Peran Lintas Sektor Mewujudkan Pemilu yang Aman dan Damai

Oleh : Randi Basuki, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto mengingatkan agar semua komponen bangsa menjaga stabilitas keamanan dan politik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019 agar negara berlangsung aman dan kondusif.

“Keamanan dan politik harus selalu stabil agar negara tidak kacau,” tutur Wiranto. Menurutnya, keamanan merupakan syarat mutlak untuk membangun dan mensejahterakan bangsa. Dengan menciptakan suasana aman, maka segala bentuk ancaman harus dinetralisir. Wiranto juga menegaskan bahwa instrumen penting negara demokrasi adalah politik. Tak hanya stabilitas dalam sektor keamanan, tapi stabilitas politik juga penting. Karena keduanya saling berkorelasi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan wilayah dengan penduduk yang heterogen, tentu jangan sampai semangat keberagaman dirusak oleh perbedaan pilihan dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April mendatang.

Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan berbagai kegiatan strategis dalam menyukseskan pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemilu juga perlu menunjukkan sikap pro-aktif dalam mendukung kesuksesan pemilu April 2019.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Haji Rosiyadi Saytuhi mengatakan, proses – proses pemilu yang bersentuhan dengan masyarakat harus di laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta tidak menimbulkan kericuhan. “Pada Pemilu ini suasana kebatinannya semakin hangat tapi tetap kita menjaga kepala dingin, jaga semangat persaudaraan karena siapapun yang kita pilih pada pemilu itu adalah saudara kita,” ujarnya.

Menurutnya, aktivis politik maupun simpatisan yang memiliki kepentingan pada pemilu 2019, memiliki andil besar dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai. “Untuk itulah, masyarakat di suguhkan politik santun dan bermartabat. Masyarakat juga tidak di adu domba dengan menyebar berita bohong, fitnah yang berpengaruh terhadap stabilitas daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Kaum Milenial NTB juga berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemilu damai 2019. Komitmen tersebut dideklarasikan bersama di Mataram pada Februari lalu. Kaum milenial NTB merupakan gabungan dari kenjo NTB, Sedulur Jokowi, Baja NTB dan PSI NTB. Dalam kesempatan tersebut, kaum milenial NTB juga menyatakan komitmen untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf Amin.

Peran dalam menjaga pemilu damai juga tak lepas dari peran serta Pondok pesantren. Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri mangapresiasi peran pondok pesantren yang sejak dulu selalu menjadi garda terdepan dalam mengawal proses pemilu damai. Selain itu, menurutnya, ponpes merupakan tempat untuk menjaga 4 pilar kebangsaan yakni NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 45.

Achmat Juri menyatakan, jelang pelaksanaan pesta demokrasi pada April 2019, pihaknya menghimbau sekaligus mengharapkan agar seluruh masyarakat NTB bersama – sama menjaga pilkada agar berjalan dengan sukses, lancar dan aman, sehingga melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, adil dan tentunya mampu mengawal pembangunan daerah menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hak politik sesama warga dengan senantiasa menampilkan sikap dan perilaku yang santun dalam berdemokrasi.

“Mari kita laksanakan pesta demokrasi dengan penuh kedamaian, kerukunan. Kita berharap sukses karena demokrasi warisan dari leluhur kita yang harus dijaga, dilestarikan dan dicapai cita luhur itu,” terangnya.

Sementara itu, Tuan Guru Muammar Arafat selaku pimpinan pondok pesantren Darul Fallah berpesan kepada para santri dan warga, agar ikut serta dalam pemilu dengan memberikan dukungannya dan tetap menjaga semangat persatuan. Pihaknya juga menambahkan, Pondok Pesantren sangat berperan penting dalam menciptakan pemilu damai. Karena Ponpes sangat dekat dengan masyarakat, dan melalui sarana dakwah, pengajian maupun kegiatan keagamaan akan diselipkan pesan damai dalam menghadapi Pemilu 2019.

Pondok pesantren merasa terpanggil untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa pemilu damai adalah pesta rakyat, pemilu bukan perang, tapi pesta yang masyarakat harus senang tanpa ada permusuhan. Agama juga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang pemilu. Hal ini dikarenakan agama seringkali dijadikan alat untuk kepentingan politik dan upaya radikalisme. Tentu akan sangat merugikan, semangat persatuan harus retak karena adanya campur tangan dari ormas radikal.

BERITA TERKAIT

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit

  Oleh: Yenny Sucipto, Pemerhati Kebijakan Publik Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini…

Paradigma Baru Pencegahan dan Penanganan Masalah Perbankan

  Oleh: Randi Mesarino, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkeu *)   Belajar dari pengalaman krisis keuangan global sebelumnya, pada tahun…

Pindah Ibu Kota, Bagaimana Nasib Aset Negara di Jakarta?

   Oleh: Moh. Ilham Santoso, Staf BPLK Kemenkeu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota baru. Penajam Paser Utara…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit

  Oleh: Yenny Sucipto, Pemerhati Kebijakan Publik Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini…

Paradigma Baru Pencegahan dan Penanganan Masalah Perbankan

  Oleh: Randi Mesarino, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkeu *)   Belajar dari pengalaman krisis keuangan global sebelumnya, pada tahun…

Pindah Ibu Kota, Bagaimana Nasib Aset Negara di Jakarta?

   Oleh: Moh. Ilham Santoso, Staf BPLK Kemenkeu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota baru. Penajam Paser Utara…