Jakarta-Pemerintah perlu mengantisipasi potensi penurunan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai dampak tren penurunan ekspor komoditas batu bara dan karet di pasar internasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim tahun politik tidak akan mempengaruhi harga komoditas dan volume ekspor Indonesia.

NERACA

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, kebijakan energi jangka menengah dan panjang di negara-negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan dan sejumlah negara-negara Asia Tenggara sedang berubah dan akan mempengaruhi permintaan impor batu bara dari Indonesia dalam jangka waktu satu dekade mendatang.

Menurut dia, penurunan produksi dan permintaan serta fluktuasi harga batu bara karena tren transisi energi global dapat mempengaruhi penerimaan negara dan daerah. "Berkembangnya pembangkit listrik terdistribusi di dalam negeri dalam jangka panjang juga dapat mempengaruhi penerimaan negara dan daerah, serta penyerapan tenaga kerja di sentra produksi batu bara," ujarnya seperti dikutip Antara, Senin (1/4).

Sektor batu bara memang hanya terkontribusi rata-rata 4-6% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Namun ada empat provinsi yang memiliki produksi batu bara dengan kontribusi mencapai 19-35% dari produk domestik regional bruto (PDRB). Keempat provinsi itu adalah: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan,

Keberlanjutan ekonomi Indonesia dan keempat provinsi itu akan berhadapan dengan risiko yang besar jika mengabaikan fakta potensi penurunan produksi dan permintaan global. Pemerintah seharusnya tak bergantung kepada permintaan impor batu bara dari sejumlah negara.

Untuk itu, IESR merekomendasikan agar pemerintah mulai memasukkan risiko perubahan industri energi global di dalam perencanaan pembangunan nasional dan mulai menyiapkan cetak biru rencana pembangunan ekonomi lokal untuk mengantisipasi industri batubara yang berpotensi mengalami 'sunset' dalam 10 tahun ke depannya.

Di sektor pembangkit listrik, IESR merekomendasikan pemerintah dan PLN untuk mempertimbangkan potensi berkembangnya pembangkit terdistribusi dan grid deflection yang akan meningkatkan risiko “stranded asset” untuk PLTU yang ada.

IESR juga mencatat biaya pembangkitan PLTU batu bara akan semakin meningkat ke depan, karena peningkatan konsumsi batu bara per unit energi dan penurunan rata-rata efisiensi pembangkit. "Kita lihat sebenarnya ada inefisiensi dalam pembakaran batu bara, dan ini dapat terlihat dari kenaikan emisi. Indonesia juga negara dengan intensitas karbon terbesar di dunia," ujarnya. Hal itu akan semakin memperburuk daya saing PLTU batu bara dengan pembangkit energi terbarukan yang menunjukkan kecenderungan beban biaya yang semakin murah di masa mendatang.

Sementara itu, pemerintah Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat untuk mengurangi ekspor karet sebesar 240 ribu ton lantaran harga karet di pasar internasional anjlok.

Menurut Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Kasan, kesepakatan ini adalah tindak lanjut dari hasil pertemuan tiga negara produsen utama karet yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) pada 4-5 Maret 2019 di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan itu, tiga negara sepakat untuk membatasi ekspor karet melalui skema Agreed Export Tonnage Scheme (AETS).

Selanjutnya, pemerintah Indonesia menuangkan skema pembatasan ekspor dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 779 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan AETS ke-6 untuk Komoditi Karet Alam. "Tiga negara sepakat membatasi ekspor karet, menyikapi perkembangan harga karet yang berlangsung sejak 2018. Diharapkan kerja sama tiga negara dapat memperbaiki harga karet," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com, Senin (1/4).

Kasan menuturkan, jumlah pengurangan ekspor karet masing-masing negara bergantung kepada besarnya produksi. Rinciannya, Indonesia sebesar 98.160 ton setara 40,9% dari total pengurangan dan Malaysia sebesar 15.600 ton setara 6,5%. Sedangkan Thailand sebagai produsen terbesar berkomitmen untuk mengurangi ekspornya hingga 126.240 ton setara 56,2 % dari total pengurangan ekspor.

Dua Indikator

Pada bagian lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim tahun politik tidak akan mempengaruhi harga komoditas dan volume ekspor Indonesia. Dengan demikian, jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor energi juga tak akan terdampak oleh pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, dua indikator yang mempengaruhi PNBP adalah harga komoditas dan volume ekspor. Jika harga dan volume terganggu, maka nominal yang diraih oleh negara ikut menurun. "Kalau migas dan minerba ini kan komoditas, tren internasional lah jelas," ujarnya, Senin (1/4).

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi harga dan volume ekspor, menurut dia, negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kini sedang berlangsung. Pasalnya, AS merupakan salah satu pasar penentu harga komoditas di mata internasional. "Kalau ini tahun politik untuk indonesia dampaknya ke harga hampir tidak ada. Kecuali sampai membuat tidak bisa produksi," ujar Jonan.

Hal yang terpenting, menurut dia, upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan selama pesta demokrasi berlangsung. Seperti diketahui, pilpres akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.

Sebagai informasi, PNBP sektor ESDM sepanjang tahun lalu melampaui target APBN 2018. Data Kementerian ESDM menunjukkan PNBP di sektor tersebut menyentuh Rp217,5 triliun atau 181% dari targetnya Rp120,5 triliun.

Menurut Jonan, raihan PNBP di sektor ESDM meningkat 64,77% dibandingkan posisi 2017 yang hanya Rp132 triliun. Bila dirinci, PNBP itu berasal dari sektor migas sebesar Rp163,4 triliun, minerba Rp50 triliun, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rp2,3 triliun, dan sektor lain-lain mencapai Rp1,8 triliun.

Meski demikian, pemerintah juga mewaspadai sinyal akan terjadinya pelemahan pada perekonomian (resesi) Amerika Serikat hingga dua kuartal ke depan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS (treasury bond/ T-bill) untuk tenor jangka pendek dan jangka panjang.

"Inversi (pembalikkan posisi) kurva imbal hasil dari obligasi pemerintah AS antara 3 bulan, 1 tahun, dan 10 tahun itu biasanya menjadi indikator sinyal (leading indicator) terhadap kemungkinan terjadinya resesi atau pelemahan di Amerika," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, pekan lalu.

Berdasarkan data Departemen Keuangan AS, per Senin (25/3) waktu setempat, imbal hasil T-bill bertenor tiga bulan tercatat 2,46%. Sementara, imbal hasil T-bill bertenor 10 tahun tercatat 2,43%.  Artinya, investor melihat risiko jangka pendek lebih besar dibandingkan jangka panjang. Padahal, utang jangka panjang seharusnya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan utang jangka pendek. bari/mohar/fba