KPK Terima Banyak Laporan Soal Politik Uang

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa banyak yang melaporkan soal politik uang menjelang Pemilu 2019 ke lembaganya.

"Saya ingin jelaskan juga kepada masyarakat karena banyak sekali masyarakat yang melaporkan soal politik uang ini juga ke KPK padahal kewenangan KPK itu terbatas," kata Syarif usai bertemu dengan anggota Bawaslu Rahmat Bagja di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/3).

Soal kewenangan KPK yang terbatas itu, Syarif menjelaskan bahwa dari segi subjek, orang yang terlibat politik uang itu harus penyelenggara negara."Kalau dari segi subjeknya atau orang pelaku, yaitu harus penyelenggara negara. Kalau masih calon dia belum penyelenggara negara karena itu kami tidak bisa tindak," ucap Syarif.

Selanjutnya, kata dia, dari segi objek bahwa KPK baru bisa menangani tindak pidana korupsi di atas Rp1 miliar."Harus Rp1 miliar ke atas kurang dari itu kami tidak bisa. Oleh karena itu, kalau kami dapat laporan seperti itu kami serahkan ke Bawaslu atau kalau bukan penyelenggara negara tetapi misalnya Rp1 miliar kurang lebih seperti itu, ya kita serahkan Kepolisian dan Kejaksaan," ucap Syarif.

Kemudian Syarif juga mengharapkan Pemilu 2019 dapat berjalan lancar dan tidak ada politik uang. Ia juga mengimbau kepada semua partai politik untuk mengumumkan daftar riwayat hidup dari masing-masing calonnya yang menjadi peserta Pemilu 2019.

"Saya pikir itu juga salah satu kriteria bisa dilihat oleh masyarakat dan kepada masyarakat sekali lagi juga kami himbau kami berharap bahwa anggota DPR atau DPRD yang terpilih nanti itu adalah yang baik. Oleh karena itu juga jangan pernah meminta uang," ucap Syarif.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendatangi gedung KPK Jakarta, Rabu (27/3) berdiskusi dengan pimpinan KPK soal politik uang."Kami menerima undangan dari teman-teman KPK untuk membicarakan hubungan antara politik dan pidana pemilu khususnya politik uang, kami saling 'sharing' informasi," kata Rahmat usai pertemuan tersebut.

Selain membicarakan politik uang, lanjut dia, penggunaan fasilitas pemerintah dan dana pemerintah juga menjadi perhatian khususnya dalam permasalahan pemilu 2019 ini. Kemudian, kata dia, juga didiskusikan bagaimana para pemilih itu mendapat informasi yang cukup mengenai peserta pemilu. 

"Jadi, kami saling menyarankan kami juga meminta masyarakat untuk mengenali peserta pemilu jangan sampai masyarakat memilih tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para peserta pemilu tersebut," ucap Rahmat.

Bawaslu pun meminta kepada peserta pemilu untuk membuka semua "track record" atau rekam jejak dalam pekerjaannya maupun dalam pengabdiannya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa para peserta pemilu tersebut.

"Ini lah saatnya peserta pemilu membuka semua "track record"-nya dan juga saling berkompetisi sehingga masyarakat bisa memilih dengan baik dan itu juga untuk meredusir politik uang karena banyak ada modus tidak dikenali dengan uang kemudian bisa bekerja, dengan uang kemudian ditawarkan kepada pemilih untuk memilih yang bersangkutan," tutur dia.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta kepada masyarakat agar kritis dalam melakukan pemilihan di Pemilu 2009 ini."Kami harapkan pemilu kali ini adalah pemilu yang adil yang berintegritas jauh dari politik uang, jauh dari penggunaan fasilitas pemerintah ataupun dana pemerintah untuk kepentingan tertentu," kata Rahmat. Ant