Mantan Ketua MK - Milenial Rugi Kalau Tidak Memilih

Mahfud MD

Mantan Ketua MK

Milenial Rugi Kalau Tidak Memilih

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai generasi muda atau milenial akan rugi kalau tidak menggunakan hak memilihnya di Pemilu 2019 karena jangan sampai sembarangan orang menjadi perwakilan dan pemimpin masyarakat.

"Para milenial kalau tidak memilih akan rugi karena sembarangan orang akan masuk dalam legislatif sehingga kita harus pro-aktif," kata Mahfud MD dalam acara diskusi "Bincang Milenial Bersama Mahfud MD", di Jakarta, Senin (15/4).

Dia menilai milenial sebagai warga negara memiliki tanggung jawab karena tidak bisa menghindari dari keputusan negara yang direpresentasikan dari orang-orang yang dipilih melalui Pemilu. Menurut dia, calon yang dipilih akan menentukan negara sehingga milenial harus memilih orang yang sesuai dengan pemikirannya."Memilih itu penting untuk negara. Mari memilih untuk menentukan siapa wakil dan pemimpin kita," ujar dia.

Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menilai milenial tidak bertanggung jawab ketika tidak memilih karena dianggap tidak ada yang bagus untuk dipilih. Menurut dia, kebanyakan masyarakat yang tidak mau memilih karena terlalu idealis bahwa nanti yang terpilih adalah orang tidak baik maka lebih baik memilih untuk memperkecil yang tidak baik menjadi wakil rakyat.

"Kita bersyukur punya negara yang merdeka karena bisa menentukan pemimpin kita sendiri. Tiap warga negara khususnya milenial bertanggung jawab tentukan siapa pemimpin dan wakilnya yang akan tentukan marwah negara," kata dia.

Mahfud menilai saat ini muncul kesadaran politik yang meningkat dari para warga negara karena memikirkan negara bukan hanya dengan bergabung dalam partai politik namun dengan ikut memikirkan kondisi negara.

Kemudian Mahfud meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak profesional menjaga semua dokumen dan menjalankan prosedur Pemilu sejak saat ini. Hal itu menurut dia untuk mengantisipasi adanya gugatan setelah dilakukannya pemungutan suara pada 17 April mendatang. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani Ketua DPR RI Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia…

Menteri LHK - Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Siti Nurbaya Bakar Menteri LHK Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)…

Menkumham - Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi

Yasonna H. Laoly Menkumham Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi  Banjarmasin - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun - Selama 2019

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun Selama 2019   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi…

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh NERACA  Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap agar Perda…

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda NERACA  Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari dunia internasional…