Ekonom Bantah Indonesia Dikuasai Asing - ARUS INVESTASI LANGSUNG LEBIH KECIL DARI NEGARA TETANGGA

Jakarta- Ekonom UI Faisal Basri membantah opini yang berkembang di masyarakat soal perekonomian Indonesia yang sudah dikuasai pihak asing. Menurut dia, data justru menunjukkan arus investasi langsung asing ke Indonesia jauh lebih kecil dari negara-negara tetangga, bahkan negara komunis sekalipun seperti Vietnam. Sementara itu, sebuah survei mengungkapkan, bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia saat ini semakin membaik.

NERACA

"Data justru menunjukkan Indonesia jauh dari dikuasai asing.Perekonomian Indonesia tidak saja tidak dikuasai asing, melainkan justru sebaliknya, peranan asing relatif kecil dalam pembentukan kue nasional (PDB)," ujar Faisal dalam akun pribadinya dikutip, Kamis (11/4).

Faisal menjelaskan, arus investasi langsung asing (Foreign Direct Investment-FDI) yang masuk ke Indonesia rata-rata hanya sekitar 5% dari keseluruhan investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Angka tersebut, menurut dia, sangat kecil jika disandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. "Dengan negara komunis sekalipun seperti Vietnam dan negara sosialis seperti Bolivia, (investasi asing yang masuk ke ke Indonesia) kita selalu lebih kecil," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Berdasarkan data UNCTAD yang dipaparkan Faisal, rata-rata FDI dalam bentuk PMTB yang masuk ke Indonesia hanya mencapai sekitar 5,7%. Sementara Thailand sebesar 6,1% Filipina (7%), Malaysia (14%), bahkan Vietnam mencapai 23,2%.

Data juga menunjukkan FDI rata-rata FDI yang masuk ke Indonesia pada periode yang sama mencapai 24,1%. Angka tersebut lebih tinggi dari Filipina yang mencapai 17,8%, tetapi lebih rendah dari Malaysia sebesar 40,6%, Thailand 44,7%, dan Vietnam 50,5%. "Akumulasi kehadiran investasi langsung asing hingga sekarang tidak sampai seperempat PDB," ujarnya.

Menurut Faisal, partisipasi aktif dalam perekonomian dunia adalah pilihan yang jauh lebih baik. Kenyataannya, menurut dia, perekonomian dunia kian terintegrasi dan setiap negara apa pun ideologinya sudah sejak lama bersaing ketat memperoleh manfaat dari pasar global.

"Dalam perekonomian subsisten paling primitif sekalipun, tidak semua barang kebutuhan bisa diproduksi sendiri dan oleh karena itu harus didatangkan dari luar. Dengan demikian, pernyataan siapa pun yang sesumbar impor tak perlu, jelas adalah bualan," ujarnya.

Namun secara terpisah, Panel Ahli Katadata Insight Center, Wahyu Prasetyawan mengatakan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia saat ini semakin membaik. Hal ini tercermin dari posisi Indeks Kepercayaan Investor pada Pemerintah (IKIP) Kuartal I-2019 berada dilevel 172,1. "Di pasar keuangan internasional itu dia punya kepercayaan bahwa Indonesia masih menjadi tempat yang aman untuk berinvestasi," ujarnya, kemarin.

Wahyu mengatakan apabila dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, Indonesia juga masih unggul terhadap tingkat kepercayaan investasinya. "Indonesia dengan negara-negara sejenis kaya Brazil Turki, Indonesia itu sekarang jadi tempat yang menarik kalau menurut saya," katanya.

Namun demikian, di tengah situasi politik saat ini dirinya berharap agar pesta demokrasi yang akan segera berlangsung pada 17 April 2019 mendatang dapat berjalan aman dan baik. Sebab, keberlangsungan ini pun akan semakin menjadi ketertarikan investor asing.

"Apalagi kalau kita bisa selesaikan hajatan politik ini tidak ada ribut-ribut artinya orang kan melihat Indonesia bisa baik, politikal kompetisi degan baik akan dapat kredit yang baik dari investor. Karena investor kan tanam uang ya, mereka tidak mau tanam uang yang banyak kerusuhan gampangnya begitu kira-kira," pungkasnya.

Sebelumnya, Katadata Isight Center (KCI) merilis Indeks Kepercayaan Investor terhadap Pemerintah (IKIP) di kuartal I-2019. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 255 investor yang mengelola dana lebih dari Rp 700 triliun, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah pada kuartal I-2019 mengalami perbaikan dibandingkan kuartal IV-2018 lalu.

Wahyu mengatakan posisi indeks kepercayaan investor pada kuartal pertama berada di level 172,1. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal-IV pada tahun lalu yang berada di level 156,2.

Kurang Stimulus

Sebelumnya, ekonom UI lainnya Fithra Faisal Hastiadi menilai pemerintah dalam lima tahun ini kurang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak bergerak dari posisi 5%.

Menurut dia, berdasarkan penelitian empiris, Indonesia seharusnya mampu tumbuh minimal 6% sepanjang 2015 hingga 2017. Namun, faktanya tingkat pertumbuhan hanya berada di kisaran 4-5%. "Artinya, selama ini Indonesia tumbuh di bawah angka potensial. Berarti pemerintah kurang punya dorongan untuk pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat potensial. Tanpa pemerintah Indonesia saja bisa tumbuh 5%,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/4).

Dia menilai kebijakan ekonomi pemerintah selama ini cenderung salah arah. Setidaknya, menurut dia, ada tiga kebijakan yang mengindikasikankesalahan arah tersebut. Pertama, kebijakan pemerintah menimbulkan crowding out effect yakni aksi berebut dana antara pemerintah dan korporasi dalam menghimpun dana. Kecenderungannya, sektor swasta tidak kebagian lantaran pemerintah menguasai sekitar 85 persen total obligasi di pasar.

Tahun ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahkan mematok target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto sebesar Rp825,7 triliun. Penerbitan tersebut hanya turun 3,59% dibanding target APBN 2018 yang mencapai Rp856,49 triliun. "Akibatnya sektor swasta berkurang sumber dananya. Sehingga sektor swasta yang diharapkan menjadi agen di sektor rill menjadi tidak bisa melakukan ekspansi bisnis. Itu yang menjadi salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa lebih dari 5%,” ujarnya.

Kedua, pemerintah belum mengeluarkan insentif fiskal yang berdampak langsung kepada konsumsi, misalnya potongan pajak (tax cut). Pelonggaran fiskal yang selama ini diberikan oleh pemerintah dinilai kurang memberikan dampak langsung kepada konsumsi.

Ketiga, pemerintah dinilainya abai terhadap investasi pada industri manufaktur dan Sumber Daya Manusia (SDM)karenaterlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Sayangnya, pertumbuhan infrastruktur saat ini memiliki tingkat korelasi yang rendah terhadap pertumbuhan industri.

Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan industri yang belum maksimal. BPS mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang (IBS) sebesar 5,04% pada kuartal III-2018 secara tahunan. Sedangkan pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil (IMK) naik sebesar 3,88%.

Namun, pertumbuhan sektor industri ini masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama sebesar 5,17%. "Saya masih melihat membangun infrastruktur ya sebagai infrastruktur saja bukan infrastruktur yang bisa menjadi jalan untuk membangkitkan industri," ujarnya.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu cenderung tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya, Vietnam tahun lalu mampu 6,6%, Myanmar tumbuh 6,4%, Filipina tumbuh 6,52%, Kamboja tumbuh 6%, dan Laos tumbuh 6,79%.

Pertumbuhan Indonesia tahun lalu sebesar 5,17% bahkan berada di bawah rata-rata pertumbuhan negara di Asia Tenggara sebesar 5,8%. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Wapres : RUU Pertanahan Berpihak Pada Semua Unsur

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan rancangan undang-undang (RUU) tentang pertanahan dibuat untuk kepentingan semua pihak, baik…

Perluasan Posisi TKA Perlu Diikuti Transfer Pengetahuan

  NERACA Jakarta – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai perluasan posisi atau jabatan tenaga kerja asing dalam sektor-sektor industri terutama…

KOMITMEN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIPERTANYAKAN - Presiden: Menteri Segera Atasi Kendala Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi ingin masing-masing kementerian/lembaga (K/L) melakukan inventarisasi realisasi dari komitmen investasi yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kemenhub Diminta Kembangkan Logistik Dukung Pertumbuhan

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersungguh-sungguh mengembangkan transportasi logistik guna mendukung…

Wapres : RUU Pertanahan Berpihak Pada Semua Unsur

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan rancangan undang-undang (RUU) tentang pertanahan dibuat untuk kepentingan semua pihak, baik…

Perluasan Posisi TKA Perlu Diikuti Transfer Pengetahuan

  NERACA Jakarta – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai perluasan posisi atau jabatan tenaga kerja asing dalam sektor-sektor industri terutama…