Mantan Ketua MK - Sengketa Pemilu Diselesaikan Sesuai Aturan

Mahfud MD

Mantan Ketua MK

Sengketa Pemilu Diselesaikan Sesuai Aturan

Sleman - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, meminta jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan maupun hasil Pemilu 2019 agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum sesuai aturan

"Kalau ada sengketa agar semua pihak mengajukan gugatan sesuai aturan. Yaitu dengan membawa gugatan ke MK. Untuk mencegah kecurangan paling tidak dari penghitungan awal itu dikawal, baru selanjutnya maju ke MK," kata dia, di Sleman, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan, MK juga tidak serta-merta langsung merespon sengketa itu. Sebab, MK juga perlu bukti."Formulir C1 juga harus disimpan sebagai bukti. Saya juga meminta agar KPU, Bawaslu, polisi, TNI, dan MK tidak boleh main-main. Ini hak rakyat tidak boleh ada kecurangan," kata dia.

Menurut dia, hasil resmi dari Pemilu 2019 akan bisa diketahui satu bulan usai pencoblosan."Hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi. Walaupun margin eror untuk hitung cepat sangat minim. Tapi semua harus dihitung manual, masyarakat jangan sampai terkecoh," ujar dia.

Mahfud mengatakan, dalam pemilihan Pemilu 2019 ini memang agak berbeda. Sebab surat suara yang diterima banyak."Hampir lima menit untuk satu orang," kata dia.

Selain itu, banyak calon yang belum dikenal. Karena dalam surat suara selain calon presiden dan wakil presiden serta calon DPD, tidak terdapat foto calon, dan hanya nama. Sehingga dia mengaku memang agak repot."Memang agak repot, lama karena harus memilih satu-satu. Banyak calon yang belum kenal, harus satu per satu mencari dan membayangkan rekam jejak," kata dia.

Kemudian Mahfud menegaskan jika hingga saat ini belum ada pemenang resmi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019."Pemenang Pemilu, termasuk pilpres baru bisa diketahui saat pengumuman rekapitulasi suara pada 22 Mei 2019 oleh KPU," kata Mahfud.

Menurut dia, hasil "quick count" atau hitung cepat masing-masing orang boleh percaya dan boleh tidak tidak."Namun hasil 'quick count' percaya atau tidak, itu tidak mengikat belum resmi. Hasil hitungan internal masing-masing pihak juga belum resmi," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Menteri Luar Negeri RI - Diplomasi Digital Alat untuk Perlindungan Warga

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI Diplomasi Digital Alat untuk Perlindungan Warga  Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi…

Menteri Pertahanan - Papua Bagian Integral NKRI Sampai Kapanpun

Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan Papua Bagian Integral NKRI Sampai Kapanpun Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan Papua dan Papua…

Wakil Ketua MPR RI - Penyebutan Istilah Empat Pilar MPR RI Sudah Benar

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI Penyebutan Istilah Empat Pilar MPR RI Sudah Benar Jakarta - Wakil Ketua MPR…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan - Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat NERACA Jakarta - Hanya tinggal selangkah lagi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber…

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan…