Sebelum Masa Jabatan Berakhir, Dewan Sukabumi Ingin Bahas APBD Perubahan

Sebelum Masa Jabatan Berakhir, Dewan Sukabumi Ingin Bahas APBD Perubahan

NERACA

Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi berkeinginan pembahasan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019 bisa tuntas sebelum masa jabatan anggota dewan periode 2014-2019 berakhir Agustus mendatang."Kami ingin pembahasan anggaran perubahan 2019 bisa dibahas oleh DPRD yang masih menjabat sekarang," ujar Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi kepada Neraca, Selasa (2/4).

Alasan tersebut lanjut Yunus, jika nanti anggota dewan periode berikutnya di dominasi oleh wajah-wajah baru, tentu saja secara tidak langsung mereka belum berpengalaman. Lain jika sebaliknya, seandainya pemilihan legislatif berikutnya masih kuasai oleh muka-muka lama itu tidak akan menjadi masalah."Mending masih dikuasai oleh muka lama, itu dianggap mudah karena sudah berpengalaman. Tapi kalau kebanyakan muka baru, itu bagaimana," terang Yunus.

Terlepas dari itu lanjut Yunjus, pihaknya sudah mengusulkan ke pimpinan daerah agar mulai dari pembahasan, sampai tuntas bisa dikerjakan oleh dewan yang masih aktif saat ini."Saya sudah bicarakan dengan Walikota, tapi tidak formal. namun kami akan kejar kembali," ujar Yunus.

Untuk itu Yunus berharap ke pemda agar secepatnya bisa memasukan draft perubahan anggaran tersebut, sehingga dewan bisa langsung membahasnya."Di bulan Juni bisa dimasukan draftnya, sehingga sekitar awal Agustus, APBD perubahan tahun 2019 sudah rampung dibahas," ujarnya.

Tentu saja lanjut Yunus, ada regulasi yang mengatur sebelumnya, karena harus ada pengusulan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD perubahan anggaran tahun 2019, setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) itu sudah masuk ke DPRD."Mudah-mudahan ada kesepakatan yang sama antara dewan dengan pihak pemda untuk mempercepat pembahasan APBD perubahan tahun 2019 ini," pungkasnya. Arya

BERITA TERKAIT

Pemprov Banten Lelang Empat Jabatan Eselon Terbuka Secara Nasional

Pemprov Banten Lelang Empat Jabatan Eselon Terbuka Secara Nasional   NERACA Serang - Pemprov Banten menggelar lelang jabatan (open bidding) untuk…

KONI DKI Ingin CSR Bisa Jadi Alternatif Pendanaan

KONI DKI Ingin CSR Bisa Jadi Alternatif Pendanaan NERACA Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KONI Jaya)…

42 Labu Darah Terkumpul Dalam Kegiatan Sosial Polsek Gunungpuyuh Sukabumi

42 Labu Darah Terkumpul Dalam Kegiatan Sosial Polsek Gunungpuyuh Sukabumi NERACA Sukabumi - Sebanyak 42 labu darah terkumpul dalam kegiatan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi NERACA Mataram - Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno mengatakan aspek…

Menteri LHK: Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial

Menteri LHK: Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial NERACA Incheon – Kerja sama bidang kehutanan dan…

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup NERACA Karuizawa, Jepang - Pemantapan kerja sama bidang lingkungan hidup dilakukan…