutip dari Antara, kemarin.

Apalagi perusahaan plat merah tersebut sudah bertahun-tahun dibentuk, bahkan mendapatkan suntikan penyertaan modal yang tidak sedikit dari Pemprov Kepri. Ia mengatakan KPK akan mendata seluruh BUMD yang ada di Kepri untuk melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan guna menghasilkan pemasukan bagi daerah."Akan kita pantau langsung perkembangan kinerja BUMD. Mungkin usai lebaran kami turun lagi ke Kepri," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, menilai kegagalan BUMD Kepri karena direksi dan orang-orang yang berada di dalamnya bukan dari kalangan profesional. "Mereka hanya diangkat berdasarkan politik balas jasa," ucap Jumaga.

Karenanya, Jumaga mendorong Pemprov Kepri menggunakan tenaga profesional untuk menakhodai BUMD Kepri agar maju dan berkembang. Dia menjelaskan, di dalam pelaksanaannya nanti tenaga profesional tidak perlu digaji, tetapi diberikan deviden berupa laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

"Kalau digaji, perusahaan oleng pun mereka tetap terima gaji. Namun yang kita inginkan rasa memiliki perusahaan itu ada," sebut dia.

Dari data Biro Perekonomian Provinsi Kepri, saat ini Pemprov Kepri memiliki tiga BUMD yakni PDAM Tirta Kepri, PT Pelabuhan Kepri, dan PT Pembangunan Kepri.

Kemudian selain menyoroti kinerja BUMD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan dan evaluasi sistem pencegahan korupsi terintegrasi di Kepulauan Riau (Kepri), Senin (25/3).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan kegiatan lembaga antirasuah itu di Kepri berupa koordinasi dan audiensi di Kantor Pemprov Kepri, yang akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri beserta jajarannya."Koordinasi dan audiensi ini akan membahas hasil capaian koordinasi dan supervisi pencegahan 2018 serta "'entry meeting' dan rencana program koordinasi dan supervisi pencegahan 2019 di Kepri," ujar dia.

Menurut dia, di Kepri terdapat delapan sektor yang menjadi perhatian program pencegahan korupsi KPK yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.

Beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan pada tahun 2019 selain kedelapan sektor tersebut yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan BUMD."Tidak ketinggalan, KPK juga akan menyampaikan tingkat kepatuhan LHKPN dan gratifikasi di Kepri," tegas dia. Ant

BERITA TERKAIT

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan - Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat NERACA Jakarta - Hanya tinggal selangkah lagi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber…

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah   NERACA Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak…

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang…