Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA

Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini diharapkan bisa menjawab keraguan terkait hasil count lebih unggul paslon 01 Jokowi-Maruf Amin.

Ketua Persepi Philips J. Vermont menjelaskan seluruh data yang digunakan untuk quick count berasal dari data C1 di TPS. Lembaga survei yang dalam Persepi, kata dia, menggunakan metode random dalam mengambil suara dari TPS.

Lembaga survei mengirimkan relawan ke TPS yang nantinya akan mengirim data C1 ke pusat tabulasi. Jika data diambil dari 2.000 TPS, maka akan ada 2.000 relawan yang bergerak, begitu seterusnya. “Sebetulnya intinya adalah cuma dari TPS, metodenya itu. Kita TPS,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/4).

Philips mengungkapkan standar pengambilan data yang dilakukan pihaknya minimal dari 2.000 TPS. Hal itu untuk menekan margin dari tabulasi suara yang masuk. “Kita mengambil 2.000 TPS, atau 3.000, atau 4.000 ya kan. Ada yang kita kirim tiap TPS, jadi kita juga memobilisasi ya paling enggak 2.000 orang, nanti dia hanya melaporkan saja penghitungan di TPS, C1 Pleno itu. Difoto, lalu kita ada server-server, tabulasi, sudah,” ujarnya.

Lembaga survei yang dalam Persepi, menurut dia, tidak khawatir dengan isu negatif yang dilontarkan pihak BPN Prabowo-Sandi. Philips mengatakan hasil quick count dapat dipertanggungjawabkan. “Jadi kan elitenya membuat distrust, padahal record kita cukup baik ya. Anggota Persepsi membuat quick count sejak beberapa pilpres yang lalu, dan 2014 juga, termasuk pilkada. Kalau hasilnya baik disukai oleh elite, kalau hasilnya tidak baik tidak bisa dipercaya dan sebagainya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemiihan Umum (Bawaslu) Abhan meminta publik bersabar menunggu hasil hitung suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Imbauan kami untuk semua pihak, sabar menunggu proses yang sedang berjalan, kita ikuti proses ini sampai pada tahapan jadwalnya," ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/4).

Tak hanya itu, Abhan juga meminta semua pihak mengawal proses ini dengan sabar dan ikut semua proses dari tingkat paling kecil. "Jangan sampai kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya ada data salah, kemudian tanpa terkoreksi," katanya.

Hal sama juga diungkapkan Ketua KPU, Arief Budiman. Menurut Arief siapa saja bebas menyampaikan pendapat, termasuk deklarasi kemenangan. Namun untuk saat ini menurut Arief, KPU sama sekali belum menetapkan pemenang Pilpres maupun Pileg 2019 yang digelar secara serentak.

KPU, kata dia, baru bisa menyampaikan hasil sesuai aturan yang berlaku yakni setelah semua proses rekapitulasi selesai dilaksanakan. "Terkait hasil pemilu prosesnya sudah diatur dalam undang-undang. Nah sekarang masih rekap di tingkat kecamatan. Mari kita sama-sama ikuti prosesnya, bersabar sampai nanti tanggal 22 Insya Allah kalau enggak ada halangan kita akan tetapkan," ujarnya.

Hingga Minggu (21/4) pagi, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin terpantau masih unggul sementara dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Data masuk yang dihimpun KPU melalui situs pemilu2019.kpu.go.id, hingga pukul 05.45 WIB, suara real count yang masuk baru mencapai 7,78% atau baru memuat 63.312 dari 813.350 total tempat pemungutan suara (TPS).

Dari jumlah suara yang sudah masuk itu, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 54,32% atau 6.584.978 suara. Sementara itu pasangan Prabowo-Sandiaga dengan 45,68% atau 5.536.979 suara.

Situng merupakan sistem penghitungan resmi KPU yang disiarkan secara online di laman pemilu2019.kpu.go.id. Penghitungan dilakukan menggunakan hasil pindai form C1 yang mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS. Meski hasil di situs itu resmi, tetapi hasil akhir yang ditetapkan KPU berdasarkan rekapitulasi fisik berjenjang. KPU menggelar penghitungan suara mulai 17 April-22 Mei 2019. mohar

BERITA TERKAIT

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…

Kebijakan Cukai Rokok Jangan Sampai Beratkan Petani

NERACA Jakarta – Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen mendapatkan…

UPAYA MENARIK INVESTOR DATANG KE INDONESIA - “Omnibus Law” Pangkas Aturan Penghambat

Jakarta-Pemerintah siap menerbitkan omnibus law yang akan menjadi payung hukum menyatukan semua peraturan menjadi satu undang-undang (UU). Skema ini diterapkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

IDENTITAS PRIBADI PERLU PERLINDUNGAN HUKUM - Data Pribadi Bocor Rawan Pemalsuan

Jakarta-Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, data identitas pribadi perlu dilindungi dari kebocoran oleh semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik dan…

Pengamat: 7 Catatan agar Regulasi Nasional Efektif

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan mengatakan terdapat tujuh catatan yang perlu dipertimbangkan oleh…

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…