KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

NERACA

Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (CSO) untuk mengawal "open government partnership" (OGP) dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Sejumlah LSM, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi jurnalis menggelar forum diskusi bertema "Konsolidasi Koalisi Masyarakat Sipil Open Government Partnership Jember" dengan pemantik diskusi Direktur Pembinaan Jaringan Kerja sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujarnako dan Fredy Reynaldo Hutagaol di Kantor Migrant Care Jember, Senin (15/4) sore.

"Prinsip antikorupsi itu ada tiga yakni akuntabilitas, transparansi dan kewajaran, sehingga CSO harus mendorong dan mengawal pemerintah daerah untuk memiliki prinsip tersebut," kata Sujanarko di Jember.

Menurut dia, organisasi kemasyarakatan perlu mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan keterbukaan informasi terkait informasi yang dibutuhkan oleh publik karena keterbukaan dan transparansi sangat penting, sehingga KPK akan mendorong LSM untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan partisipasi publik dalam kebijakan.

"Keterbukaan itu sangat penting karena kekuasaan yang absolut itu cenderung korup dan rakyat adalah kunci demokrasi, sehingga dengan adanya keterbukaan maka dapat dibuka akses informasi seluas-luasnya dengan melibatkan partisipasi rakyat," kata dia.

Melihat fenomena di Jember, lanjut dia, masih ada jarak antara pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki para LSM dan CSO, sehingga harus diperbaiki dan diharapkan organisasi kemasyarakatan juga dapat membaca APBD secara detail untuk mengevaluasi program pemerintah.

"LSM memang harus menjadi anjing penjaga (watchdog), namun semuanya tidak harus berperan seperti itu dan diperlukan LSM yang melakukan kolaborasi dengan pemerintah, sehingga antara LSM yang satu dengan yang lain harus punya peran masing-masing baik yang kontra maupun kolaborasi dengan pemerintah," ujar dia.

Sejauh ini, lanjut dia, aktivis LSM dan CSO di Jember belum melakukan pemetaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki "spirit" untuk memberantas korupsi, sehingga dapat melakukan pendampingan terhadap OPD tersebut dan konsentrasi terhadap fungsi pemerintah daerah harus lebih efektif berjalan.

Open Government Partnership merupakan sebuah gerakan internasional yang bertujuan untuk memajukan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi publik, dan inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu program kerja pembinaan jaringan antikorupsi yang akan diimplementasikan oleh KPK pada tahun 2019 adalah pembinaan jaringan partisipatif dalam mengawal keterbukaan pemerintah, sehingga program tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Ant

BERITA TERKAIT

Dewi Motik: "Puspayoga itu Down to Earth"

Dewi Motik: "Puspayoga itu Down to Earth" NERACA Jakarta - Tak lama lagi, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga berada…

Pengamat : Grab dan Gojek Bukan Koperasi

Pengamat : Grab dan Gojek Bukan Koperasi   NERACA Jakarta - Akhir-akhir ini ada pernyataan pejabat pemerintah yang secara keliru dan…

KPK Lantik Dua Pejabat Baru

KPK Lantik Dua Pejabat Baru NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekretaris Jenderal…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Bea Cukai dan KLHK Kembalikan Kontainer Limbah Berbahaya ke Negara Asalnya

Bea Cukai dan KLHK Kembalikan Kontainer Limbah Berbahaya ke Negara Asalnya NERACA Jakarta - Bea Cukai bekerja sama dengan Kementerian…

Dewi Motik: "Puspayoga itu Down to Earth"

Dewi Motik: "Puspayoga itu Down to Earth" NERACA Jakarta - Tak lama lagi, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga berada…

DPD RI Rekomendasikan 15 Nama Calon Anggota BPK

DPD RI Rekomendasikan 15 Nama Calon Anggota BPK NERACA Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merekomendasikan 15…