IMF Soroti Risiko Penurunan Perdagangan di Asia Pasifik

NERACA

Jakarta-Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkapkan, prospek pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik tetap relatif stabil, meski risiko penurunan telah meningkat. IMF juga menyoroti perlambatan perdagangan, harga minyak yang lebih tinggi, dan volatilitas pasar keuangan global. Ketidakpastian kebijakan perdagangan pun dapat menimbulkan ancaman baru bagi pertumbuhan.

"Jika perlambatan perdagangan ternyata lebih terasa dan lebih tahan lama, itu jelas akan memengaruhi pertumbuhan di kawasan Asia-Pasifik," kata Direktur Departemen IMF untuk Asia dan Pasifik, Changyong Rhee, dalam konferensi pers di Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia mengutip Antara, akhir pekan lalu.

IMF memproyeksikan Asia tumbuh 5,4% pada 2019 dan 2020, sebagian besar tidak berubah dari perkiraan sebelumnya pada Oktober, Rhee mengatakan, mencatat bahwa kawasan itu terus menyumbang lebih dari 60 persen pertumbuhan global.

Tidak hanya itu. IMF pada pekan lalu merevisi naik proyeksi pertumbuhan 2019 untuk China menjadi 6,3%, naik 0,1 poin persentase dari estimasi sebelumnya pada Januari, menurut data World Economic Outlook April 2019.

Rhee mengatakan revisi naik mencerminkan dampak gabungan dari perkembangan terakhir dalam perundingan perdagangan China-AS, kebijakan fiskal ekspansif China yang lebih kuat dari yang diperkirakan, dan ekonomi global yang melambat. "Respons kebijakan fiskal China yang lebih besar dari perkiraan akan membantu mengimbangi dampak permintaan eksternal yang lebih lemah," ujarnya.

Di Jepang, ekonomi diproyeksikan akan meningkat sebesar satu persen pada tahun 2019 dan IMF memperkirakan perlambatan pertumbuhan bertahap menjadi 0,5% tahun depan. Di India, pertumbuhan diperkirakan meningkat hingga 7,3% di tengah sikap kebijakan yang lebih ekspansif.

Menyusul risiko-risiko penurunan, IMF menyarankan agar ekonomi Asia mengadopsi kebijakan yang gesit, waspada, dan bijaksana untuk bernavigasi melewati ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan-kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan pertumbuhan sambil memastikan keberlanjutan dan meningkatkan ketahanan. Secara paralel, kebijakan keuangan harus bertujuan untuk mengatasi kerentanan dari leverage tinggi dan membangun penyangga-penyangga.

"Asia juga perlu fokus pada kebijakan untuk mempertahankan momentum pertumbuhannya dalam jangka panjang dalam menghadapi penurunan pertumbuhan produktivitas dan penuaan yang cepat," ujar Rhee.

Itu termasuk reformasi pasar tenaga kerja dan produk, memperkuat pengeluaran sosial untuk mengatasi meningkatnya ketidaksetaraan, dan upaya untuk membuka ekonomi kawasan lebih lanjut ke perdagangan yang dapat mengurangi risiko-risiko dari meningkatnya proteksionisme global dan membantu meningkatkan ketahanan Asia.

Sebelumnya Rektor Unika Atma Jaya A. Prasetyantoko menilai, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia oleh IMF menjadi 3,3% dari sebelumnya 3,5% akan berdampak negatif bagi Indonesia. Hal ini pun akan menjadi tantangan bagi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang.

"Jadi memang siapapun yang terpilih, Presiden menghadapi fakta yang tidak selalu enak. Dari sisi makroekonomi, domestik, dan global itu suram. Misalnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF diturunin lagi 3,5% jadi 3,3%. Itu menandakan ekonomi dunia menyusut dan punya impact negatif bagi Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/4).

Prasetyantoko mengatakan, tantangan ekonomi global ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui. Sebab, bersamaan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, iklim investasi dan bisnis juga akan turut lesu dari sebelumnya. Hal ini pun sudah diprediksi oleh berbagai pihak.

"Tantangannya tidak sederhana. Ditambah iklim bisnis dan industri. Survey Jetro, salah satu perusahaan Jepang prospek bisnis di kawasan Asia menurun dan Indonesia turun signifikan daripada negara lain," ujarnya.

Pelaku usaha, menurut dia, akan menahan diri dengan adanya beberapa isu krusial yang dianggap kurang menguntungkan bagi pengusaha. "Misal isu perpajakan, buruh, kenaikan upah, ini risiko yang dipandang pelaku usaha tidak membuat bisnis berkembang pesat," ujarnya. mohar

BERITA TERKAIT

IDENTITAS PRIBADI PERLU PERLINDUNGAN HUKUM - Data Pribadi Bocor Rawan Pemalsuan

Jakarta-Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, data identitas pribadi perlu dilindungi dari kebocoran oleh semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik dan…

Pengamat: 7 Catatan agar Regulasi Nasional Efektif

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan mengatakan terdapat tujuh catatan yang perlu dipertimbangkan oleh…

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

IDENTITAS PRIBADI PERLU PERLINDUNGAN HUKUM - Data Pribadi Bocor Rawan Pemalsuan

Jakarta-Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, data identitas pribadi perlu dilindungi dari kebocoran oleh semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik dan…

Pengamat: 7 Catatan agar Regulasi Nasional Efektif

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan mengatakan terdapat tujuh catatan yang perlu dipertimbangkan oleh…

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…