Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat Pemilu 2019. "Tidak perlu takut, tidak perlu investasi itu mengurungkan diri, atau membatalkan diri. Jangan, tidak terjadi apa-apa di Indonesia," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (17/4).

Menurut Moeldoko, situasi di tengah masyarakat akan tetap kondusif usai pemilu presiden yang pelaksanaannya bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, 17 April 2019. Mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa pengalaman penjagaan keamanan saat pesta demokrasi di Indonesia sudah terbukti.

Dia berkaca pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan di 171 daerah. "Kematangan kita akan berdemokrasi juga luar biasa. Ini terbukti dari 171 pilkada semuanya itu seolah-olah berpikir ada sesuatu. Akan tetapi, buktinya semua berjalan baik-baik saja, tidak ada situasi yang menakutkan," ujar Moeldoko.

Selanjutnya, kematangan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi juga dibuktikan saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang sempat dikhawatirkan menimbulkan situasi politik yang panas namun tidak terjadi apa-apa.

"Situasi yang terjadi sekarang hanya ramai di media sosial. Kalau saya masuk ke kampung-kampung, mereka juga tidak terlalu pusing, yang mereka pikirkan nyoblos (mencoblos, red.), sudah," jelas Moeldoko, sebagaimana disalin dari Antara.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto melarang para peserta pemilu dan kubu pasangan calon untuk melakukan pawai kemenangan dengan mobilisasi massa ke jalan usai pencoblosan.

"Ini (pawai kemenangan) jangan dilakukan. Aparat kepolisian telah tegas mengatakan bahwa mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi diumumkan maka akan tidak diizinkan, karena nyata-nyata itu melanggar Undang-Undang menyatakan pendapat dimuka umum, Undang-Undang nomor 9 tahun 1998," kata Wiranto.

Menurut dia, ada empat syarat agar dapat ijin melakukan mobilisasi massa sesuai Undang-Undang. Salah satunya yakni tidak mengganggu ketertiban umum. "Di mana di pasal 6 kegiatan unjuk rasa, kegiatan mobilisasi massa di muka umum itu paling tidak ada 4 syarat, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain kemudian dalam batas-batas etika dan moral. Yang keempat tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa," paparnya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tidak turun ke jalan untuk merayakan kemenangan setelah melakukan pencoblosan pada 17 April 2019 karena akan memprovokasi pihak lain.

"Dari Polri berlandaskan Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai, syukuran, atau apapun mobilisasi massa untuk menunjukkan kemenangan. Karena nanti akan memprovokasi pihak lainnya," ujar Tito.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perbedaan pilihan politik di kalangan masyarakat tidak akan menyebabkan konflik berkepanjangan atau pun memecah belah bangsa Indonesia. "Memang begitu kalau pemilu, pasti orang terbelah. Jadi akan memilih masing-masing, tapi tidak akan menyebabkan terbelah dalam hal pilihan, tidak akan menyebabkan konflik, tidak akan menyebabkan terjadi kerusuhan, akan segera selesai ini," kata JK.

Pengalaman pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, baik di zaman orde baru maupun reformasi saat ini, tidak pernah terjadi konflik berkepanjangan antara masing-masing pendukung pasangan calon, meskipun berbeda pilihan politik.

"Di hari 'H', pemilih itu memang berbeda pilihan; tapi beberapa hari kemudian orang kembali seperti biasa. Contohnya di pemerintahan, berbeda saja partai-partai mungkin itu pilihannya, tapi setelah diajak masuk pemerintahan juga kemudian sebagian besar menerima apa adanya, dan kembali bersatu," jelasnya.

Sikap persatuan juga ditunjukkan oleh kedua pasangan calon yang bertarung dalam Pilpres 2019, kata JK. Hal itu dapat dilihat pada setiap pelaksanaan debat capres, di mana usai debat keempat capres dan cawapres tersebut langsung berpelukan dan berbincang akrab. munib

BERITA TERKAIT

Abraham Samad Khawatirkan Komposisi Pansel KPK

Abraham Samad Khawatirkan Komposisi Pansel KPK NERACA Jakarta - Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengkhawatirkan komposisi pansel KPK yang telah…

Defisit Neraca Dagang - Pemerintah Dinilai Perlu Hati-Hati Sikapi Pengendalian Impor

NERACA Jakarta – Defisit neraca dagang Indonesia pada April 2019 merupakan yang tertinggi sejak April 2013, dimana angka defisit mencapai…

MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa - KOTA SUKABUMI

MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa KOTA SUKABUMI NERACA Sukabumi - Penolakan terhadap aksi people power…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jelang Lebaran 2019 - Pertumbuhan Penumpang Pesawat Turun Dua Kali Lipat

NERACA Jakarta – Pertumbuhan penumpang pesawat penerbangan domestik turun hampir dua kali lipat pada Lebaran 2019, kata Direktur Jenderal Perhubungan…

ANGGOTA DPR BERHARAP DEMO SEGERA BERAKHIR - Darmin: Aksi Demo Tak Berdampak Signifikan

Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini dampak aksi demonstrasi 22 Mei 2019 tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi investasi…

Hasil Pilpres Diumumkan, IHSG Melesat Naik

NERACA Jakarta – Pengumuman hasil pemilihan presiden (Pilpres) Selasa (21/5) dini hari oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menetapkan pasangan…