NERACA

Jakarta – Pemerintah perlu melibatkan sektor swasta dalam upaya meningkatkan produksi kakao. Berbagai inisiasi yang dilakukan sektor non-pemerintah (swasta dan lembaga swadaya masyarakat) dalam sektor ini yang berhasil dan patut dijadikan bahan pertimbangan untuk meninjau ulang kebijakan pemerintah untuk tanaman kakao.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mercyta Jorsvinna Glorya mengatakan, lembaga swadaya dan pihak swasta adalah pihak-pihak yang betul-betul terjun langsung dan memantau kondisi di lapangan. Mereka bukan hanya sekali atau dua kali, tapi terus-menerus secara berkelanjutan. Mereka tahu secara terperinci apa kendala petani setiap harinya, dan jika ada perubahan, baik itu harga global, atau standar kualitas global, mereka inilah yang akan lebih dahulu tahu.

“Metode-metode seperti menjamin akses pasar, fermentasi dan adanya jaminan untuk meminjam modal usaha dari bank, adalah beberapa metode yang sangat bisa ditiru pemerintah untuk dijadikan kebijakan kakao nasional. Pemerintah harusnya bisa memberdayakan organisasi lebih sering lagi, sebagai forum untuk pemerintah dan sektor non-pemerintah bertukar ilmu dalam membahas permasalahan-permasalahan kakao nasional. Hal ini diperlukan agar pemerintah tahu detil tentang fakta apa yang terjadi dilapangan, sehingga solusi yang dicanangkan akan tepat sasaran.,” jelas Mercyta, disalin dari siaran resmi.

Salah satu alasan mengapa rata-rata produktivitas petani kakao nasional sangat rendah bukan karena mereka tidak mengetahui teknik-teknik penanaman kakao yang baik. Mereka merasa tidak punya dana yang cukup untuk memelihara tanaman kakao secara maksimal, ditambah pendapatan mereka dari menjual biji kakao kerap tidak menutup biaya produksi yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan mereka kurang termotivasi dan mengurus tanaman kakao mereka dengan metode ‘seadanya’.

Walaupun begitu, Mercyta mengatakan, pemerintah juga sudah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan produksi kakao nasional. Antara 2009 hingga 2013 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengucurkan dana Rp 4 triliun untuk program GERNAS kakao. Program ini berhasil memperluas total area perkebunan kakao sebesar 430.000 hektar. Di era Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian membagikan 18,3 juta benih kakao dalam bentuk batang utama, memperluas lahan kakao di empat provinsi dan enam kabupaten dengan anggaran dana Rp 15,03 miliar. Pemerintah juga melakukan peremajaan kakao dengan anggaran Rp 84,53 miliar (Ditjenbun Kementan, 2018).

“Selama ini, Indonesia terkenal selama ini sebagai salah satu produsen terbesar kakao dunia, menyusul negara-negara Afrika yaitu Pantai Gading dan Ghana. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih lanjut, status produsen kakao ketiga terbesar dunia sedang terancam, dan ini patut dipertanyakan, apakah ada yang kurang dengan kebijakan pemerintah selama ini?” terangnya.