Tiket Kembali Mahal, Tarif Promo Garuda Hanya Akal-Akalan Manajemen

Tiket Kembali Mahal, Tarif Promo Garuda Hanya Akal-Akalan Manajemen

NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan batas bawah harga tiket pesawat menjadi 35% dari sebelumnya 30%. Merespon aturan tersebut Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan perusahaan plat merah itu akan menindaklanjuti permintaan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Langkah ini ditujukan untuk menjawab aspirasi dari berbagai pihak khususnya sektor industri perhotelan maupun pariwisata. Menurutnya, saran berbagai pihak itu akan ditampung dengan baik oleh Garuda Indonesia. Hal itu, kata Pikri, akan dipertimbangkan dengan baik terutama melalui kepentingan internal perusahaan, tetapi juga memastikan aspek kepentingan nasional juga terpenuhi secara berdampingan.

Namun, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan sampai saat ini pihak Garuda Indonesia belum melakukan penurunan harga tiket. Itu bukan penurunan harga tiket namun sebuah diskon saja.

“Garuda Indonesia membuatnya seolah-olah sudah menurunkan harga hingga 65 persen padahal ya itu promo. Nanti setelah promo selesai harga akan kembali mahal. Selama masalah kartel pesawat dan batas harga tiket pesawat masih ada ya harga akan tetap mahal dan tidak terjangkau semua masyarakat,” ungkap Nailul kepada Neraca, kemarin.

Lebih lanjut dia mengungkapkan aturan pemerintah terkait batas bawah harga tiket pesawat justru membuat maskapai lebih bebas memilih untuk menetapkan harga tiket."Adanya aturan ini membuat maskapai bebas untuk menaikkan harga, memang harganya masih dalam range batas tersebut. Tapi ini artinya jika dinaikkan batas bawahnya, maka harga yang paling rendah yang saat ini sudah ditawarkan ke masyarakat akan naik," jelasnya.

Peneliti Indef ini mengungkapkan, aturan ini juga tak dilengkapi insentif untuk perusahaan atau maskapai lain dari duopoli (dua maskapai pemain terbesar) untuk bersaing secara sehat."Secara harga yang sehat tak ada insentif, perusahaan atau maskapai besar bisa memanfaatkan ini untuk selalu menggunakan harganya di batas atas karena gap dengan batas bawah semakin kecil," tukas Nailul. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Konstitusi Terkait Erat Dengan Anti Korupsi

Konstitusi Terkait Erat Dengan Anti Korupsi   NERACA Jakarta - Sekretaris Jenderal MPR Dr H Ma'ruf Cahyono mengungkapkan konstitusi memiliki kaitan…

Satgas Kembali Temukan Usaha Gadai Swasta Ilegal

Satgas Kembali Temukan Usaha Gadai Swasta Ilegal   NERACA Jakarta - Satgas Waspada Investasi menemukan kembali 22 kegiatan usaha gadai swasta…

KPK Dorong Evaluasi Kinerja Bapenda Kota Sorong

KPK Dorong Evaluasi Kinerja Bapenda Kota Sorong   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator   NERACA Jakarta - Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menekankan pemberlakuan…

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012  NERACA Jakarta - Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) yang mengaku keberatan…

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT  NERACA Padang - Mahkamah Konstitusi (MK) RI meluncurkan 25 buku bertema hukum…