Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Jawa Barat, menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebesar Rp1.500 per liter yang diusulkan pemerintah akan berdampak kompleks pada dunia usaha.

"Kenaikan BBM tidak hanya berimbas pada kalangan pengusaha dan pekerja tapi juga harga barang di pasar," kata Ketua Apindo Kota Bekasi, Purnomo Narmiadi, di Bekasi, Selasa.

Wacana kenaikan tarif angkutan umum yang diajukan Organisasi Pengusaha Angkutan Daerah (Organda) sebesar 30 hingga 35% sebagai dampak kenaikan BBM, kata dia, akan mempengaruhi beban pengusaha dalam menyesuaikan dana transportasi bagi pekerja.

"Usulan Organda tersebut relatif cukup besar dan ongkos angkutan umum pasti akan ikut naik. Pengusaha harus mempertimbangkan menyesuaian kenaikan ongkos bagi pekerjanya," kata Purnomo.

Bila kenaikan BBM direalisasikan pemerintah, katanya, sebanyak 105 dari 230 perusahaan di Kota Bekasi yang masuk dalam keanggotaan Apindo akan mengalami penambahan beban penderitaan karena harus menyesuaikan diri dengan berbagai kenaikan harga bahan baku produksi.

"Penyesuaian itu setidaknya harus dilakukan pengusaha minimal enam bulan hingga satu tahun sebelum perusahaannya kembali berjalan normal," katanya.

Menurut dia, sebagian perusahaan di wilayah setempat masih ada yang bergantung pada jasa ekspedisi barang sebagai alat transportasi. Kenaikan BBM akan memicu kenaikan tarif jasa ekspedisi.

"Barang-barang yang akan kita kirim melalui jasa tersebut pun akan ikut naik di pasar," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memperhitungkan kenaikan BBM terhadap inflasi karena akan mempengaruhi seluruh jalur ekonomi yang nantinya akan membebani masyarakat dan pengusaha.

Pembodohan BLT

Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam, Noer Fajrieansyah, mengatakan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM merupakan praktik pembodohan masyarakat Indonesia.

"BLT itu sangat bodoh. Pemerintah harus hentikan pembodohan kepada masyarakat," kata Fajrieansyah, di Jakarta, Selasa.

Ditemui di sela-sela unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Istana Merdeka, Fajrieansyah mengatakan kebijakan penaikan BBM merupakan proses pemiskinan masyarakat karena pertumbuhan ekonomi hanya bisa dirasakan masyarakat dengan tingkat ekonomi kelas atas.

Senada dengan Fajrieansyah, Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Addin Jauharudin, mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM dirasa tidak masuk akal di tengah kondisi masyarakat sekarang ini.

Jauharuddin juga menuntut pemerintah agar mewujudkan segera kemandirian energi nasional dan transparansi pajak perminyakan.

Selain itu, dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah untuk sesegera mungkin menghentikan utang luar negeri.

Ratusan pengunjuk rasa tersebut merupakan gabungan dari organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti (Kamtri) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). (agus/dbs)