Jakarta-Lembaga penelitian CORE menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun masih terjebak di kisaran 5%. Ini terjadi karena sebagian potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimaksimalkan, salah satunya di sektor industri manufaktur.

NERACA

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, industri manufaktur harus menjadi prioritas. Jika tidak diprioritaskan maka Indonesia akan sama seperti negara lain yang terjebak di negara pendapatan menengah selama 50 tahun.

"Kita perlu kembali lagi membangun industri manufaktur supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa paling tidak 7% untuk bisa mengejar. Karena kita kalau melihat beberapa contoh kasus negara berkembang lain mereka banyak berada di kelompok menengah lebih dari 50 tahun, setengah abad," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Dalam masa pemilihan presiden ini, menurut dia,  seharusnya kedua pasangan calon presiden harus menyampaikan strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi semakin tinggi melalui industri. Sebab, sudah 10 tahun belakangan terjadi deindustrialisasi di Indonesia.

"Harus ada perubahan dan salah satunya mendorong industri manufaktur yang selama lebih dari 10 tahun ini sudah gejala deindustrialisasi dini. Itu yang belum pernah diangkat, jadi dalam 5 tahun ke depan itu harusnya jadi salah satu agenda utama untuk siapapun yang nanti memimpin," jelasnya.

Selain industri manufaktur, pemimpin nantinya juga harus fokus memanfaatkan tehnologi digital ekonomi untuk mendorong produksi dalam negeri. Tehnologi digital juga diperlukan untuk memasarkan produk dalam negeri ke negara lain.

"Tentu saja bagaimana manfaatkan pertumbuhan digital ekonomi. Saya pikir bagaimana manfaatkan pertumbuhan ekonomi digital untuk mendorong produksi di dalam negeri, karena sekarang masih cenderung dimanfaatkan pasarnya saja," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro mengakui bahwa Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur. Ini terjadi lantaran porsi manufaktur dalam Produk Domestik Bruto (PDB) kian menipis. Bambang mengatakan Indonesia pernah disebut sebagai negara industri karena porsi manufaktur dalam PDB mencapai 30%. Namun, angka kontribusinya terus terkikis menjadi tak lebih dari 20%.  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal III-2018 menunjukkan porsi industri manufaktur sebesar 19,66% terhadap PDB. Industri manufaktur hanya tumbuh 4,33% atau lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi 5,17%.

"Indonesia belum berhasil reindustrialisasi, tapi yang terjadi adalah deindustrialisasi prematur. Dulu sempat kontribusi industri mencapai 30% terhadap PDB, tapi kini tercatat 20% saja meski memang porsinya masih paling besar," jelas Bambang.

Porsi industri terhadap PDB terus turun dalam lima tahun terakhir. BPS mencatat pada 2014 kontribusinya sebesar 21,08%, tahun 2015 (20,99%), tahun 2016 (20,51%), tahun 2017 (20,16%) dan tahun 2018 sebesar 19,66%.

Secara terpisah, ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi pernah mengatakan, deindustrialisasi sebetulnya merupakan fenomena alami di negara maju. Namun, kondisi ini perlu dikaji lagi jika terjadi pada Indonesia yang notabene adalah negara berkembang.

Menurut dia, jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia akan terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah (middle income trap). Sebab, industri manufaktur adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Momentum Bonus Demografi

Di sisi lain, Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk memanfaatkan momentum bonus demografi guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. Bappenas memprediksi puncak bonus demografi akan terjadi tahun depan dan berlangsung hingga 2045. "Sekali kita tidak tumbuh lebih dari 5%, minimal 6-7% hingga 2030 yang seharusnya dapat didorong oleh industri, kita akan kehilangan momentum (bonus demografi) ini. Pengaruhnya, kita akan menjadi tua sebelum kaya," ujarnya.  

Oleh sebab itu, dia menyarankan pemerintah ke depan fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan logistik, yaitu infrastruktur maritim. Selain itu, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi swasta untuk berkembang.

Fithra mengatakan, swasta memiliki keterbatasan meraih dana untuk ekspansi bisnis lantaran terjadi crowding out effect yakni aksi berebut dana antara pemerintah dan korporasi dalam menghimpun dana. Kecenderungannya, sektor swasta tidak kebagian lantaran pemerintah menguasai sekitar 85% total obligasi di pasar. "Jadi infrastruktur perlu tapi yang sifatnya mengungkit industri dan infrastruktur perlu melibatkan swasta. Selain itu, pemerintah juga harus berinvestasi pada sumber daya manusia," katanya.

Faisal mengingatkan, upaya revitalisasi sektor industri telah dikumandangkan petahana sejak 2014. Namun, selama lima tahun terakhir, implementasi kebijakan belum terlihat nyata dan daya dorongnya belum kuat ke perekonomian. "Inginnya seperti infrastruktur yang betul-betul kelihatan," jelasnya.

Menanggapi Capres Prabowo Subianto yang menuding pemerintah belum optimal mendorong sektor manufaktur sehingga terjadi deindustrialisasi di Indonesia dalam debat kandidat Capres, Sabtu (13/4), peneliti Indef Izzudin Al Farras mengatakan, deindustrialisasi memang tengah terjadi di Indonesia. Deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia bahkan lebih cepat dibanding negara ASEAN lainnya. "Meski deindustrialisasi dan transformasi struktural ekonomi merupakan fenomena alamiah dan terjadi secara global, namun demikian deindustrialisasi di Indonesia terjadi cepat (deindustrialisasi dini)," ujarnya di Jakarta, Minggu (14/4).

Dalam 10 tahun terakhir, menurut dia, Indonesia mengalami penurunan porsi manufaktur terhadap PDB sebesar 7%. Padahal negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, penurunan porsi manufakturnya terhadap PDB tidak lebih dari 4%.

Menurut Izzudin, deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia berdampak kepada tiga hal, pertama, turunnya penerimaan perpajakan, padahal manufaktur menjadi sektor tertinggi dalam menyumbang pajak dengan kontribusi sebesar 30%.

Kedua, daya serap tenaga kerja oleh sektor manufaktur semakin berkurang. Ketiga, secara agregat, pertumbuhan PDB tidak dapat terdongkrak naik secara cepat karena kontribusi maupun pertumbuhan manufaktur turun dan tumbuh semakin lamban. "Deindustrialisasi diperparah melalui perubahan pola investasi asing (FDI) yang cenderung berada di sektor tersier dibandingkan sekunder," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Izzudin menyatakan, Indonesia harus segera mengatasi masalah deindustrialisasi ini. Salah satunya dengan secara tepat membaca arah perkembangan industri global ke depannya. "Ke depan, Indonesia harus mengatasi tantangan industri dan membaca perkembangan arah industri di masa yang akan datang," ujarnya. bari/mohar/fba