Oleh : Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Perhelatan pemilihan umum baik eksekutif dan legislatif tinggal menghitung hari saja, yaitu tanggal 17 April 2019. Berbagai hingar bingar atraksi pemilu  dalam bentuk debat  dan  kampanye terbuka dilakukan oleh para pasangan calon 01 maupun 02. Namun sangat disayangkan dari para paslon tersebut, saat menyampaikan visi dan misi platform politik  saat debat terbuka, tak ada satupun yang menyampaikan tentang arah pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Mereka seakan lupa akan pentingya ekonomi syariah sebagai ekonomi alternatif di negeri ini.

Kita bisa menyimaknya dalam debat pertama hingga keempat, baik Jokowi dan Prabowo, semuanya hanya teknis dan normatif saja yang dibicarakan. Sementara persoalan fundamental dalam ekonomi, khususnya ekonomi yang memberikan jaminan pada keadilan dan kesejahteraan secara berkelanjutan, nyaris tak disentuh sama sekali. Pada hal, kini  semua negara yang ingin ekonominya berkembang, menempatkan ekonomi syariah sebagai platform politik ekonomi pembangunannya. Lantas dimanakah  Jokowi dan Prabowo meletakkan ekonomi syariah dalam visi politik ekonominya? Itu yang perlu dipertanyakan saat ini.

Kita mengetahui bersama, bahwa esensi ekonomi syariah adalah meninggalkan praktik maisir, gharar dan riba. Dalam maisir, diri kita diminta untuk meninggalkan praktik ekonomi berbasis sepekulasi atau perjudian. Hal ini dikarenakan praktik ekonomi maisir bersifat mengundi nasib dan menjadikan sikap malas dalam melakukan produktifitas usaha. Praktik ekonomi yang demikian jelas tidak Pancasilais dan bertentangan dengan keyakinan  moral agama yang kita anut selama ini.

Kemudian gharar merupakan praktik ekonomi yang tidak transparan dan penuh dengan tipu menipu, budaya praktik gharar inilah yang selama ini dilakukan banyak pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan yang sebesar–besarnya sehingga menjadikan rusaknya tata kelola ekonomi. Sementara riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Konsep riba inilah yang selama ini dijalankan dalam praktik ekonomi konvensional sehingga memberikan dampak terhadap ketidakadilan dan rasa kemanusiaan.

Berbicara ekonomi syariah sepirit bukan hanya pada implementasi dalam keuangan syariah atau transaksi bisnis dalam bagi hasil saja, akan tetapi juga, terkait dalam distribusi pembangunan dalam politik pembangunan, dimana distribusi pembangunan harus didistribusikan secara transparan dan penuh dengan keadilan. Problemnya sejauh ini dalam distribusi pembangunan tidak dijalankan penuh transparan bahkan yang terjadi banyak praktik korupsi dan perusakan terhadap ekosistem semesta alam. Disinilah pentingya ekonomi syariah dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan.

Sungguh sayang sekali dalam kampanye dan dalam debat publik yang terjadi saat ini para paslon 01 dan 02 tidak membawakan pesan ini kepada publik.  Padahal jika ini bisa disampaikan secara gamblang, maka akan memberikan kepercayaan yang kuat bagi masyarakat Indonesia bagaimana masa depan ekonomi syariah Indonesia.  Perlu diketahui, market share ekonomi syariah hingga saat ini masih jalan di tempat dan kebijakan pemerintah belum power full dalam mendukungnya. Ini yang menjadikan ekonomi syariah di Indonesia tak maju-maju.

Maka saat inilah yang paling tepat ketika paslon 01 dan 02 bertarung dalam merebutkan kepemimpinan nasional, ekonomi syariah bisa dijadikan modal isu yang paling kuat untuk meraih dukungan dari masyarakat Indonesia.  Semua negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, pemerintahannya power full mendukung pengembangan ekonomi syariah. Tapi mengapa Indonesia sejauh ini tidak dan hanya retorika saja. Pertanyaan inilah yang harus dijawab secara konkret oleh para paslon 01 dan 02. Semoga tulisan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, agar selalu mengingatkan kepada calon pemimpin nasional untuk tidak lupa dalam mengembangkan ekonomi syariah dalam kebijakan politik dan ekonomi nasional.