Hasil Ekspor untuk Biayai Investasi

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Pikiran besar yang sudah lama disampaikan oleh Stiglitz mengenai perlunya melakukan reformasi sistem cadangan devisa global perlu direspon. Cara berpikir out of the box dengan melakukan policy innovation menjadi penting. Satu hal yang bisa ditawarkan adalah bahwa Devisa Hasil Ekspor (DHE) migas maupun non migas.

Ketika kita di framing dalam mindset global framework, di saat yang sama sudah seharusnya harus berada dalam framing national framework. Selama ini kita mendapatkan pembelajaran bahwa devisa adalah dianggap sebagai aset likuid global yang diposisikan sebagai cadangan devisa global.

Policy ini yang dinilai menimbulkan masalah ketidakadilan dalam pengelolaan cadangan devisa sehingga Stiglitz memunculkan gagasannya untuk melakukan reformasi sistem cadangan devisa global.

Kita tahu bahwa hingga kini cadangan devisa hanya boleh dipakai untuk membiayai impor, bayar utang dan untuk mitigasi berbagai risiko ekonomi global ketika terjadi krisis dan sebagainya. Penggunaannya tidak bisa dengan mudah untuk dicairkan kecuali untuk keperluan tersebut.

Untuk digunakan sebagai pembangunan dan investasi nyaris tidak bisa, padahal penulis berpendapat bahwa DHE adalah aset dan ekuitas nasional milik sah negara berdaulat. Mengapa tidak boleh?

Satu hal adalah bahwa cadangan devisa oleh IMF dinyatakan sebagai cadangan global. Jika Anda butuh dana pembangunan dan investasi, maka utanglah kepada World Bank, ADB atau lembaga keuangan internasional lainnya.

Inilah sebuah sistem yang membuat negara berkembang yang pasarnya sedang tumbuh harus terjebak pada debt trap. Kondisi ini membuat negara-negara berkembang tidak berkutik, kecuali China yang berani melakukan breaktrough dan out of the box dengan membentuk Sovereign Wealth Fund yang dananya sebagian diambil dari cadangan devisa negaranya. Rasanya ini best practise yang dapat dijadikan referensi berpikir dalam proses kebijakan ekonomi nasional.

Penulis sangat mengapresiasi kebijakan BI yang membentuk sistem Special Depocit Account (SDA) untuk menahan sementara DHE, dan yang menempatkan dananya di SDA tersebut dapat diberikan pembebasan with holding tax. Namun sayangnya kebijakan tersebut baru pada tahap untuk dijadikan tool pengendalian moneter, utamanya guna menjaga stabilitas nilai tukar.

Ke depan kita harapkan agar lahir kebijakan moneter yang membolehkan sebagian DHE dapat dipakai untuk investasi langsung di sektor industri prioritas yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor. Kebijakan ini tidak mudah. Karena paling tidak harus mengubah UU Lalu Lintas Devisa, UU Penanaman Modal, UU tentang BI, UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Saatnya negeri ini mulai berbenah dengan melakukan policy innovation yang bisa berdampak luas terhadap perubahan struktur ekonomi. Quality of policy jauh lebih baik ketimbang ngobrak-abrik aturan atas nama deregulasi tapi hasilnya tidak maksimal dilihat dari kebutuhan untuk memperbaiki struktur ekonomi.

BERITA TERKAIT

Hasil Pilpres Diumumkan, IHSG Melesat Naik

NERACA Jakarta – Pengumuman hasil pemilihan presiden (Pilpres) Selasa (21/5) dini hari oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menetapkan pasangan…

Bank Bukopin Siapkan Rp1 Triliun untuk Pembiayaan Kendaraan

    NERACA   Jakarta - PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) menyiapkan kredit modal kerja hingga Rp1 triliun untuk pembiayaan…

DBH Migas Diharapkan untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

      NERACA   Jakarta - Peraturan Daerah Khusus tentang Dana Bagi Hasil Migas (Perdasus DBH Migas) diharapkan segera…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Teknologi dan Industri di Satu Sistem

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri Teknologi dan Industri dalam kesehariannya adalah kosakata netral. Tetapi begitu saling bersenyawa menyatu…

Damai 22 Mei

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tahapan pesta demokrasi akan mencapai klimaksnya pada 22…

Pembiayaan "Back to Back" Syariah

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Di lembaga keuangan syariah ternyata dijumpai istilah pembiayaan "back to back" yaitu pinjaman yang…