Investasi Pasca Pilpres Bisa Segera Tumbuh, Asal…

Investasi Pasca Pilpres Bisa Segera Tumbuh, Asal…

NERACA

Jakarta - Sejumlah pengamat meyakini pilpres 2019 sangat membawa pengaruh pada kondisi investasi di Indonesia. Ekonom Asia Development Bank Institute, Eric Suganti mengatakan ada fenomena bahwa investor di sektor riil dalam posisi wait and see menunggu hasil pemilu 2019.

Kini, proses pencoblosan dalam pemilihan Umum Serentak 2019 telah berlangsung. Pemerintah meyakini iklim investasi akan segera tumbuh.“Berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu, dunia usaha dan investasi itu selalu meningkat usai pemilu. Pengusaha kan melihatnya tidak sebentar, sejak reformasi sudah 5 kali pemilu. Empat kali pemilu sebelumnya, ekonomi selalu tumbuh setelah pilpres,” ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto Rabu, (17/4). Dia menambahkan bahwa pasca pemilu ini, akan banyak proyek yang segera berjalan yang telah diprogramkan pemerintah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga mengutarakan harapan yang serupa.“Kita berharap setelah pemilu, orang akan fokus bagaimana pemerintahan yang terpilih nanti menjalankan program-programnya. Dan itu yang menimbulkan confident,” katanya.

Sri Mulyani memberikan catatan bagaimana agar investasi bisa segera tumbuh.“Membutuhkan kebijakan yang responsif baik permasalahan ekonomi dunia maupun nasional. Selalu kombinasi keduanya. Di dalam negeri sendiri kondisinya seperti apa, hal-hal fundamental yang perlu diperbaiki, apakah itu infrastruktur, SDM, tata kelola, dan birokrasi,” ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Sidik Pramono menggarisbawahi satu hal lagi jika ingin invetasi nasional segera tumbuh, yaitu soal kepastian investasi. Dia berpendapat tingginya ketidakpastian di Indonesia karena seringkali suatu kebijakan berubah-ubah.“Banyak faktor yang dapat mengubah suatu kebijakan, namun di Indonesia saya melihat seringkali dikarenakan adanya pergantian pimpinan atau adanya kepentingan lain,” ujar Sidik.

Hal tersebut, menurut Sidik, membuat investor yang merujuk pada suatu kebijakan untuk menjalankan bisnisnya harus mengalami kerugian karena kebijakannya berubah dan tidak sejalan dengan rencana bisnis yang sudah disusun oleh investor. Contohnya seperti polemik yang terjadi di Pelabuhan Marunda antara PT. Karya Citra Nusantara (KCN) dengan BUMN, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Juniver Girsang, kuasa hukum dari PT. Karya Citra Nusantara (KCN) mengatakan bahwa banyak investor yang ingin berusaha di Indonesia merasa khawatir akan mengalami kerugian akibat dari ketidakpastian.“Apa yang dialami oleh KCN sungguh sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin kerjas ama yang sudah disepakati sejak lama dapat diubah seenaknya oleh KBN yang menjadi mitranya, bahkan sampai digugat. Ini merupakan bukti nyata dari buruknya iklim investasi di Indonesia.” kata Juniver.

Juniver menambahkan bahwa mestinya, pengembangan pelabuhan Marunda ini sudah rampung sejak 8-9 tahun lalu. Namun, akibat polemik dan ketidakpastian yang dialami kliennya, jadi tertunda dan terlunta-lunta. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Kinerja KPK Harus Dievaluasi, Perlu Dewan Pengawas

Jakarta-Kyai muda NU Gus Sholeh mengatakan, kinerja KPK dalam 17 tahun terakhir memberantas kasus korupsi dinilai masih banyak yang harus…

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli…

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan - Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat NERACA Jakarta - Hanya tinggal selangkah lagi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber…

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan…