Garuda Indonesia Harus Terapkan Tarif yang Terjangkau Untuk Konsumen

Garuda Indonesia Harus Terapkan Tarif yang Terjangkau Untuk Konsumen

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan harga tiket pesawat yang tinggi saat ini dapat berpengaruh pada sektor usaha yang berkaitan langsung dengannya.Ia mencontohkan bisnis penerbangan, hotel, restoran, travel agent hingga UMKM lantaran bergantung pada kemampuan mobilitas masyarakat.

"Melihat dampak dari mahalnya harga tiket pesawat, semestinya Garuda Indonesia sebagai BUMN dan price leader di bisnis penerbangan di Indonesia memang mesti memulai dengan menerapkan tarif yang lebih affordable bagi konsumen karena penurunan tarif pada Garuda akan diikuti oleh maskapai lainnya. Tentunya dengan tetap memperhitungkan peningkatan biaya operasional dan kebutuhan untuk investasi ekspansi ke depan," jelas Faisal kepada Neraca, Senin (8/4).

Lebih lanjut Faisal mengatakan, dampak pada sejumlah sektor tersebut dapat membuat pelaku usaha kesulitan merencanakan bisnisnya. Terutama bila menyangkut perhitungan laba, pendapatan yang berujung pada sulitnya mengatur proyeksi jangka panjang.

“Waktu dia naik itu mengurangi mobilitas orang. Ketika dia juga fluktuatif, dampaknya bisa lebih luas. Sektor-sektor di pariwisata bisa terpengaruh karena ketidakpastian terutama di business planning,” ucap Faisal.

Faisal menilai pemerintah tidak cukup hanya meminta penurunan tarif dan harga avtur saja. Keduanya, menurut Faisal, perlu bersikap transparan terhadap struktur biaya yang dihadapi sehingga penentuan tarif yang dilakukan tidak menimbulkan prasangka di kemudian hari.

Sebab, ia mengkhawatirkan bila penurunan tarif yang dilakukan kilat itu tidak bertahan lama dan malah kembali bergejolak usai pilpres pada April 2019 nanti, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor yang membutuhkan kepastian dalam dunia usaha.

“Kalau temporer, investor akan masih wait and see. Gimana ini bisa diselesaikan (gejolaknya). Kalau berlarut-larut bisa mengganggu investor yang ingin masuk ke sektor-sektor ini,” ucap Faisal. Jadi tidak bisa dipaksakan harus diperhitungkan betul-betul,” kata Faisal menambahkan. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Kinerja KPK Harus Dievaluasi, Perlu Dewan Pengawas

Jakarta-Kyai muda NU Gus Sholeh mengatakan, kinerja KPK dalam 17 tahun terakhir memberantas kasus korupsi dinilai masih banyak yang harus…

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli…

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kinerja KPK Harus Dievaluasi, Perlu Dewan Pengawas

Jakarta-Kyai muda NU Gus Sholeh mengatakan, kinerja KPK dalam 17 tahun terakhir memberantas kasus korupsi dinilai masih banyak yang harus…

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli…

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian…