NERACA

Jakarta – Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) terus memperjuangkan penurunan harga tiket pesawat karena transportasi udara merupakan salah satu akses masuk para wisatawan domestik dan mancanegara ke berbagai daerah di Indonesia.

"Ini yang kami lagi perjuangkan karena nomor satu adalah aksesibilitas dan itu dilakukan oleh moda transportasi udara, darat maupun laut," kata Ketua Umum Astindo, Elly Hutabarat, usai pembukaan rapat kerja nasional Astindo, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), disalin dari Antara.

Menurut dia, moda transportasi laut dan darat tidak ada masalah, namun yang menjadi persoalan adalah harga tiket moda transportasi udara. Elly mengatakan jika alasannya adalah harga bahan bakar minyak, lalu kenapa penerbangan ke luar negeri bisa lebih murah. Padahal maskapai penerbangan luar negeri tersebut berangkat dan membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Indonesia dengan harga beli yang sama dengan maskapai penerbangan nasional.

"Kami sangat bermohon karena ini hajat hidup orang banyak, bukan hanya hotel-hotel yang amat sangat menderita, tapi juga orang-orang di pinggir jalan, UKM suvenir, kalau tidak ada turis tidak ada yang belanja," ujarnya.

Elly juga mendesak maskapai penerbangan Garuda Indonesia selaku badan usaha milik negara (BUMN), untuk mempertimbangkan agar menurunkan harga tiket pesawat.

Masalah tersebut juga akan dibahas lagi dengan jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), karena daerah-daerah pariwisata yang dulunya ramai dikunjungi wisatawan kondisinya memprihatinkan, termasuk Pulau Lombok yang masih dalam masa pemulihan setelah gempa bumi yang terjadi pada Juli-Agustus 2018.

"Mungkin saya bisa dimarahi sama maskapai, tapi saya tidak peduli, karena kami melihat sendiri betapa harga tiket pesawat saat ini mengakibatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Terutama Lombok saat ini masih sangat menderita," katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah NTB H Rosyadi Sayuti. Pihaknya sudah menyurati Kemenhub yang intinya meminta harga tiket diturunkan, meskipun tidak secara keseluruhan.

"Paling tidak ada promo-promo ke Lombok sebagai bagian dari pemerintah dan maskapai penerbangan menunjukkan empati kepada Lombok yang sedang masa pemulihan setelah gempa bumi," ujarnya.

Menurut dia, maskapai penerbangan semestinya tidak memukul rata harga tiket pesawat untuk semua daerah tujuan, tetapi dari dan menuju Lombok harus ada perlakuan khusus karena merupakan daerah tertimpa musibah dan sedang dalam pemulihan. "Ini kan tidak ada bedanya, Lombok yang kena musibah dengan daerah lain yang tidak kena musibah. Dalam konteks itu yang kami harapkan.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Astindo, kata Rosyadi, akan kembali melakukan pembicaraan dengan Kemenhub dalam waktu dekat untuk membahas masalah harga tiket pesawat yang masih dianggap terlalu mahal, khususnya dari dan menuju NTB.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan minta publik untuk sedikit bersabar terkait masih tingginya harga tiket pesawat yang terjadi sejak beberapa waktu lalu. "Tunggu, sabar, kan nanti ada Pilpres sebentar. Biar saja sekarang harga tinggi-tinggi dulu, enggak apa-apa," kata Luhut dalam Coffee Morning dengan wartawan di Jakarta, disalin dari Antara.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk bisa mengendalikan tarif tiket pesawat melalui Permenhub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang diteken pada 28 Maret lalu.

Aturan turunan yang tertuang dalam Keputusan Menhub (Kepmen) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, juga telah diterbitkan.

Atas kebijakan tersebut, Luhut menyebut perlu waktu supaya aturan tersebut bisa diadaptasi sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat. "Kan sekarang lagi proses, kita tunggu saja," katanya.

Luhut mengatakan meski harga avtur telah mengalami penurunan, komponen biaya penentu tarif tiket juga dipengaruhi oleh faktor lain termasuk layanan dan biaya operasional. "Kita 'benchmark' saja dengan negara-negara lain. Tapi 'low cost fare' (tarif rendah) itu tetap harus ada, karena harus ada keseimbangan jangan sampai mematikan industri pariwisata kita," katanya.