NERACA

Jakarta – Perekonomian Indonesia tak hanya didorong dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, melainkan juga persepsi masyarakat terhadap perekonomian. Hal itu seperti diutarakan oleh Pengamat Ekonomi Aviliani saat Diskusi Ekonomi dan Bisnis yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (IKAFEB) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (2/4).

Aviliani menjelaskan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp14.000 triliun tersebut, hanya 8% disumbangkan dari pemerintah. Sementara porsi yang paling banyak menyumbang adalah sektor dunia usaha mencapai 20-25% dan juga konsumsi masyarakat yang mencapai 57% dari PDB. “Jadi PDB yang disumbangkan oleh pemerintah bisa disebut sebagai insentif dan katalisator untuk membuat perekonomian menjadi tumbuh,” katanya.

Ia juga mengatakan ekonomi Indonesia juga bisa bertahan karena persepsi dari masyarakat itu sendiri. Seperti contoh pada krisis 1998 dimana persepsi yang timbul di masyarakat akan terjadi krisis sehingga orang-orang menarik uangnya di bank sehingga terjadilah krisis. Sementara di 2008 juga sempat terjadi krisis, hanya saja persepsi masyarakat benar-benar dijaga oleh pemerintah. Pada 2018, kata Aviliani, sempat juga hampir terjadi krisis akan tetapi dengan adanya istilah crazy rich yang menukar dollar maka krisis dapat dicegah. “Semua itu tergantung kita, bukan pemerintah. Kalau pemerintah membuat kebijakan yang bagus maka akan menambah pertumbuhan bahkan bisa diatas 5%.” kata dia.

Disamping itu juga, Aviliani menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% sudah tepat, di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi memang harus melihat sejumlah indikator. "Banyak orang berpikir ekonomi harus tumbuh tinggi. Belum tentu karena harus dilihat indikatornya. Di Indonesia, bisa saja ekonomi tumbuh tinggi. Tapi tidak stabil dan besoknya turun lagi. Impor naik, ekspor turun, dan tidak ada tambahan devisa," ujarnya.

Disamping kontribusi pemerintah lewat kebijakan, sektor dunia usaha juga menjadi salah satu pendukung pertumbuhan. Aviliani memprediksi sektor dunia usaha akan terjadi perubahan yang mana perusahaan-perusahaan akan membangun ekosistem guna kelangsungan bisnisnya. "Era ke depan adalah era di mana perusahaan tidak lagi bersaing, tetapi era berekosistem. Jadi, bagaimana membangun ekosistem, itu yang bisa survive," kata Aviliani.

"Perusahaan yang tidak punya ekosistem ke depan, dia akan mati. Maka, kita harus mulai menggemakan pembentukan ekosistem tersebut," tambahnya. Selain perusahaan dan para pelaku bisnis, Aviliani juga menekankan perlunya pemerintah membangun sinergi antardaerah dan pusat. Agar, setidaknya ada keselarasan dalam hal pembuatan kebijakan, yang nantinya akan menyokong ekosistem dunia bisnis yang juga harus dibangun tersebut.

Ketua IKAFEB Unika Atma Jaya, Michell Suharli menyatakan bahwa kekuatan perekonomian negara akan terbentuk dari penyelenggaraan bursa efek yang sehat, tata kelola perusahaan yang baik dan bertambahnya jumlah emiten dari tahun ke tahun. “Hadirnya entrepreneur daur ulang plastik yang menghasilkan devisa dan entrepreneur digital keuangan menjadi pesan dari IKAFEB bahwa bursa efek akan lebih kuat lagi apabila bisnis yang tidak umum (eksportir daur ulang plastik) dan bisnis digital (halofina) banyak menjadi emiten,” katanya.

Disamping itu, IKAFEB Unika Atma Jaya menyiratkan optimisme tentang perekonomian Indonesia setelah pemilihan legislatif dan presiden. Optimisme karena fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat dan situasi ekonomi global yang terkelola dengan baik. “Optimisme juga karena Indonesia memiliki berbagai bidang usaha yang tidak umum namun menghasilkan devisa. Optimisme karena Indonesia terus membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan bisnis digital yang megundang investasi masuk ke dalam negeri,” pungkasnya.