Persepi Tantang Prabowo: Kita Buka Data ke Publik

Persepi Tantang Prabowo: Kita Buka Data ke Publik

NERACA

Jakarta - Sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi), memberikan klarifikasi atas pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menilai jika hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei adalah sebuah alat kebohongan publik.

Dalam jumpa persnya, Ketua Umum Persepi Philips J Vermonte mengatakan, quick count (QC) dan exit poll (EP) merupakan kegiatan rutin yang biasa dilakukan dalam konteks Pilpres, Pilkada, maupun Pileg.

Menurut Philips, lembaga-lembaga survei yang saat ini tergabung di Persepi, memiliki rekam jejak yang sangat baik serta apa yang pernah dilakukannya tidak meleset dari hasil akhir perhitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)."Kami di Persepi tentu saja menghargai bahwa keputusan akhir ada di KPU. Kami juga tidak pernah menyatakan hasil quick count dan exit poll adalah hasil resmi," kata Philips dalam jumpa pers "Expose Data, Quick Count Pemilu 2019" di Hotel Morissey, Jakarta, Sabtu (20/4).

Lebih lanjut menurut Philips, QC dan EP yang dilakukan di beberapa negara adalah untuk menyampaikan hasil oleh lembaga nonnegara. Dia menegaskan, hal ini sedianya akan menjadi pembanding dengan apa yang dilakukan oleh lembaga negara, dalam hal ini di Indonesia adalah KPU. Selain itu, kegiatan QC dan EP ini legal secara hukum terkait kepemiluan dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

"Bukan abal-abal, bukan mengarang, atau aktivitas menipu penguin-penguin. Kami adalah scientific yang dilaksanakan secara serius dan bukan main-main. Kami ajak semua pihak ikut serta membiasakan diri dengan debat ilmiah," ujar Philips.

Philips juga secara terbuka menantang pasangan calon presiden Prabowo Subianto untuk mau membuka data-datanya ke publik serta mengungkapkan metodologi yang digunakannya dalam hal survei yang memenangkan Prabowo sesaat setelah Pilpres 17 April yang lalu."Tolong ditanyakan apakah timnya Pak Prabowo berani untuk membuka data-datanya ke publik," tegas Philips.

Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan politiknya terkait kualitas dan validitas hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin.

”Rakyat tidak percaya sama kalian lembaga survei mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika, bohongi penguin-penguin di Antartika. Hai lembaga lembaga survei tukang bohong, rakyat Indonesia tidak mau dengar kamu lagi,” kata Prabowo dalam pernyataannya, Jumat (19/4).

Prabowo Subianto kerap kali meminta kepada pendukungnya untuk tidak mengakui hasil quick count yang memenangkan Jokowi, dan lebih mempercayai data yang dibuat oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Akuakultur - KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

NERACA Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang…

KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh SH, MH (kedua kiri) berbincang dengan Direktur Utama Mandiri…

Bank Banten Tingkatkan Kesadaran Berbagi Buka Puasa Bersama Yatim

Bank Banten Tingkatkan Kesadaran Berbagi Buka Puasa Bersama Yatim NERACA Serang - Puluhan anak yatim di Kota Serang diajak buka…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kemenkop Gelar Sosialisasi Pembiayaan Wirausaha Pemula

Kemenkop Gelar Sosialisasi Pembiayaan Wirausaha Pemula NERACA Bandung - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menegaskan bahwa pihaknya…

Distan Banten Pantau RPH Pastikan Stok Daging Sapi - Jelang Idul Fitri

Distan Banten Pantau RPH Pastikan Stok Daging Sapi Jelang Idul Fitri NERACA Serang - Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, memantau…

BPBJ Sukabumi: Masih Ada Hambatan Penerapan Permen PUPR No 7/2019

BPBJ Sukabumi: Masih Ada Hambatan Penerapan Permen PUPR No 7/2019 NERACA Sukabumi - Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan…