Profesionalisme Lembaga Survei

Di banyak negara yang menganut demokrasi termasuk Indonesia, keberadaan survei politik telah menjadi kebutuhan. Untuk menentukan bakal calon presiden, partai-partai politik maupun politikus melakukan survei internal dan menggunakan jasa lembaga survei independen. Setelah menjadi calon presiden dan bertarung dengan kandidat lain, survei politik tetap dipakai masing-masing pihak sebagai alat untuk mengukur seberapa besar peluang untuk menang, sekaligus dijadikan dasar menyusun strategi kampanye dalam upaya meraih sebanyak mungkin suara pemilih.

Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) dan juga pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung menjadi lahan subur bagi lahirnya lembaga-lembaga survei. Seiring perkembangan kehidupan demokrasi, jasa lembaga survei pun semakin dibutuhkan politikus dan partai politik (parpol).

Hanya sayangnya, ada lembaga survei yang tidak bisa menjaga kepercayaan publik karena terbukti merilis hasil survei hanya berdasarkan pesanan, bukan data valid yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, kita perlu cermat memaknai hasil survei yang dirilis menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Padahal lembaga survei yang profesional memiliki kode etik dan menjunjung tinggi validitas data yang berasal dari sumber otentik, yaitu formulir C1 di TPS, serta memiliki random sampling minimal 2000 hingga 6000 responden di seluruh TPS di negeri ini.

Hasil survei yang paling menarik perhatian publik saat ini adalah survei tentang elektabilitas dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi). Elektabilitas pasangan nomor urut 01 dan 02 selalu menjadi bahan perbincangan di dunia nyata, apalagi dunia maya. Selain itu, elektabilitas 16 parpol peserta pemilihan umum anggota DPR (pemilu legislatif/pileg) juga tetap mendapat perhatian masyarakat.

Dari beberapa referensi diketahui bahwa survei politik sebenarnya dilakukan untuk mengetahui opini masyarakat terhadap bakal calon pemimpin di tingkat daerah dan nasional, termasuk tingkat elektabilitas parpol. Survei politik juga digunakan untuk mengetahui peluang meraih kemenangan dalam kontes politik dan menjadi dasar penentuan strategi kampanye. Namun, tak jarang survei juga dijadikan alat untuk membentuk opini publik. Survei politik juga bisa menjadi magnet untuk menarik orang memilih pasangan calon atau parpol yang unggul dalam survei atau dikenal dengan istilah bandwagon effect.

Tak heran bila dalam waktu dua bulan terakhir menjelang hari pencoblosan pemilu 17 April 2019, sejumlah lembaga merilis hasil survei tentang elektabilitas pasangan capres-cawapres dan parpol. Mayoritas lembaga survei memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf, tetapi ada juga yang memenangkan Prabowo-Sandi.

Anehnya, lembaga survei yang berpengalaman dan profesional direspon negatif oleh kubu pasangan yang merasa tidak puas atas hasilnya. Tudingan bahwa lembaga survei tak independen dan tak profesional kerap terlontar. Pandangan minor juga disampaikan kubu parpol yang diprediksi terlempar dari Senayan. Padahal, tudingan semua itu tidak ada landasan teorinya. Karena semua lembaga survei professional menggunakan standard rumusan statistika dan metodologi riset yang berlaku universal, dan terbuka untuk dipublikasikan.

Namun, bagi kita hasil survei hendaknya diterima dengan lapang dada. Bagi pasangan yang diunggulkan, hasil survei menjadi cermin kerja-kerja politik selama ini dan sebisa mungkin dipertahankan hingga hari pencoblosan, sedangkan pasangan lainnya bisa menggunakan hasil survei untuk mengevaluasi strategi kampanye dan terus berusaha membalikkan keadaan. Parpol peserta pemilu hendaknya juga bisa memberi makna serupa atas hasil survei.

Hasil-hasil survei yang dirilis belakangan ini bisa menjadi pisau bermata dua, yakni potret opini masyarakat, tetapi bisa juga bertujuan menggiring opini publik untuk mendapat bandwagon effect. Keputusan menjadikan hasil survei sebagai referensi saat pencoblosan atau tidak, sepenuhnya berada di tangan pemilih, karena sesungguhnya survei politik yang kredibel adalah cermin yang tak mungkin berbohong dan haram dimanipulasi.

BERITA TERKAIT

Bebas Stunting Perlu Kerjasama Antar Kementerian - Lembaga

Mewujudkan generasi-generasi bangsa yang sehat cerdas dan sehat, diperlukan penanganan kesehatan yang optimal dan termasuk bebas dari kasus kekerdilan atau…

Wakil Ketua MPR RI - Lembaga Penyiaran Jadi Media Penyeimbang

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI Lembaga Penyiaran Jadi Media Penyeimbang  Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur…

Milenial Pilih Mahfud MD atau Edward Sharief Hiariej Jadi Menkumham - Survei AMPHI

  NERACA Jakarta - Mencari sosok Menteri Hukum dan HAM untuk periode ke dua masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi)…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Bermanfaatkah Aturan Ganjil Genap?

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI kembali menyuarakan perluasan kebijakan ganjil genap dari semula 9 rute menjadi 25 rute.…

Konsensus Kejar Pajak

Pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara, terungkap saat sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 pada awal Juni 2019…

Mencari Figur Menteri

Menjelang pelantikan Presiden Jokowi periode kedua (2019-2024), sejumlah elite partai mulai gencar melakukan lobi-lobi politik, yang tentu bertujuan untuk memperoleh…